RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL

MUHAMMAD MUFLIHUL MINAN - NIM. 08360008-K, (2011) RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Negara didefinisikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan malaui penguasaan (kontrol monopolistis) dari kekuasaan yang sah. Karena keberadaanya sangat dibutuhkan manusia, maka negara menjadi kajian yang tiada henti mulai pemikir klasik sampai pemikir kontemporel, pemikir Islam maupun Barat. Kajian tentang negara lebih menarik lagi ketika dihubungkan dengan Islam karena ia adalah agama yang sempurna. Berkenaan dengan relasi agama (Islam) dan negara, para pemikir Islam mengkategorikan pada tiga paradigma, Pertama, paradigma integralistik, Kedua, paradigma simbiotik. Ketiga, paradigma sekularistik. Fakta di atas merupakan fenomena yang menarik bagi penyusun untuk meneliti secara komparatif antara Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal. Bagaimana pandangan keduanya tentang relasi agama dan negara serta relevansinya dalam konteks keIndonesiaan. Penelitian yang dilakukan penyusun adalah (library research) dengan pendekatan bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan relasi agama dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber diolah dan dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana di atas, terungkap bahwa pandangan Majelis Mujahidin Indonesia tentang relasi agama dan negara adalah bersifat universal-distingtif. Sedangkan pandangan Jaringan Islam Liberal, dalam melihat wilayah agama dan wilayah non agama (termasuk negara) bersifat universalintegral. Adapun berkenaan dengan relevansi relasi agama dan negara dalam konteks keIndonesiaan, Majelis Mujahidin Indonesia meyakini bahwa pemberlakuan syari'at Islam merupakan solusi tepat yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Aturan yang sahih dan bersifat hakiki (eksistensial) dan kodrati di muka bumi adalah hukum Allah (syari'at Islam). Namun Jaringan Islam Liberal memandang pemberlakuan syari'at Islam hanya bisa dijalankan secara subtantif dan menyentuh aspek moralitas masyarakat bernegara, bukan secara formalis. Menyangkut sistem pemerintahan, biarkanlah agama diambil sari madu-nya oleh pelaku pemerintahan untuk mengatur relasi masyarakat dan rakyatnya yang plural sesuai dengan kebutuhan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia tanpa ada keberpihakan tetapi tetap mengedepankan prinsip keadilan. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. Drs.Makhrus Munajat, M.Hum. 2. Ahmad bahiej, SH., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: relasi agama dan negara, Majlis Mujahidin, Jaringan Islam Liberal
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:49
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6178

Actions (login required)

View Item View Item