Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T13:06:17ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2018-10-26T07:08:15Z2018-10-26T07:08:24Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30522This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/305222018-10-26T07:08:15ZMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DAN PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH
(STUDI TERHADAP RELASI FATWA DAN KEBIJAKAN)UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi pondasi
terbentuknya suatu lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) yang terdiri
dari ulama-ulama Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang
berkedudukan sebagai partner Pemerintahan Aceh dan dapat menetapkan fatwa menjadi
bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Provinsi Aceh dengan otonomi
khususnya menjalankan aturannya dengan Syariat Islam. Pemkot B. Aceh yang gencargencarnya
menjadikan kota B. Aceh sebagai kota Madani. Kebijakan walikota tentang
kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelarangan malam tahun baru masehi. Di sisi yang lain
MPU juga mengeluarkan fatwa tentang rokok dan taushiah tentang perayaan malam
tahun baru. Hal ini menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut terkait relasi kedua
lembaga tersebut dari sudut pandang politik hukum. Bertujuan untuk mengetahui proses
perumusan fatwa di MPU dan kebijakan Pemkot B. Aceh, dan juga untuk menjelaskan
relasi kedua lembaga tersebut dalam hubungan antara fatwa MPU Aceh dan kebijakan
Pemkot. B. Aceh, terkait KTR dan pelarangan malam tahun baru masehi di kota B.
Aceh. Relasi tersebut kemudian dianalisis mengunakan teori politik hukum. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat
deskriptif-analilitis dengan pendekatan normatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perumusan fatwa di MPU
dilakukan secara musyawarah oleh DPU (Dewan Paripurna Ulama) sehingga kekuatan
hukumnya terjamin. Begitu juga dalam proses penetapan kebijakan di Pemkot B. Aceh,
dalam prosedurnya diawali dari masukan maupun tuntutan di Pemkot B. Aceh, yang
kemudian di konversi dalam sistem politik, sehingga dapat diputuskan suatu kebijakan.
Dari relasi fatwa dan kebijakan tentang KTR, ditemukan bahwa fatwa MPU tentang
rokok memiliki peran dalam berjalannya aturan Pemkot dan fatwa MPU juga
memberikan sumbangsih besar terhadap lahirnya Qanun tentang KTR. Begitu juga
dengan taushiah MPU dan kebijakan pelarangan malam tahun baru masehi. Ditemukan
bahwa taushiah MPU tentang perayaan tahun baru masehi, menjadi pondasi lahirnya
kebijakan pemerintah yang termaktup dalam seruan bersama. Seruan bersama tersebut
turut disampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang
menandatangani putusan tentang larangan perayaan tahun baru masehi di kota Banda
Aceh.NIM. 13370016 ABDURRAHMAN AS SAYUTI