KONSEP WASIAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER)

SITI NURUL FAIZAH - NIM. 07360052, (2012) KONSEP WASIAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Semakin berkembangnya masyarakat semakin banyaknya timbul permasalahan. Sebagai contoh salah satunya permasalahan di ranah keluarga masalah harta benda atau waris. Khususnya yang akan dibahas dalam hal ini yaitu masalah wasiat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin banyak di masyarakat. Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjawab dalam hal ini. Kompilasi Hukum Islam( KHI ) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) hadir sebagai pedoman dari beberapa dari beberapa peraturan terdahulu yang dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa problem hukum dan persinggungan dengan hukum kewarisan Islam yang memerlukan penyelesaian Selain itu juga adanya beberapa perbedaan yang signifikan antara konsep wasiat di dalam KHI dan KUHPer. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah disini yaitu apa konsep wasiat yang tepat dalam KHI dan KUHPer, apa sebenarnya persamaan dan perbedaan konsep wasiat dalam KHI dan KUHPer sehingga menyebabkan banyak permasalahan khususnya di Pengadilan? Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan metode library research ( penelitian kepustakaan ). Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep wasiat dalam KHI berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadits, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer berdasar pada undang-undang. Konsep wasiat dalam KHI pada dasarnya dibuat secara lisan dan tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris yang mana orang yang membuat wasiat setidaknya berumur 21 tahun berakal sehat dan tanpa paksaan, sedangkan konsep wasiat dalam KUHPer pada dasarnya dibuat secara tertulis di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diaktakan dan dilakukan oleh orang sekurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin penduduk Indonesia. Persamaan tentang konsep wasiat antara KHI dan KUHPer dari segiprosedur bahwa baik dalam KHI dan KUHPer membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik baik berupa lisan atau tertulis. Dari segi subyek orang yang berwasiat ditujukan kepada seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta benda yang cukup.Dari segi obyek merupakan benda ( barang) baik bergerak atau tak bergerak, hasil suatu benda ataupun kemanfaatan suatu benda serta ditujukan untuk tujuan yang halal. Dari segi pencabutan apabila surat wasiat dibuat secara tertulis pencabutannya juga secara tertulis. Perbedaan antara KHI dan KUHPer tentang konsep wasiat dari segi prosedur yaitu KHI tidak harus diaktakan dan dalam KUHPer harus diaktakan. Dari segi subyek dalam KHI orang yang berwasiat adalah seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia akan meninggalkan harta yang cukup serta berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, sedangkan dalam KUHPer adalah seseorang yang berumur sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. Dari segi obyek wasiat KHI wasiat kepada ahli waris diperbolehkan dengan persetujuan ahli waris lain, KUHPer tidak boleh. Pencabutan wasiat dalam KHI boleh secara div

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing: 1. Drs. Riyanta, M.Hum. 2. Lindra Darnela, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: wasiat, lisan dan tertulis, saksi, Notaris, KHI, KUHPer
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Last Modified: 04 May 2012 16:51
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6707

Actions (login required)

View Item View Item