STATUS ANAK ADOPSI DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan NO. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK ) PN.YK

DENI AKBAR, NIM. 08360006 (2013) STATUS ANAK ADOPSI DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan NO. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK ) PN.YK. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (STATUS ANAK ADOPSI DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan NO. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK ) PN.YK)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (3MB) | Preview
[img] Text (STATUS ANAK ADOPSI DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERKARA NO. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan NO. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK ) PN.YK)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Indonesia umumnya bertujuan untuk meneruskan keturunan bila dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan. Untuk itu diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pengangkatan anak agar dapat melindungi kepentingan anak dan orang tua asuhnya. Perbedaan dasar hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara otomatis akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula, terutama yang terkait dengan hubungan nasab antara orang tua asuh dan anak adopsi, demikian pula dengan hubungan kewarisan Ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa saja akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh kedua penetapan Pengadilan tersebut serta apa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan penelitian dalam bentuk deskriptif analitik dan komparatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan ditambah analisis penetapan pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yogyakarta. Alat pengumpulan data primer adalah informan dengan pedoman wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif dalam bidang hukum. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama di Pengadilan Negeri yang sumber hukumnya dari hukum positif (PP) status anak adopsi atau anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Jadi semua hak dan kewajiban yang melekat pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Sementara status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Agama yang bersumber dari hukum Islam, anak adopsi hanya sebatas anak asuh bukan anak kandung. Hak-hak yang melekat pada anak adopsi tidak sama halnya dengan hak anak kandung. Kedua, akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Negeri anak adopsi terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandung. Tetapi malah sebaliknya nasab anak adopsi beralih kepada nasab orang tua angkat Sementara di Pengadilan Agama nasab anak adopsi tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya saja. Dalam hal pewarisan, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan Agama anak adopsi berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah. ketiga adapun persamaan penetapan pengangkatan anak dari kedua pengadilan tersebut adalah perlindungan terhadap anak angkat dapat terjamin terhadap perwalian hukum maupun harta warisan dari orang tua angkatnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum, S.Kom ------- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 07 Oct 2013 03:32
Last Modified: 06 Aug 2018 06:48
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9346

Actions (login required)

View Item View Item