Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T19:11:11ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2019-07-04T06:22:35Z2019-07-04T06:22:35Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31492This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/314922019-07-04T06:22:35ZHUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM UUD 1945 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAMPersoalan antara agama dan Negara dari masa ke masa merupakan salah satu subjek penting sekaligus menarik, meskipun telah banyak di perdebatkan oleh pemikir Islam yang sampai sekarang belum terpecahkan secara tuntas. Agama adalah atu system credo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak diluar manusia. Sedangkan Negara merupakan agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini membahas apakah Negara berperan dalam menjamin kebebasan kehidupan beragama serta bagaimana ketentuan pengaturan kehidupan beragama dalam UUD 1945 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hubungan Negara dan agama yang terdaat dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian pustaka yang bersumber kepada buku, dan bersifat deskriptif analitis. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif yuridis. Data yang dianalisis dengan analisa kualitatif. Jadi penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa peran Negara dalam mengatur kehidupan beragama terdapat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), dimana pemerintah memberikan jaminan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Dengan melihat banyaknya kerusuhan yang selalu mengkambinghitamkan agama hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan aturan-aturan yang berhubungan dengan agama.NIM.96372628 ROHMAH HASANAH2018-11-05T07:22:56Z2018-11-05T07:22:56Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31368This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/313682018-11-05T07:22:56ZTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKA T PENGUSAHA GENTENG Dl DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN JAWA TENGAHPada umumnya tujuan zakat adalah menuntut agar dalam setiap harta yang ada di dunia ini diinginkan kebersihan dan kesucian. Manusia dituntut untuk mebersihkan jiwa dan harta yang dimilikinya yaitu dengan beriman dan menyisihkan sebagian harta yang dimiliknya kepada mereka yang diberi hak atasnya. Dalam hal ini, masyarakat desa Gadungrejo, Klirong, Kebumen Jawa Tengah yang andalan mata pencahariannya adalah industri genteng yang merupakan komunitas masyarakat yang dijumpai penulis, dimana penulis melihat ada potensi tersendiri, terutama melihat sekilas masyarakat tersebut, ada sisi yang menarik hubungannya dengan masalah zakat.
.
Oleh karenanya penulis ingin meneliti bagaimanakah mekanisme dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan,di mana dalam mengumpulkan data menggunakan meode wawancara dan observasi.
Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebuemn Jawa Tengah meliputi dua mekanisme pelaksanaan~ yaitu pelaksanaan yang dilakukan oJell langsung oleh pengusaha yang bersangkutan mulai dari proses penghitungan kadar zakat, pemilihan penerima (nwzakki), sampai pada mekanisme penetapan waktu pelaksanaan, dan mekanisme yang kedua adalah mekanisme yang dilakukan secara tidak langsung artinya pengusaha dalam hal ini menyerahkan urusan pelaksanaan zakat melalui badan Ami! Zakat yang berada di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah. Pandangan Islam tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha genteng di Desa Gadungrejo, d alam pelaksanaan perhitungan sebagian besar pengusaha belum sesuai dengan tekhnik penghitungan yang sesuai dengan tekhnik yang digariskan oleh Hukum Islam. Dalam masalah pendistribusian zakat sebagian besar pengusaha telah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Tentang waktu periode dalam hal ini sebagian besar pengusaha yang berfariasi dalam melaksanakan zakatnya, Islam tidak mempersalahkan dan dengan telah dilaksanakannya dalam kurun waktu yang berbeda tersebut telah meggugurkan kewajiban untuk zakat terhadap pengusaha dalam satu tahunnya.NIM : 94312236 SOBAN MALAWI2018-10-30T07:33:43Z2018-11-08T07:07:04Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31292This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/312922018-10-30T07:33:43ZStudi Kritis Atas Pemikiran Etika Politik Al-Mawardi Dalam Kitab Adab Ad-Dunya Wa Ad-DinSTUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN ETIKA POLITIK AL-MAWARDI
DALAM KITAB ADAB AD-DUNYA WA AD-DIN
MARIA ULFAH
NIM. 98373232
Masalah yang pertama muncul sepeninggalan Nabi Muhammad SAW adalah masalah politik yang kemudian menjelma menjadi masalah teologi. Problem yang paling sentral adalah mengenai khilafah dan imamah sebagai pertentangan paling besar di kalangan umat Islam. Dalam pertikaian pendapat seperti ini al-Mawardi datang membawa khilafah-nya, yang dianggab sebagai usaha intelektual yang paling komprehensif. Berangkat dari latar belakang di atas, maka sangat signifikan dan urgen untuk meneliti dan melihat lebih jauh mengenai figure al_mawardi sebagai elit politik pada masanya dan juga kajian terhadap pemikiran etika politiknya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep etika politik al-Mawardi yang tertuang dalam kitab Adab ad Dunya wa ad Din dan bagaimana relevansi konsep etika politik al-Mawardi terhadap perkembangan politik kontemporer. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan adalah kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din yang diedit oleh Mutafa as-Saqa’ Cetakan ketiga, diterbitkan oleh Darb al-Fikr tahun 1955. Data dipilih, dipilah, dikaji secara kritis dengan berbagai literatur yang membahas pemikiran etika politik al-Mawardi yang kemudian dikaitkan dengan pemikiran etika dan politik secara umum. Metode analisis data menggunakan pola fikir induktif.
Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemikiran etika politik al-Mawardi ternyata banyak dibentuk dan dipengarui oleh pemikiran-pemikiran etika pada masa sebelumnya dan juga setting sosio-historis-politis pada masanya. Kontribusi terbesar dari pemikiran etika politik al-Mawardi adalah terletak pada rumusan tentang beberapa sifat utama yang harus dimiliki oleh para politisi pemerinahan, khususnya dalam dunia Islam.NIM. 98373232 Maria Ulfah2018-10-24T05:11:31Z2018-10-24T05:11:31Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31228This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/312282018-10-24T05:11:31ZKONSEP AMANAT DALAM PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAHRasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya, manakala sudah berkongsi dua orang atau lebih, maka salah satunya harus menjadi pemimpin agar ada yang bertanggungjawab. Pada masa kini kita sering mendengar kata pemimpin dan kepemimpinan serta krisis kepemimpinan, moral kepemimpinan dan karakteristik kepemimpinan. Istilah-istilah seperti ini juga banyak ditemukan pada masalah manajemen dan administrasi. Ini artinya bahwa pemimpin harus paham betul masalah manajemen dan administrasi.
Salah satu perintis administrasi Islam yang dikenal adalah Ibnu Taimiyah dengan karyanya As-Siyasah asy-syar’iyyah fi islah ar-ra’I wa ar-ra’iyyah, sebuah buku terkenal di bidang administrasi pemerintahan. Salah satu bab dalam buku tersebut membahas tentang amanat yang mencakup dua hal, yaitu kekuasaan dan harta kekayaan.
Skripsi ini mengkaji konsep amanat menurut Ibnu Taimiyah, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Mengapa Ibnu Taymiyah dalam pemikiran politiknya (administrasi pemerintah) berdasarkan konsep amanat?
2. Bagaimana implementasi konsep amanat dalam politik (siyasah) Islam?
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptik analitik, artinya data-data tentang konsep amanat menurut Ibnu Taimiyah dianalisis secara kualitatif sampai sejauh mana kesesuaiannya dengan politik (siyasah) Islam dan dapat ditransformasikan dalam kehidupan sekarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.
Dari kajian berbagai literatur yang penulis lakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Konsep amanat dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah dipengaruhi oleh lingkungan social politik pada masa hidupnya dan pengalamannya di masa lalu, yaitu kehidupan bernegara yang bobrok, penuh dengan penipuan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu untuk menyokong pemerintahan yang solid perlu diterapkan manajemen amanat.
2. Amanat sebagai prinsip dasar kepemimpinan administrasi pemerintahan, dimaksudkan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban perlu merujuk kepada konsep amanat sebagai nilai dasarnya.NIM. 98373199 MUSYAFA’2014-04-23T02:36:26Z2016-04-21T02:50:19Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12033This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/120332014-04-23T02:36:26ZPENERAPAN SANKSI HUKUMAN
PENCURIAN MENURUT SYAFI’IYAH DAN HANAFIYAHDalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah
terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Penelitian ini
dilakukan terhadap teori hukuman sesungguhnya merupakan langkah essensial untuk memahami
suatu sistem hukum pada pidana tertentu. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana
apapun tidak dapat di justifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori tentang hukuman yang
dibangun di dalamnya dapat memenuhi sistem pidana itu sendiri.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reaserch) dengan sumber data dari
literature-literatur yang relevan dengan pokok. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan
menggunakan pendekatan normative. Akumulasi data yang terkumpul dianalisis menggunakan
metode induktif.
Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana
(delik) pencurian adalah potong tngan, sesuai dengan nasd al Qur’an. Di dalam menetapkan
hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian seorang Hakim tidak boleh langsung
menerapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsure serta syarat-syarat pencurian telah
terpenuhi, baik yang berkaitan dengan subyek, obyek maupun materi pencurian. NIM. 96372609 NUR SITI MAIMUNAH2014-04-16T11:39:40Z2016-04-21T02:55:35Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11917This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/119172014-04-16T11:39:40ZPEMIKIRAN IR. SOEKARNO TENTANG
DEMOKRASI YOGYAKARTA
Sejarah gagasan Soekarno tentang demokrasi seluruhnya bertema sentral tentang
persatuan. Ideologi Pancasila dan konsep Nasakom yang digagasnya merupakan manifestasi
keinginannya untuk selalu mempersatukan bangsa Indonesia. Soekarno tidak setuju dengan
demokrasi liberal dengan system parlementer seperti yang pernah diterapkan. Kerangka itu justru
membuat bangsa dalam keadaan tidak menentu, bermusuhan satu sama lain, dan perjuangannya
sangat sektarian.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitik,
Adapun pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder, dengan metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum rasionalistik, yang dianalisa secara
kualitatif dengan menggunakan instrumen induksi.
Gagasan Soekarno tentang idealitas konsep demokrasi yaitu tata social, politik dan
ekonomi yang anti elitism, kapitalisme dan imperialism, serta member kesempatan kepada rakyat
dalam peran politik dan ekonomi. Gagasan ini oleh Soekarno sendiri dinamakan sosiodemokrasi,
dimana aplikasi demokrasi yang relevan di Indonesia menurut Soekarno yaitu
demokrasi yang menjunjung tinggi asas gotong royong (persatuan) dalam membangun bangsa
dengan system pemerintahan terpimpin atas dasar permusyawaratan/perwakilan.
NIM. 96372529 SRI PUJI WAHYUNI2014-04-30T10:33:24Z2016-04-21T02:58:18Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12307This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/123072014-04-30T10:33:24ZPEMIKIRAN IR. SOEKARNO TENTANG DEMOKRASISejarah gagasan Soekarno tentang demokrasi seluruhnya bertema sentral tentang
persatuan. Ideologi Pancasila dan konsep Nasakom yang digagasnya merupakan manifestasi
keinginannya untuk selalu mempersatukan bangsa Indonesia. Karenanya ia tidak setuju dengan
demokrasi liberal dengan sistem parlementer seperti yang pernah diterapkan. Kerangka itu justru
membuat bangsa dalam keadaan tidak menentu, bermusuhan satu sama lain, dan perjuangannya
sangat sektarian.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptifanalitis.
Pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder, dan dianalisis secara
kualitatif menggunakan instrumen induksi, sedang pendekatannya menggunakan pendekatan
rasionalistik.
Gagasan Soekarno tentang idealitas konsep demokrasi yaitu tata sosial, politik dan
ekonomi yang anti elitisme, kapitailsme dan imperialisme, serta memberi kesempatan kapada
rakyat dalam peran politik dan ekonomi. Gagasan ini oleh Soekarno sendiri dinamakan sosiodemokrasi.
Dimana aplikasi demokrasi yang relevan di Indonesia menurut Soekarno yaitu
demokrasi yang menjunjung tinggi asas gotong royong (persatuan) dalam membangun bangsa
dengan sistem pemerintahan terpimpin atas dasar permusyawaratan/perwakilan.NIM. 96372529 SRI PUJI WAHYUNI 2014-04-30T10:44:55Z2016-04-21T02:53:56Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12308This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/123082014-04-30T10:44:55ZPENERAPAN SANKSI HUKUMAN PENCURIAN MENURUT SYAFI’IYAH DAN HANAFIYAHKetentuan hukuman bagi pelaku pencurian terhadap benda atau barang adalah hukuman
had yang berupa potong tangan. Dalam penerapan nhukuman potong tangan para ulama
menegaskan bahwa pelaku kejahatan pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan bila telah
terpenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat pencurian yang menyebabkan jarimah had ini dapat
dilaksanakan.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif
dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan datanya bersumber dari buku-buku,
makalah, dan artikel yang terkait, sedang analisa datanya menggunakan analisis kualitatif
melalui metode induktif.
Hukuman potong tangan pada tindak kejahatan pencurian harus dipahami sebagai suatu
bentuk hukuman maksimal, dengan demikian masih memungkinkan bagi seorang hakim untuk
mencari alternatif penyelesaian hukum selain potong tangan dalam menetapkan hukuman pada
pelaku pencurian, hukuman yang ditetapkan hakim ini dalam terminologi Islam disebut ta’zir
yang dalam pelaksanaan hukumannya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan
umat. NIM. 96372609 NUR SITI MAIMUNAH