ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2011-2012)

RAMADANI AJENG SAPUTRI, NIM. 09340128 (2013) ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2011-2012). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2011-2012))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (14MB) | Preview
[img] Text (ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2011-2012))
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan, Bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Magelang yang dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (interview). Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi putusan dan wawancara. Dari hasil penelitian tersebut terjawab pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal. Sehingga perlu adanya optimalisasi tugas kejaksaan dan evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 04 Oct 2013 10:47
Last Modified: 09 Aug 2016 14:58
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9323

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum