Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T00:33:12ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2016-02-05T05:57:14Z2016-02-05T05:57:14Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19260This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/192602016-02-05T05:57:14ZAGAMA SEBAGAI INDEKS KEWARGANEGARAAN
(STUDI ATAS PENGHAYAT KEROKHANIAN SAPTA DARMA DI SANGGAR
CANDI SAPTA RENGGA)Indonesia merupakan negara yang unik, tidak menegaskan sebagai negara agama dan
bukan negara sekuler. Akan tetapi, identitas agama pada warga Negara Indonesia masih
menjadi hal penting bahkan identitas agama seseorang dapat mempengaruhi kehidupan
sosial dan politiknya. Adanya pandangan, Peraturan dan Undang-undang yang menyatakan
bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan merupakan suatu agama berdampak
terhadap hak-hak sipil penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Hal ini juga dialami
oleh penghayat Kerokhanian Sapta Darma dalam pemenuhan hak-hak sipilnya. Akan tetapi,
sebagian besar penghayat Kerokhanian Sapta Darma bisa hidup berdampingan dengan
masyarakat sekitar dan identitas agama dalam kolom agama di KTP dituliskan kosong tidak
menjadi persoalan dan tidak berdampak terhadap permasalahan administrasi lainnya seperti
pernikahan dan akte kelahiran. Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam karena hal ini
berbeda dengan yang dialami penghayat kepercayaan di luar Kerokhanian Sapta Darma
yang masih mengalami kendala dalam masalah hak-hak sipilnya.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian ini yaitu
berasal dari dua sumber. Pertama, sumber lapangan yaitu tokoh dan masyarakat penghayat
Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta. Kedua, Sumber
data dokumenter, yang terdiri atas sumber data dokumenter primer dan sumber data
dokumenter sekunder. Sumber informasi dokumenter primer antara lain meliputi dokumen
surat kabar, buletin, surat-surat dan buku-buku harian; sedangkan sumber data sekunder
adalah berupa dokumen hasil laporan penelitian serta buku-buku yang ditulis orang lain
tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME terutama tentang Sapta Darma. Dalam penelitian
ini dikaji tentang kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Kerokhanian Sapta
Darma dan respon penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga
mengenai kebijakan negara terkait hak-hak sipil mereka dengan menggunakan pendekatan
sosiologis dan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan multikulturalisme Bhikhu
Parekh.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara terkait hak-hak sipil
penghayat Sapta Darma sudah ada beberapa kebijakan yang dapat mengakomodasi dan
memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil penghayat. Seperti peraturan yang mengatur empat
hak sipil mereka yaitu: hak untuk mencantumkan identitas agama di KTP, hak untuk
mencatatkan pernikahan sesuai kepercayaannya, hak untuk lahan pemakaman sesuai
kepercayaannya dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi, dalam realitasnya
kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan peraturan-peraturan
tersebut tidak efektif apabila tidak diimbangi jaminan dan sosialisasi dari Pemerintah ke
seluruh lapisan masyarakat. Kemudian terdapat dua dari enam hak sipil penghayat
Kerokhanian Sapta Darma yang belum mendapat payung hukum secara jelas yaitu hak atas
pendidikan anak penghayat sesuai kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan sesuai
kepercayaannya. Selanjutnya dalam merespon kebijakan-kebijakan terkait hak-hak sipil,
Penghayat Kerokhanian Sapta Darma cenderung mematuhi dan melaksanakan peraturan
tersebut. Hal itu dikarenakan mereka melaksanakan ajaran Sapta Darma dalam Wewarah
Tujuh no 2 “Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan Perundang-Undangan
Negaranya”.NIM. 1320510049 HANUNG SITO ROHMAWATI