HUKUM NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH

MUHAMMAD ZAINI, NIM. 04360020 (2011) HUKUM NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (HUKUM NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH)
BAB I, V. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (HUKUM NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (293kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengangkat tentang nikah sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah. Nikah sirri merupakan polemik yang terjadi di Indonesia, baik wacana yang berkembang di masyarakat ataupun di dunia akademik. Isu yang berkembang di masyarakat adalah prihal sah tidaknya nikah sirri terkait kebolehan nikah sirri di Indonesia dan pemidanaan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Isu ini pun menarik respon penolakan dari NU karena bertentangan dengan Syari'at Islam. Akan tetapi tidak dengan Muhammadiyah yang justru tidak mengesahkan nikah sirri. Skripsi ini membandingkan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap nikah sirri dari sudut metodologi penggalian hukumnya. Nikah sirri yang berkembang di Indonesia adalah pernikahan yang sah secara syar'i akan tetapi tidak dicatatkan di KUA sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tantang pernikahan. Kedua organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi hokum nikah sirri dalam konteks tersebut, sesuai dengan perbedaan tradisi keintelektualan masing-masing. Bagi NU yang menyandarkan penggalian hukumnya pada pendapat para ulama terdahulu, memutuskan nikah sirri itu sah dan hukum Negara tidak bisa melarang apa yang telah sah ketentuannya dalam Islam. Lain halnya dengan Muhammadiyah yang mendasarkan pandangannya langsung pada al-Qur'an dan al-Hadits dengan penalaran usuli, bependapat bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah dan wajib mencatatkan pernikahan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Disamping itu, Muhammadiyah memandang undang-undang pernikahan no. 1 tahun 1974 sebagai bentuk jaminan pernikahan. Kekhawatiran akan terjadinya ketidak adilan dalam perkawinan menjadi alasan yang paling kuat bagi Muhammadiyah. Penulis menggarap skripsi ini sebagai sebuah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode usuli yang menelaah metode penggalian hukum NU dan Muhammadiyah. Sedangkan data-data mengacu pada keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il di Rembang dan keputusan Majlis Tarjih. Penelitian ini tidak berdasarkan pada keputusan NU dan Muhammadiyah secara institusional, akan tetapi secara kultural. Lajnah Bahtsul Mas'il dan Majlis Tarjih dan Tajdid merupakan tradisi keintelektualan dan kelembagaan kedua Organasasi tesebut. Berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan dibahas di sana sebagai bentuk kontrol dan penyelesaian masalah masyarakat. Selebihnya peneletian ini ingin menghadirkan kekayaan keintelektuan Islam di Indonesia yang patut dibanggakan. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. 2. Witriani, SS., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Hukum nikah sirri, Lajnah Bahtsul Masa'il, Majlis Tarjih
Subjects: Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 24 Apr 2014 11:42
Last Modified: 24 Nov 2023 15:30
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6184

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum