REMISI DAN GRASI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

FATONAH USWATUN KHASANAH - NIM. 07360036, (2012) REMISI DAN GRASI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai jenis hukuman dijatuhkan kepada pelaku korupsi, namun tidak pernah memberikan efek jera. Negara melakukan upaya-upaya dalam memberantas korupsi dengan cara mengembangkan sistem dan aturan hukum mengenai korupsi tetapi tetap saja upaya tersebut belum berhasil. Dampak dari korupsi itu sendiri dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik. Selain itu dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Lemahnya penerapan hukuman terhadap berbagai kasus korupsi membuat kasus-kasus korupsi terus berkembang. Adanya pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi merupakan salah satu bentuk lemahnya penerapan hukuman bagi pelaku korupsi serta dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Remisi dan grasi merupakan pengurangan dan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi perlu dikaji melihat semakin berkembangnya kasus korupsi. Maka dengan begitu memberikan kesempatan penyusun menjelaskan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap adanya remisi dan grasi bagi narapidana korupsi serta sumber hukum yang lebih relevan bagi pelaku korupsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis atau kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan pengurangan dan pengampunan hukuman (remisi dan grasi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan tema penelitian serta norma agama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, fiqh, serta buku-buku berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hukum positif perlindungan masyarakat diwujudkan dengan bentuk seperangkat peraturan perundang-undangan. Pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam hukum Islam, pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kemadharatan. Menurut hukum positif, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi maupun grasi dengan mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tentang Grasi dan peraturan pemerintah yang lain mengenai remisi dan grasi. Pertimbangan pemberian remisi dan grasi yaitu berdasarkan pada faktor lamanya waktu hukuman dan faktor perilaku serta kondisi narapidana. Sedangkan menurut hukum Islam, bagi pelaku korupsi tidak ada pengurangan maupun pengampunan hukuman. Hukum Islam memandang bahwa dengan adanya pengurangan dan pengampunan hukuman bagi pelaku korupsi sama saja memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Pertimbangan pengurangan dan pengampunan hukuman diberikan berdasarkan pertimbangan jenis pidana yang dilakukan. div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. 2. Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
Uncontrolled Keywords: remisi, grasi, narapidana korupsi
Depositing User: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:51
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6700

Actions (login required)

View Item View Item