IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)

ZAINAL MUHTAR, NIM. 09340075 (2013) IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (814kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi telah dianggap merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra-ordinary measures), karena tindak pidana korupsi ini sangat sulit pemberantasannya. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan: bagaimana ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ? Untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim yang langsung berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang dilengkapi dengan data lapangan (field research) berupa hasil wawancara (interview). Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi putusan dan wawancara. Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pembalikan beban pembuktian di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdapat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni pada (1) tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih dan pada (2) harta benda terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Bahwa dalam implementasinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, pembalikan beban pembuktian pada praktik peradilan tindak pidana korupsi telah diterapkan pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi sesuai dengan konsepsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan untuk pembalikan beban pembuktian pada harta benda terdakwa, baik yang didakwakan maupun yang tidak didakwakan pada perkara tindak pidana korupsi pokok belum dapat diterapkan, oleh karena pembalikan beban pembuktian ini dianggap sulit untuk diterapkan. Sehingga perlu adanya evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi sistem pembalikan beban pembuktian agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dan jelas dalam proses persidangannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item