OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOMPARASI OTONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945)

M. LUKMAN HAKIM, NIM. 09340095 (2013) OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOMPARASI OTONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOMPARASI OTONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945) ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOMPARASI OTONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945) ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan sebagian besar bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum. Selain sangat luas urusan pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan/atau pemerintah. Demikian juga Indonesia dalam menjalankan otonomi daerah sedikit banyak mengadopsi sebuah konsep federalisme sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan, karena bagaimanapun daerah, dalam negara kesatuan Republik Indonesia bukan daearah yang berbentuk atau memiliki atribut negara. Seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan ada batasnya. Dari pemaparan di atas diambil permasalahan: bagaimana otonomi daerah yang diterapkan dalam sebuah negara kesatuan khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu dengan mencari data berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel dan juga bahan-bahan lainnnya yang berhubungan dengan otonomi daerah serta mengkaji dari UUD 1945 serta undang-undang tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini mengkaji dari sisi historis, yuridis komparatif, dan sosiologis, dan juga menganalisis tentang dinamika otonomi daerah di Indonesia dilihat dari bentuk otonomi daerah sebelum dan sesudah dilakukanya amandemen UUD 1945. Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 lebih bersifat sentralistik sedangkan setelah amandemen asas desentralistik lebih menonjol, dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dengan batasan-batasanya, sehingga pemberian otonomi kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat menjadi formula yang tepat bagi pemeliharaan abadi bhinneka tunggal ika sebagai simbol abadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang secara cepat pula mengantarkan rakyat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial dalam suatu susunan masyarakat demokratis dan berdasarkan atas hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item