LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)

ALI IMRAN MUNTHE , NIM. 08350080 (2014) LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (569kB)

Abstract

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Secara tekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al- Qur’an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberi peluang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak secara ekspilit melarang perkawinan beda agama. Penyusun memaparkan tentang bagaimana legalitas hukum perkawinan beda agama yang berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas perkawinan beda agama. Oleh karena itu Undang-undang ini penyusun jadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari bukubuku, kitab-kitab lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriftif analisis dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Pada penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dapat ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dilihat dari Maqāṣ id asy- Syarī’ah, secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek kemudaratan yang mendominasi dibanding dengan kemashlahatannya. Dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan beda agama baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama sah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan beda agama tidak sah melalui Tinjauan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item