TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011

AHMAD ZUBAERI, NIM.08350037 (2012) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2011. Skripsi thesis, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10MB) | Preview
	Text BAB II, BAB III, BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)

Abstract

Posbakum adalah suatu hal yang baru di Pengadilan Agama Yogyakarta karena pelaksanaanya saja baru mulai april 2011 Untuk saat ini, belum seluruh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah memiliki posbakum. MA baru menetapkan 46 dari 343 PA/MSy sebagai project pilot. Dan Pengadilan Agama Yogyakarta termasuk dari 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mendapatkan project pilot tersebut. Karena masih baru tersebut sehingga menimbulkan rasa penasaran bagimana pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2011 yang menjadi project pilot. Sudah sesuaikah dengan SEMA no 10 tahun 2010 dan apakah sejalan dengan hukum Islam. Atas dasar rasa penasaran tersebut penyusun melakukan riset berbentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011. Posbakum tersebut merupakan bentuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau yang kurang mampu supaya bisa berperkara di Pengadilan Agama tanpa ada keraguan tentang susahnya berperkara di Pengadilan Agama. Selain itu bantuan hukum Posbakum juga tidak berbayar atau gratis sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Posbakum sebagai jasa bantuan hukum yang di sediakan di Pengadilamn Agama Yogyakarta. Posbakum ini dalam pelaksanaannya berdasarkan SEMA No 10 tahun 2010. Bantuan hukum yang diberikan yaitu berupa layanan informasi, advis, konsultasi dan bantuan pembuatan surat gugatan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Posbakum di PA Yogyakarta di lakukan oleh LSM Rifka Annisa dengan ditandatanganinya surat perjanjian MOU antara Rifka Annisa danPA Yogyakarta. Pelayanan Posbakum yang diberikan oleh Rifka Annisa sudah sesuai dengan SEMA No. 10 tahun 2010 dan hukum Islam hanya saja dalam perkara gugat cerai terkadang kurang sesuai seperti dalam pembuatan surat gugatan isi tuntutannya terlalu berlebihan tidak sesuai dengan keadaan tergugat, sehingga dalam proses persidangan melebar sehingga prosesnya menjadi semakin lama dan biayanya juga semakin mahal. Hal tersebut jika dilihat dari hukum Islam dari Maqasid as-Syar’i. Posbakum termasuk dalam maqashid al-hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori dharuriyyat yang dalam hal ini adalah dalam menyelesaikan perkara tetapi malah menjadi lebih lama dan lebih mahal. Posbakum tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh yaitu sebagai bentuk kemudahan yang diberikan PA bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak paham hukum. Penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum Posbakum di PA Yogyakarta tahun 2011 sudah sesuai dengan hukum SEMA No. 10 tahun 2010 dan hukum Islam hanya saja dalam perkara gugat cerai terkadang masih menggunakan perspektif gender sehingga perkara yang seharusnya cepat selesai dan biaya ringan menjadi lebih lama dan biaya lebih mahal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item