Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T13:25:03ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2014-01-07T05:14:30Z2017-02-28T08:44:36Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9818This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/98182014-01-07T05:14:30ZRELIGIOUS SYMBOLISM AND DEMOCRACY ENCOUNTERED: A Case of Prostitution Bylaw of BantulThis paper addresses the bylaw on prostitution issued by the Bantul authority
religious symbolism, the call for public participation and political interests in
the legislation process. The paper argues that, on the one hand, the law relates
prostitution to issues of immorality, social illness, and the degradation of
women due to economic discrimination or sexual exploitation. The subject of
prostitution has been extended, covering not only sex workers and pimps, but
everyone committing indecent acts, such as showing a ‘sexy’ performance. On
the other hand, this regulation is considered to be ambiguous in determining
the standard of public morality and, therefore, puts women in a marginalised
position. That the implementation of this law contributes to institutionalising
the criminalisation against women is another fact which is believed to diminish
the meaning of democracy. The government is blamed as taking too much
care with procedural democracy but giving less attention to education and
employment opportunities.
[Artikel merupakan hasil studi peraturan daerah tentang larangan pelacuran
ini menguji keterkaitan antara simbol-simbol keagamaan, partisipasi publik,
dan kepentingan politik yang muncul dan menyertai proses legislasi. Penulis berpendapat bahwa pada satu sisi, dalam peraturan tersebut, pelacuran
dikaitkan dengan perusakan terhadap nilai agama dan sosial serta penurunan
martabat perempuan, terlepas akibat diskriminasi ekonomi atau eksploitasi
seksual. Subjek pelacuran ternyata juga diperluas, tidak hanya pekerja
seks dan mucikari, tetapi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul,
seperti berpenampilan seksi. Pada sisi yang lain, ukuran moralitas publik
dalam peraturan ini dianggap kurang jelas dan menempatkan perempuan
pada posisi yang terpinggirkan. Bahwa penerapan peraturan berimplikasi
pada kriminalisasi terhadap perempuan merupakan bukti lain yang dinilai
bertentangan dengan substansi demokrasi. Pemerintah dinilai terlalu perhatian
pada demokrasi prosedural, tetapi mengabaikan masalah pendidikan dan
kesempatan kerja.]MUHHAMAD LATIF FAUZI