PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA

AKHMAD KHAFIF SHOBRI - NIM. 99373869, (2008) PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA) BAB I, BAB V, DPf.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP MULTIPARTAI DI INDONESIA) BAB II, III, IVf.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki struktur masyarakat heterogen yang memiliki beragam suku,bangsa, agama, aliran maupun ideologi. Indonesia juga merupakan negara demokrasi,yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan dua alasan terebut, sangat tepat apabila Indonesia menerapkan sistem multipartai. Tahap pertama sistem multipartai dimulai sesaat setelah bangsa ini merdeka atau pada masa Orde Lama (1945-1965). Tahap kedua sistem multipartai diterapkan pada masa pemerintah Orde Baru (1971-1998). Sedangkan tahap ketiga, sistem multipartai diterapkan kembali ketika reformasi digulirkan yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Secara singkat, multipartai di Indonesia masing-masing periode pemerintahan selalu memunculkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa. Pada waktu Orde Lama, partai-partai akhirnya dibekukan sehingga melahirkan kudeta pemberontakan G 30 September. Ketika kendali pemerintah beralih ke tangan Soeharto, selama tiga dasa warsa multipartai juga tidak berjalan secara demokratis hingga akhirnya rezim ini berhasil dijatuhkan. Setelah Soeharto lengser, sistem multipartai yang menjadi salah satu sasaran reformasi politik yang sedang berlangsung, dengan harapan lebih baik dan demokratis. Akan tetapi, dalam perkembangannya kondisi multipartai juga masih diliputi masalah dan konflik-konflik politik yang cukup signifikan, baik antar partai maupun intern partai. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakan pandangan Fikih Siyasah terhadap multipartai di Indonesia periode 1998-2004 atau pasca reformasi. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dengan mengkhususkan pada teks ayat, hadits maupun nilai-nilai politik Islam yang berhubungan dengan sistem multipartai. Pendekatan lainnya adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan menggali kembali fakta sejarah yang berkaitan dengan sistem multipartai di Indonesia. Berdasarkan pendekatan normatif, sistem multipartai adalah hal yang tidak dilarang oleh Islam, dan bahkan hukumnya wajib ketika tanpa multipartai, sebuah negara dikendalikan oleh penguasa diktator dan otoriter yang membahayakan keselamatan umat. Multipartai juga mengandung nilainilai politik Islam secara umum seperti keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar, kebebasan dan keterbukaan serta nilai-nilai pluralitas. Adanya konflik atau masalah dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1998-2004, sejauh pengamatan penyusun hanya bersifat temporal dan terjadi hanya ketika pemilu tiba. Konflik-konflik itupun hanya sebatas perbedaan pendapat dan pikiran saja, bukan konflik yang menyebabkan rusaknya akidah umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini penyusun memberikan kesimpulan, bahwa sistem multipartai pada kurun waktu 1998-2004 sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam, dan bahkan hukumnya wajib karena berdasarkan fakta sejarah, tanpa sistem multipartai atau hanya mengacu pada sistem partai dominan hanya menciptakan penguasa diktator dan otoriter seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item