Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T04:44:31ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2016-12-21T06:23:18Z2016-12-21T06:23:18Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23090This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/230902016-12-21T06:23:18ZTAKZIR BERUPA BIAYA HIDUP DAN WASIAT WAJIBAH
(STUDI ATAS FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK ZINA
DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA)Studi dalam tesis ini merupakan kajian produk pemikiran hukum Islam
berupa fatwa, spesifik terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun
2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum Islam substantif-preskriptif yang diharapkan
berkontribusi untuk mengetahui apakah hukuman takzir berupa pemenuhan biaya
hidup dan wasiat wajibah dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 secara
metodologis sudah sesuai dengan pedoman penemuan hukum Islam serta aplikatif
diterapkan pada masyarakat Indonesia.
Guna memenuhi tujuan tersebut ada tiga hal yang coba ditelusuri melalui
penelitian ini. Pertama apakah argumentasi hukum yang digunakan MUI untuk
menetapkan takzir tersebut. Kedua, bagaimana metode penemuan hukum Islam
yang digunakan MUI dalam merumuskan fatwa tersebut dan terakhir seperti apa
relevansi fatwa MUI tersebut dengan perkembangan hukum keluarga di
Indonesia. Ketiga hal tersebut dijawab melalui proses penelusuran data pustaka
dengan fatwa MUI No. 11 tahun 2012 sebagai sumber data pokok dilengkapi
dengan sumber data pendukung berupa hasil wawancara dan berbagai sumber
referensi terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan
pendekatan uṣuliyyah dan pendekatan perundang-undangan. Seluruh data yang
terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Takzir dalam fatwa MUI
merupakan sebuah mekanisme hukuman yang pelaksanaannya di bawah
kewenangan pemerintah dan merupakan hukuman pelengkap („uqubah
takmiliyah) atas hukuman pokok zina yakni hadd. Kedua, MUI melakukan ijtihad
kolektif dalam menentukan fatwa takzir tersebut dengan menggunakan
pendekatan manhaji melalui pola istiṣlahi sesuai dengan pedoman fatwa MUI.
Ketiga, substansi fatwa berupa pemenuhan biaya hidup dan wasiat wajibah dalam
fatwa MUI diakomodir dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk
SEMA bukan melalui mekanisme takzir, akan tetapi melalui mekanisme hukum
perdata sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dengan
penyerapan fatwa ke dalam bentuk SEMA tersebut substansi hukum fatwa
menjadi aplikatif diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi sumber
materiil bagi penegak hukum dalam mengadili permasalahan terkait.NIM. 1220310011 ANIF RAHMAWATI