SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW DI SULAWESI UTARA (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial)

Mohamad Bahrudin Podomi, NIM: 07234423 (2010) SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW DI SULAWESI UTARA (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial). Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW DI SULAWESI UTARA (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial)) BAB I, VI, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (490kB) | Preview
	Text (SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW DI SULAWESI UTARA (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial)) BAB II, III, IV, V.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (553kB)

Abstract

Sistem politik adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis, terstruktur dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal. Sistem politik juga memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan dan struktur sosial sebagai sub-sistemnya, begitu pula dengan proses dan implikasi-implikasi yang melingkupinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem politik kerajaan Bolaang Mongondow pada periode awal, pertengahan dan moderen, dengan fokus kajian pada sistem pemerintahan dan struktur sosial yang ada dalam sistem politik kerajaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis data secara sosiologis historis. Pendekatan dimaksudkan adalah sebagai upaya menyelidiki dan mendeskripsikan kemudian melakukan pengkajian mendalam dari obyek yang diteliti, peneliti menguraikan periodesasi dan fase-fase secara sistematik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara faktual atas sumber-sumber yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi dalam dua bagian utama yaitu Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja (Datu), Sadaha Tompunu’on, Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major Cadato. Kemudian pemerintahan Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang terdiri dari: Sadaha TomPunu’on sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota Istimewa, Panghulu Lolayan sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang bergelar Hukum Major sebagai anggota. Panghulu Panghulu (sekarang camat) adalah jabatan kepala wilayah adat. Sedangkan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan masyarakat menjadi dua golongan yakni Kinalang: golongan yang memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan; Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat. Kaum simpal adalah pemegang pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’). Memperhatikan hasil diatas, maka pada dasarnya sistem politik Bolaang Mongondow sejak dahulu telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan pembagian dalam struktur sosial masyarakatnya. Dengan demikian sebagai salah satu bagian dari kekayaan budaya bangsa, sistem politik karajaan ini, bisa dijadikan sumber informasi bagi siapapun yang akan membutuhkannya nanti.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item