ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010

ROCHATI MAHFIROH, NIM. 09340073 (2013) ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010 )
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text (ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK (AAUPL) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SENGKETA KEPEGAWAIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2000-2010 )
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (332kB)

Abstract

Freies Ermessen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) dan Freies Ermessen itu sendiri bertolak dari kewajiban pemerintah dalam welfare state, dimana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara. Penggunaan freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk menghindari hal yang terjadi dalam pelayanan pada masyarakat, maka seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia muncullah sebuah pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL). Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia tentu didasarkan pada AAUPL. Karena itu, apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan AAUPL, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan tata usaha negara. Permasalahan yang muncul, bagaimanakah penerapan AAUPL dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AAUPL oleh Hakim dalam pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Arti penting penelitian ini dikarenakan, AAUPL merupakan dasar yang paling banyak digunakan Hakim PTUN Yogyakarta dalam memutuskan sengketa TUN di Pengadilan TUN Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada data primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris dan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan landasan yuridis formal yang kuat bagi keabsahan penerapan AAUPL oleh hakim PTUN sebagai alat uji terhadap perbuatan administrasi negara yang dituangkan dalam keputusan (beschiking) yang bersifat mengikat dan tidak boleh dikesampingkan. Di samping itu, dalam putusan Hakim PTUN, maka penerapan AAUPL dalam putusan Hakim PTUN Yogyakarta masih ditemukan kendala-kendala pada tahap merumuskan asas-asas mana dari AAUPL yang dilanggar. Hal ini terlihat dari beberapa putusan tersebut yang mengandung ketidakcukupan atau kurang komprehensif alasan yang digunakan hakim untuk membuktikan bahwa AAUPL tersebut memang telah dilanggar. Faktor yang meringankan dalam pelaksanaan AAUPL yaitu fungsi AAUPL itu sendiri, peraturan perundang-undangan yang tidak mengaturnya, adanya dua alat bukti yang telah terpenuhi untuk mendukung posita seperti melanggar salah satu asas dalam AAUPL dan faktor yang memberatkan hakim harus berperan aktif dalam persidangan untuk dapat memutuskan dengan berdasarkan keadilan mengingat kondisi penegakkan hukum di Indonesia masih sangat kurang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 03 Jul 2013 17:36
Last Modified: 09 Aug 2016 14:51
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8519

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum