Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T09:26:16ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2020-02-20T03:26:26Z2020-02-20T03:26:26Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35588This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/355882020-02-20T03:26:26ZPenetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda Syari’ah di TasikmalayaAbstract
There are two major in the struggle discourse formalization of Islamic law. The first group is the pesantren leaders who agree with the formalization of Islamic law in Tasikmalaya district, while the second group is denied the formalization of Islamic law in Tasikmalaya. Patterns of thought and understanding of religious texts to be one of the basic choices attitude of the respective leaders of pesantren (Kyai). The attitude of the kyai in their support by signing in to be part of a successful team of the legislative and executive candidates who promised to bring forth specific regional regulations based on Islamic law. Whilst the attitude does not agree with the formalization of religion is silent and there are also other ways, such as by putting up banners that are not religious nuances to show disagreement to the formalization of religion in Tasikmalaya.
Abstrak
Ada dua gelombang besar dalam pergulatan wacana formalisasi syari’at Islam. Kelompok pertama adalah para pemimpin pesantren yang setuju dengan formalisasi syari’at Islam di kabupaten Tasikmalaya, sedangkan kelompok yang kedua adalah yang menolak adanya formalisasi syari’at Islam di Tasikmalaya. Corak pemikiran dan pemahaman terhadap teks keagamaan menjadi salah satu dasar pilian sikap dari masing-masing pemimpin pesantren (kyai). Sikap para kyai dalam memberikan dukungannya dengan cara masuk menjadi bagian dari tim sukses dari para calon legislatif dan eksekutif tertentu yang menjanjikan akan melahirkan peraturan–peraturan daerah berdasarkan syari’at Islam. Sedangan sikap yang tidak sepakat dengan formalisasi agama adalah dengan diam dan ada juga yang dengan cara lain, misalnya dengan memasang spanduk yang tidak bernuansa agama untuk menunjukkan ketidaksepakatannya terhadap formalisasi agama di Tasikmalaya.
Kata Kunci: Pesantren, Perda Syari’ah, TasikmalayaLindra Darnela2019-11-28T01:47:09Z2019-11-28T01:47:09Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36689This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/366892019-11-28T01:47:09ZMENAKAR KEMBALI KONSEP KEDAULATAN DAN INTERVENSI KEMANUSIAAN CATATAN KECIL UNTUK INDONESIALindra Darnela2019-08-12T01:43:27Z2019-08-12T01:43:27Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36282This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/362822019-08-12T01:43:27ZUpaya Indonesia dalam Mengatur Zona Ekonomi EksklusifExclusive Economic Zone is a new rule in international law set forth in the
"United Nations on the Law of the Sea 1982". The basis of the Exclusive Economic
Zone is the idea that fisheries resources could be depleted and thus it is positive to
implement conservation measures. This provision if used properly, it will benefit
Indonesia as an archipelagic state in the utilization of natural resources. To manage
marine areas in Indonesia, the Government issued Law No. 5 of 1983 on the
Indonesian Exclusive Economic Zone along with other regulations that are useful in the
context of setting the archipelagic waters of Indonesia in the utilization of natural
resources. Other efforts by Indonesia to regulate economic zone is through cooperation
both bilaterally and multilaterally with other countries particularly with ASEAN
countries.
Key word: exclusive economic zones, international maritime law
[INDONESIA]
Zona Ekonomi Eksklusif merupakan aturan baru dalam hukum
internasional yang ditetapkan dalam “United Nation on the Law of the Sea 1982”.
Dasar dari Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah adanya pemikiran bahwa sumbersumber
penangkapan ikan bisa saja akan habis dan dengan demikian sangatlah
positif untuk menerapkan ukuran-ukuran konservasi. Ketentuan ini jika digunakan
dengan baik, maka akan menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam
pemanfaatan sumber daya alamnya. Untuk mengatur wilayah kelautan di Indonesia,
Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 5 tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta peraturan-peraturan lain yang berguna dalam
rangka pengaturan perairan kepulauan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya
alamnya. Upaya lain yang dilakukan Indonesia dalam mengatur wilayah Zona
Ekonomi adalah dengan melakukan kerjasama baik secara bilateral maupun
multilateral dengan negara-negara lain khususnya dengan negara-negara ASEAN.
Kata kunci: zona ekonomi eksklusif, hukum laut internasionalLindra Darnela2016-08-12T02:49:06Z2017-05-19T09:23:02Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21606This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/216062016-08-12T02:49:06ZLAW AND ISLAMIZATION: THE CASE OF INDONESIAThis book is a collection of articles presented at an
International conference held at International Islamic University
Malaysia in September 2014 under the cooperation between the
Faculty of Sharia and Law, State [slamic University (UIN),
SunanKalijaga, Yogyakarta, and Harun M. Hashim Law Center,
IIUM Gombak Malaysia. The article, discuss various issues of law
and Islamization in Indonesia.
The publication of this book is reali.:led thanks to the financial
support of the Faculty of Sharia and Law, UIN Yogyakarta, and to
the hard effort of the staffs and the members or lecturers of the
Department of legal studies of the faculty. The Dean of the faculty
deserves special thanks and appreciation for his fullsupport to the
projects of this book publication and of the joint conference in
Malaysia. Special thanks also go to all the staffs of the faculty for
having facilitated and made the arrangement of the travel of the
members of the Department of legal studies to Malaysia and for
having extended their helpful hands to bring the two activities of
holding conference and of publishing the presented articles to a
success. Sincere thanks are also awarded to the director of Harun
M. Hashim Law Center, IIUM, Prof. Dr. Ainul Jaria Maidin, and her
secretary, Dr. Farid Suhaib, for having agreed to hold the jointconference
and made it well accomplished.The audience of the International conference in which the papers were presented
deserves also our gratitude.
This book is not a perfect piece of work and still needs
considerable review and improvement. However, we do hope that
this book will contribute to the development of Islamic legal
discourse in Indonesia and give good understanding for readers of
how Islam has become since its adoption by Indonesians an
inspiration, source, and base for the development of lawin Indonesia.Dkk MangunsongMibahul MujibUdiyo BasukiAhmad Bahiej- Ach TahirEuis NurlaelawatiLindra DarnelaRatno Lukito- lswantoroFaisal Luqman Hakim2017-03-03T02:24:42Z2017-03-03T02:24:42Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24329This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/243292017-03-03T02:24:42ZTinjauan Sistem Hukum
dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah
di Tasikmalaya1Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang berupaya untuk
memformalisasikan Syari’at Islam dalam kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa aturan telah dibuat dalam rangka merealisasikan keinginan
tersebut. Legal sistem dalam hal ini dijadikan kerangka teori dalam
melihat efektivitas dari pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Tulisan
ini melihat implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa
Syari’at Islam dengan perspektif tiga elemen dari sistem hukum.
Berdasarkan substansi hukum, ada beberapa pasal dalam Perda yang bias
dan menjadi pintu bagi kelompok tertentu dalam melakukan kekerasan
terhadap minoritas, seperti ketika mendefinisikan tentang muslim dan
sesat. Sedangkan dalam ranah struktur hukum, pihak yang memiliki
otoritas dalam pelaksanaan aturan tersebut, tidak nampak melakukan
tugasnya. Sementara, dari sisi budaya hukum, masyarakat Tasikmalaya
nampak memberi dukungan yang kuat dalam pelaksanan Perda tersebut.
Meskipun demikian, regulasi ini tetap menuai pro dan kontra di kalangan
mereka.
Kata Kunci: Tasikmalaya, syari’ah, sistem huku.Lindra Darnela