KEDUDUKAN ISBAT PEMERINTAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN

MUHAMMAD MUDAKIR - NIM. 08360009-K, (2011) KEDUDUKAN ISBAT PEMERINTAH DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT NAHDLATUL ULAMA DAN. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Di Indonesia, terkait penentuan awal bulan qamariyah, sepanjang sejarahnya mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu terbukti dengan adanya 3 arus utama mazhab, yaitu mazhab rukyat oleh golongan Nahdlatul Ulama (NU), mazhab hisab bagi golongan Muhammadiyah dan mazhab imkan al-ru'yat oleh pemerintah. Permasalahan yang terjadi dalam penentuan awal bulan qamariyah tersebut, NU dan Muhammadiyah seringkali terjadi perbedaan. Pemerintah sebagai lembaga kekuasaan yang mempunyai kewenangan, berusaha menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah- lewat sidang isbat, yang mana dalam sidang isbat tersebut mengundang seluruh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah. Dari hasil sidang tersebut dihimbau kepada seluruh ormas untuk mengikuti ketetapan pemerintah. Namun, walaupun sudah ada isbat pemerintah, dalam realitanya NU dan Muhammadiyah kadang masih tidak mengikuti hasil isbat pemerintah yang semestinya sudah disetujui seluruh peserta sidang termasuk ormas-ormas yang ada. Penyusun tertarik untuk meneliti kedudukan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan qamariyah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumenter dan studi lapangan. Studi dokumenter dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung dengan tokoh baik NU maupun Muhammadiyah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menginventarisasi secara kritis analisis, yaitu dengan menemukan fakta, pengertian serta permasalahan dengan diikuti oleh analisis yang memadai. Dengan mengkaji argumentasi yang digunakan NU dan Muhammadiyah mengenai kedudukan isbat pemerintah. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan norma-norma agama. Setelah dilakukan penelitian, NU dan Muhammadiyah bersikukuh dengan metode yang dianutnya dalam penentuan awal bulan qamariyah, sehingga tidak ada kewajiban harus mengikuti hasil isbat pemerintah. NU secara formal akan mengikuti isbat pemerintah bila pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil ru'yat al-hilal atau istikmal. Jika isbat pemerintah tidak berdasarkan ru'yat al-hilal atau istikmal, maka NU tidak wajib mengikuti pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah akan mengikuti isbat pemerintah bila pemerintah keputusannya bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syar'i dan valid secara data astronomis. Kalau dianalogikan Muhammadiyah akan mengakui isbat pemerintah jika keputusan pemerintah berdasarkan hisab wujudul hilal. Di samping itu juga, nuansa politis juga dapat mempengaruhi antara NU dan Muhammadiyah untuk mengikuti isbat pemerintah. Kalau pemerintah dalam hal ini Menteri Agama- berafiliasi dari salah satu ormas yang berbeda, tentu akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam isbat tersebut. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. Drs. Riyanta, M.Hum. 2. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
Uncontrolled Keywords: isbat pemerintah, penentuan awal bulan Qamariyah, NU, Muhammadiyah
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:49
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6177

Actions (login required)

View Item View Item