PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

KUDRAT ABDILLAH, NIM. 09350072 (2013) PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Hukum Islam menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada tahun 2010, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dari munculnya putusan itu, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, dengan subyek penelitian yang penyusun pilih dalam penelitian ini adalah Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Bahan primer dari penelitian ini ialah pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (guided interview). Buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tersebut juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh (Normatif). Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa status anak di luar nikah harus dibedakan antara pengertian nikah menurut Hukum Islam (nikah sirri) dan Hukum Positif (dicatatkan di KUA). Sangat setuju jika yang dimaksudkan dalam putusan tersebut adalah perihal nikah sirri, tepapi tidak setuju jika yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah dalam kasus perzinaan. Adapun solusi yang diberikan oleh Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, pertama untuk kasus nikah sirri yaitu disamakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, status anak bernasab kepada bapak dan ibu serta keluarga keduanya. Agar pernikahan menjadi legal harus mengajukan permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama, serta bagi pelaku nikah sirri dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan pemerintah. Kedua untuk kasus perzinaan, status anak tetap hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak dikenakan sanksi untuk membiayai kebutuhan hidup anak hingga dewasa, dan memberikan harta melalui wasiya>t waji>bah untuk anak apabila meninggal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item