TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 158/Pdt.G/2010/PA.YK)

ATIA FANI RIFQOH, NIM. 09350079 (2013) TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 158/Pdt.G/2010/PA.YK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 158/Pdt.G/2010/PA.YK) ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 158/Pdt.G/2010/PA.YK) ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dari perkara yang diteliti ini telah terjadi perkawinan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin isteri pertama, bahkan dengan memalsukan identitas. Perkara tersebut diputus Pengadilan Agama Yogyakarta, dan terdaftar dengan Nomor. 158/Pdt.G/2010/PA.YK. Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah yang ke-2 dengan Tergugat II menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan tersebut maka ada tiga poin yang menjadi fokus dalam pokok permasalahan, dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada AlQur’an dan sunnah. Adapun pendekatan yuridis (legal analisis) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Ketentuan poligami diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa>’ (4) ayat 3, juga diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam melaksanakan perkawinan baik perkawinan biasa maupun poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk di dalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Kesimpulan dari penelitian ini baik dengan pegkajian hukum Islam maupun hukum positif dapat disimpulkan, bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 158/Pdt.G/2010/Pa.YK. dinyatakan perkawinannya dibatalkan. Secara garis besar perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan kemaṣ laḥ atan yakni meminimalisir kemad{aratan. Akibat dari pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak. karena tidak berlaku surut maka seorang ayah tetap menanggung biaya asuh anak baik untuk nafkah, pendidikan dan lainnya sesuai dengan kemampuannya. Kata kunci: pembatalan perkawinan poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item