TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENINGKATAN DEMOKRASI DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RATNA SOFIANA, NIM. 09340130 (2013) TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENINGKATAN DEMOKRASI DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENINGKATAN DEMOKRASI DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENINGKATAN DEMOKRASI DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)

Abstract

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menarik dilakukan karena adanya peran BPD dalam meningkatkan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi, dimana kekuataan tertinggi berada ditangan rakyat. Serta kendala apa saja yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan demokrasi. Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan Demokrasi masyarakat dan apa kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Kecamatan Kasihan, Bantul. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan dan menjelskan secara sistematik, mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta kinerja BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi masyarakat Kecamatan Kasihan, Bantul. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan demokrasi di Kecamatan Kasihan, Bantul sudah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 yaitu terlaksananya pengawasan, pengawalan dan evaluasi dalam kinerja pemerintahan desa. Penerapan asas-asas serta prinsip-prinsip demokrasipun berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan tugasnya. Banyaknya pendatang yang menjadikan komposisi penduduk semakin bervariatif sehingga penyatuan visi dan misipun menjadi sedikit terbengkalai. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, BPD, Demokrasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item