PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM, NIM.09340068 (2013) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (30MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (979kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terus menerus terjadi. Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang marak (bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking dan apakah penegakan hukum tindak pidana trafficking telah melindungi korban kejahatan trafficking?)Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan bagi para korban perdagangan tersebut. Penelitianhukuminimerupakanpenelitianhukumnormatif. Pendekatan yang digunakanadalahmetodependekatankualitatif.Penelitianhukuminibersifatdeskriptif. Lokasipenelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.Teknikpengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang undangan,dokumendokumendanwawancarauntukmendukungkesempurnaandankel engkapan data ataubahan. Data yang diperolehdianalisissecarakualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam penegakan hukum kasus trafficking adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berdasarkan Putusan No. 205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item