SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

LUKMANUL HAKIM, NIM. 08370006 (2013) SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN DALIH PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Pengangkatan anak menurut Pasal 39 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pengangkatan secara ilegal yaitu tidak sesuai dengan isi dari Pasal 39 tersebut sehingga menimbulkan celah terhadap terjadinya perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak. Perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak, tidak mau ribet dalam mengurus administrasi, kemiskinan, terjebak hutang,rendahnya tingkat pendidikan para korban, lemahnya legislasi, dan lemahnya pencatatan akta kelahiran dan lemahnya penegakan hukum. Pengangkatan anak secara ilegal bisa masuk ke ranah trafficking atau perdagangan anak apabila memenuhi tiga unsur, yaitu unsur proses, cara dan tujuan sesuai UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka ( library research ) yaitu penelitian yang menggunakan data primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini bersifat deskripitif-anailitif dengan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan yuridisnormatif dan yuridis-empiris. Adapun tekinik pengumpulan data dengan telaah pustaka atau dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok masalah baik dari buku, kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar, atau lainya yang mempunyai relavansi dengan penelitian ini. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis deduktif-induktif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak yaitu dengan hukum ta’zir. Hukum ta’zir ialah sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur’an ataupun hadis, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat sehingga apabila dikontekskan dengan masa sekarang yaitu dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena kedua undang-undang tersebut termasuk kategori Siyasah Wad’iyyah.Selain itu, sesuai dengan metode maslahat mursalah yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum maka diperlukan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak karena perbuatan tersebut dapat mengancam terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, sebagai alternatif untuk mengurangi kejahatan tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi sesuai tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu sebagai pembalasan, sebagai pencegahan, dan sebagai pemulihan/perbaikan maka sanksi bagi pelaku perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak seharusnya bisa lebih berat dari kedua undang-undang tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Peradilan Islam
Peradilan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 19 Sep 2013 15:45
Last Modified: 04 May 2016 15:13
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9295

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum