POLITIK HUKUM DALAM ISLAM: Telaah Kitab al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah al-Rai wa al-Raiyyah Karya Ibn Taymiyyah

Giyarso Widodo, Lc., NIM: 07.234.421 (2010) POLITIK HUKUM DALAM ISLAM: Telaah Kitab al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah al-Rai wa al-Raiyyah Karya Ibn Taymiyyah. Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (POLITIK HUKUM DALAM ISLAM: Telaah Kitab al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah al-Rai wa al-Raiyyah Karya Ibn Taymiyyah) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (696kB) | Preview
	Text (POLITIK HUKUM DALAM ISLAM: Telaah Kitab al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah al-Rai wa al-Raiyyah Karya Ibn Taymiyyah) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Politik hukum pada mulanya dimaknai sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu. Politik hukum dalam makna demikian mengandung pengertian bahwa politik hukum menganut asas lokalitas, artinya bahwa implementasinya terbatas pada wilayah di mana legal policy tersebut diberlakukan. Pada tahap selanjutnya, politik hukum juga dipahami sebagai suatu kerangka berfikir dalam menentukan sekaligus memahami kebijakan hukum tersebut. Dalam pengertian terakhir, politik hukum berguna salah satunya untuk mengetahui arah pembangunan hukum yang hendak dituju dan pembaruan hukum yang hendak dicapai dari legal policy di atas. Dalam khazanah Islam, istilah politik hukum dapat disejajarkan dengan terma siy sah syar iyyah. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Ibn Taymiyyah di dalam karyanya yang berjudul al-Siy sah al-Syar iyyah f Isl h al-R wa al-Ra iyyah. Istilah siy sah syar iyyah yang belakangan dipahami sebagai kerangka berfikir dalam menentukan kebijakan agar selaras dengan prinsip-prinsip syar ah (al-Qur n dan Sunnah), pada awalnya dimaksudkan Ibn Taymiyyah sebagai kerangka pemikiran untuk melakukan pembaruan di bidang keagamaan, hukum dan politik. Dengan demikian, siy sah syar iyyah adalah politik hukum yang menjadikan Islam sebagai kerangka sekaligus implementasi. Kajian ini meneliti pemikiran politik hukum Islam dengan mendasarkan pada karya Ibn Taymiyyah di atas dengan mengetengahkan pokok masalah: bagaimana pemikiran politik hukum dalam Islam menurut Ibn Taymiyyah, elemen-elemen terpenting apa saja yang ada dalam pemikiran politik hukumnya, dan tujuan apa yang hendak dicapai dari pemikirannya itu. Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan korelasi. Dalam menganalisa pemikiran-pemikiran tersebut, penulis menggunakan teori pembangunan hukum responsif dan ortodoks yang dipakai oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam membaca politik pembangunan hukum di Indonesia, dan tipologi pembaruan hukum yang dipakai J.N.D Anderson dalam memetakan negara-negara Islam terkait implementasi syar ah sebagai undangundangnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik hukum dalam Islam menurut Ibn Taymiyyah identik dengan penegakan pemerintahan syar ah, atau pemerintahan yang syar ah oriented. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, pemerintahan model demikian lebih dapat menjadi kontrol sosial yang efektif, dan sekaligus dapat menggaransi terciptanya keadilan sosial dan inilah yang menjadi tujuan proyek pemikirannya. Dalam teorinya, relasi ul l amr ( ulama -umara ) memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan model demikian. Artinya, jika ulama (elemen yang pada masa Ibn Taymiyyah sangat dekat dan menjadi suara rakyat) dapat bersikap independen dari umara maka proses pembangunan hukum akan lebih bersifat responsif, dan sebaliknya jika ulama dekat dengan umara maka pembangunan hukum akan lebih bersifat ortodoks.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item