Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T05:07:02ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2015-10-19T09:01:37Z2015-10-19T09:01:37Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17814This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/178142015-10-19T09:01:37ZPERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982Di dalam segi kehidupan, peraturan perundang-undangan dengan segala
perangkatnya memiliki peran sibl'Jlifikan dalam menciptakan hubungan yang
harmonis dalam masyarakat. Tennasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982, dibentuk dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara para
pelaku bisnis yakni untuk melindungi perusahan yang dijalankan secara jujur,
untuk melindungi konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur
atau inso/vah/e suatu perusahaan, mengetahuj perkembangan dunia usaha dan
perusahaan, serta untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan,
pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Bukan
hubungan yang salingjegal-menjegal dan saling menjatuhkan.
Islam, agama yang dianut sebagaian besar masyarakat Indonesia dan di
yakini sebagai agama yang kOQJehensif dan universal tidak terbatas ruang dan
waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan ajaran Islam berlaku untuk seJuruh umat
manusia. Seiring perkembangan zaman, umat Islam menghadapi masalah-masalah
haru yang sebelumnya tidak di hadapi oleh umat pada masa nabi atau sahabat.
Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan kepastian akan status hukum
terhadap masalah-masalah tersebut. Undang-Undang tentang Wajib Daftar
Perusahaan adalah salah satu masalah baru yang muncul di dalam dunia bisnis
Islam. Meskipun Undang-Undang tersebut bukan produk dari hukum Islam, tetapi
umat Islam Indonesia khususnya memhutuhkan kepastian atas status hukumnya
(~alam perspektifhukum Islam. Seperti bctgaimana tata cara pendaftaran dan akibat
)ang ditimbulkan apabila tidak didaftarkan. Apakah dalam proses mendapatkan
terbitnya izin ada penyimpangan (kezaliman). Bagaimana Undang-Undang
terse'.)ut dilihat dalam perspektif hukum Islam.
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data
melalui kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif nonnatif-analitik atau
menilai, di mana preskriptif normatif digunakan untuk menilai dan menemukan
kaidah atau norma hukum tentang konsep wajib daftar perusahaan, serta
pelaksanaan dalam proses pembangunan perekonomian nasional, sedangkan
analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan
Usul Fiqh dengan teor1 maslahah mursalah, sehingga akan ditemukan bagaimana
pan~angan Islam terhadap pewajiban daftar perusahaan dengan dalil-dalil yang
dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukumnya.
Tujuan pensyari 'atan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan
ma'lusia (maqasidusy.,yuri 'ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan
ha;ta. Wajib daftar dalam kaitannya pembangunan perekonomia'l yang
herkelanjutan sejalan dengan hal itu, di mana tujuan diadakannya wajib daftar
perusahaan scbagai syarat utuk mendirikan usaha dan/atau kegiatan ekonomi
adalah untuk tujuan tersebut, yakni melindungi dan merealisasikan kemaslahatan
manusia, baik secara individu atau kelompok atau keduanya dan tentunya
terj:nninnya sumber infonnasi tentang dunia usaha.
Jadi hukum wajib daftar perusahaan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah sejalan dengan
tujuan pensyari 'atan hukum Islam (maqasidmysyari'ah), yaitu sama dengan
men.ยท aga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka hukurn melaksanakan
wajib daftar perusahaan adalah wajib.00380548 DWl KUNCORO