TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ( SP3 ) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN ( STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST DALAM KASUS PENGHENTIAN PERKARA PENIPUAN, PENGGELAPAN PELAPOR WINOTO MOJOPUTRO TERHADAP FIFI NELLA WIJAYA )

M.ANDIKA HARIZ HAMDALLAH, NIM. 09340070 (2013) TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ( SP3 ) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN ( STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST DALAM KASUS PENGHENTIAN PERKARA PENIPUAN, PENGGELAPAN PELAPOR WINOTO MOJOPUTRO TERHADAP FIFI NELLA WIJAYA ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ( SP3 ) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN ( STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST DALAM KASUS PENGHENTIAN PERKARA PENIPUAN, PENGGELAP) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN ( SP3 ) OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN ( STUDI KASUS PERMOHONAN PRAPERADILAN SP3 Nomor: 01 / Pid / Prap / 2010 / PN.JKT.PST DALAM KASUS PENGHENTIAN PERKARA PENIPUAN, PENGGELAP) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)

Abstract

Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sering terjadi di Negara Indonesia yang cenderung tingkat kesadaran hukumnya cukup kecil, kasus ini sering muncul dikalangan masyarakat semuan kalangan, dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kasus penipuan dan penggelapan umumnya diselesaikan melalui jalur litigasi yang dalam hal ini dimaksudkan ialah jalur pengadilan. Jalur ini diambil karena jelas penipuan dan penggelapan itu telah melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang secara singkat berisi ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan tipu muslihat dan dengan maksud melawan hukum cara mendapatkan benda atau barang baik itu surat berharga atau pun materi yang itu kepunyaan orang lain. Pada penulisan karya ilmiah ini, terjadi permasalahan hukum yang terjadi, yaitu bahwa perkara yang seharusnya sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, tetapi justru hal ini dihentikan, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak Penyidik dalam hal ini ialah Kepolisian. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka dapat diajukan Praperadilan, maka proses ini hanya untuk menguji apakah Hukum Acara Yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana), pada kasus tersebut praperadilan digunakan untuk mengetahui sekaligus menguji apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis ialah metode penelitian Studi Kepustakaan ( Library Research ), dimana penulis menekankan kepada semua jenis peraturan, dan literatur-literatur yang terkait dengan Praperadilan, Penyidikan, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) , dengan melihat putusan kasus tersebut yang dijadikan bahan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa terjadinya kasus praperadilan diakibatkan dasar pertimbangan dari penyidik yang mengatakan perkara tersebut tidak cukup bukti, sehingga pihak yang dirugikan mengajukan praperadilan, terhadap putusan praperadilan pada kasus ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan KUHAP, dan dalam KUHAP pun sudah dijelaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak dapat diupayakan hukum banding atau kasasi, tetapi dapat dimintakan putusan akhir praperadilan kepada Pengadilan Tinggi, namun pada kasus ini putusan tersebut dimintakan upaya hukum banding.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item