PERDA SYARIAT ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA (KASUS TASIKMALAYA)

H. SUISMANTO , - (2007) PERDA SYARIAT ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA (KASUS TASIKMALAYA). Apliksia, 8 (No.1). pp. 30-42.

Preview

Text H. SUISMANTO PERDA SYARIAT ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA (KASUS TASIKMALAYA).pdf - Published Version Download (6MB) | Preview

Abstract

Isu penerapan syariat Islam menemukan kembali momentumnya dengan tumbangnya Orde Baru, terlebih lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ramai-ramai daerah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) mengenai pemberlakukan Syari'at Islam, termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa Perda dan Himbauan Bupati lahir untuk mengatur berbagai perilaku keagamaan masyarakat. Namun demikian pemberlakuan Perda-Perda Syariat Islam itu tidak serta merta memberikan hasil yang baik, ada beberapa persoalan yang menghinggapl peraturan tersebut, baik pada ranah konseptual, sosial, budaya dan politik. Tulisan berikut mencoba memotren persoalan-persoalan tersebut dengan mengacu pada kasus Kabupaten Tasikmalaya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item