TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BEBAS

MUHTADIN - NIM. 05380056 (2011) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BEBAS. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BEBAS) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BEBAS) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Perdagangan bebas artinya perdagangan antar negara yang bebas dari hambatan masuk dan keluar, impor dan ekspor, atau dapat didefinisikan sebagai perdagangan yang tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Melalui KEPPRES No. 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China, secar resmi Indonesia mengikuti perdagangan bebas ASEANChina (ACFTA). Dengan kebijakan pemerintah itulah Indonesia merupakan peserta dari perdagangan bebas tersebut. Secara operasional perdagangan bebas ACFTA ini akan menghilangkan dan penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang sehingga persaingan akan lebih terbuka. Berdasarkan uraian masalah tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian atas kebijakan pemerintah dalam perdagangan bebas ACFTA. Melalui penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ACFTA tersebut dengan menganalisa dari segi kebijakan dan tujuan perdagangan bebas ACFTA dalam kerangka kemaslahatan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dalam analisisnya penyusun menggunakan pendekatan Maslahah al-Mursalah, yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan dengan kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam atau tidak. Kebijakan pemerintah tentang ACFTA dan tujuannya ini di kaji, dan untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat tersebut, digunakan tolak ukur penyesuian terhadap nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam. Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban, bahwa kebijakan perdagangan bebas ACFTA, dilihat dari kebijakannya telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syara'. Begitu pula dilihat dari aspek tujuannya, perdagangan bebas ACFTA ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur maslahat. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item