PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

AMINAH, NIM. 08360023 (2012) PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (PEREMPUAN MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT MUHAMMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (367kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara dalam pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Permasalahan perempuan selalu menarik untuk dikaji, karena erat kaitannya dengan masalah peran atau gender. Ada dua sisi pandangan mengenai peran tersebut, yang satu memandang bahwa perempuan hanya pantas untuk menduduki peran domestik karena itu merupakan kodrat yang diberikan Tuhan untuk perempuan, dan satu pandangan yang lain menganggap bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, dan bahkan perempuan juga bisa setara dengan laki-laki mengenai kemampuannya berkiprah dalam dunia publik, termasuk menjadi kepala negara. Mengenai isu gender ini, Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia pun turut memberi respon. Kedua organisasi sosial keagamaan ini sangat berbeda dalam menyuarakan pandangannya. Muhammadiyah berpendapat bahwa sah-sah saja perempuan menjadi kepala negara. Mengenai hadis yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan, dianggap hanya bersifat kontekstual, dalam artian tidak berlaku secara umum ketidakbolehannya. Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan hadis riwayat Abû Bakar tersebut sebagai dasar keharaman perempuan menjadi kepala negara. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menarik penyusun untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tersebut, apa yang menjadi argumentasi keduanya sehingga kedua organisasi ini berbeda pandangan dalam penetapan hukumnya, serta pendapat mana yang relevan dengan keadaan perempuan era sekarang yang cenderung maju dari umumnya perempuan zaman dulu. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan kedua organisasi sosial keagamaan ini terhadap status hukum perempuan menjadi kepala negara. Melalui pendekatan u_uli, penyusun mencoba menganalisa metode yang digunakan, dan menarik kesimpulan dari pendapat kedua ormas ini tentang status hukum perempuan menjadi kepala negara. Bahan primer yang digunakan penyusun adalah Keputusan Munas Majelis Tarjih dan Tajdid di Malang pada tanggal 1-4 April 2010/16-19 Rabi’ul akhir dan Kitab Ni_amul _ukmi fîl Islâm salah satu kitab mu’tabanat yang dijadikan acuan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara, dilengkapi dan diperkuat dengan hasil interview dari beberapa tokoh Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Mengenai hukum perempuan menjadi kepala negara, Muhammadiyah berpendapat bahwa, perempuan boleh saja menjabat menjadi kepala negara. Berdasarkan kisah ratu Saba yang terdapat pada surat an Naml, dan beberapa surat dalam al-Qur’ân yang menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Muhammadiyah menegaskan kebolehan perempuan menjadi kepala negara. Muhammadiyah juga mengkrtitisi hadis riwayat Abû Bakar yang menunjukkan ketidakbolehan perempuan memimpin, menurut Muhammadiyah hadis tersebut hanya bersifat kontekstual kekuatan hukumnya, jadi hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum pelarangannya. Berbeda dengan Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia justru menjadikan hadis riwayat Abû Bakar tersebut sebagai landasan terhadap pelarangan perempuan menjadi kepala negara. Berdasarkan kaidah al-‘ibrotu bi umûmi laf_i lâ bi khu_û_i sababi, HTI menarik kesimpulan bahwa, hadis tersebut pelarangannya bersifat umum yaitu berdasarkan umumnya lafa_ bukan khususnya sebab. Oleh karena itu, keharamannya tidak hanya berlaku bagi putri Persia saja tetapi juga pada semua perempuan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 29 Apr 2013 17:01
Last Modified: 15 Dec 2017 10:38
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7435

Actions (login required)

View Item View Item