PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)

MUHAMMAD SAID YUSUF - NIM. 05350085, (2011) PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Setiap manusia menginginkan agar rumah tangga yang dibangun langgeng di dunia sampai akhirat. Namun demikian ada hal-hal yang membuat perkawinan tidak seperti apa yang diharapkan. Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan membuktikan hal tersebut. Pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan dilakukan oleh Bapak RH terhadap perkawinan putranya, HD. Pembatalan ini didasari oleh adanya pemalsuan identitas dari mempelai wanita (AN). Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pokok masalah, yaitu: bagaimana status perkawinan antara AN dan HD yang perkawinannya dibatalkan dan bagaimana dampak dari pembatalan perkawinan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dengan sumber data serta dokumentasi. Penyusun menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada Al-Qur'an, As-sunnah, kaidah-kaidah ushuliyah dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah: status perkawinan antara AN dan HD yang perkawinannya dibatalkan adalah tidak sah sejak awal, sebab mempelai wanita (AN) masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya (AD). Dampak dari pembatalan perkawinan tersebut ada tiga, pertama adalah iddah. AN tidak memiliki kewajiban iddah sebab dia dan HD belum pernah bercampur layaknya suami istri. Kedua adalah nafkah. HD tidak wajib memberi nafkah sebab nafkah hanya diberikan apabila istri memiliki iddah. Ketiga adalah harta bersama dan harta bawaan. HD dan AN belum memiliki harta bersama sebab setelah pernikahan mereka tidak pernah hidup bersama. Sedangkan mengenai harta bawaan, AN dan HD sepakat bahwa harta bawaan mereka masing-masing dibawa atau dikembalikan kepada yang bersangkutan. Saran penyusun diantaranya adalah agar semua pihak yang berkaitan dengan proses perkawinan lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa berkas-berkas sebagai persyaratan pencatatan perkawinan. Untuk mempelai yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengenali calon pasangannya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari kaitannya dengan pembatalan perkawinan. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. Drs. Supriatna, M.Si. 2. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
Uncontrolled Keywords: pembatalan perkawinan, iddah, nafkah, harta bersama, harta bawaan
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:49
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6179

Actions (login required)

View Item View Item