Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T06:43:58ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2014-01-29T01:44:08Z2016-05-04T03:54:01Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9893This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/98932014-01-29T01:44:08ZKONSEP JIHAD IMAM SAMUDRA DALAM PERSPEKTIF AL AKHLAQ AL JIHAD
Jihad merupakan amalan sunnah yang paling utama dalam Islam, oleh
karena itu banyak orang yang melakukan jihad untuk menegakan agama Allah
Swt, akan diberikan pahala yang besar. Inilah yang menjadi tujuan beberapa umat
Islam untuk melakukan jihad. Jihad sendiri memiliki makna yang sangat luas,
karena menurut bahasa jihad adalah bersungguh-sungguh. Jadi semua yang kita
lakukan dengan dasar ikhlas itu termasuk jihad. Namun, seiring berjalannya waktu
pengertian jihad menjadi sempit, yakni jihad hanya dimaknai sebagai „perang‟.
Salah satunya Imam Samudra dengan menukil QS. At-Taubah ayat 5 dan 29, yang
menurutnya kedua ayat tersebut memansukh ayat jihad yang lainnya. Meskipun
pendapat ini masih banyak diperdebatkan di kalangan ulama. Yang menjadi
pertanyaanya adalah bagaimanakah konsep jihad menurut Imam Samudra dalam
perspektif Akhlaq al-Jihad?
Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) dimana
datanya dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari
perpustakaan maupun dari internet (online) yang kesemuanya berhubungan
dengan dinamika Jihad dalam Islam, khususnya menyangkut Konsep Jihad Imam
Samudra dalam perspektif Akhlaq al-Jihad.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni data yang menggambarkan
mengenai konsep jihad Imam Samudra dalam perspektif Akhlaq al-Jihad
penyusunan sesuai dengan fokus penelitian dan terakhir dianalisa dengan
beberapa teori yang memiliki korelasi. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah normatif-filosopis yakni data yang telah dianalisis di
relevansikan dengan nash-nash Al Quran ataupun Hadis dimana kedua hal
tersebut merupakan sumber pokok dalam Islam, dengan hal tersebut diharapkan
dapat menemukan kebenaran, inti, hikmah atau hakikat dari penelitian tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama, Menurut Imam
Samudra masa sekarang sudah masuk fase akhir dari jihad, yakni Kewajiban
memerangi seluruh kaum kafir/musyrik. Meskipun pada fase terakhir ini terkait
penerapannya masih menjadi perselisihan diantara para ulama. Kedua, Tujuan
akhir dari peperangan menurut Imam Samudra sampai tercapai dua keadaan:
pertama, Tidak ada lagi kemungkaran di muka bumi ini. Dan kedua, Sehingga
dienullah (Islam) mengatasi, mengungguli dien-dien lain. Dalam istilah lain:
terlaksana hukum Islam secara sempurna. Ketiga, Aksi pengeboman di Indonesia
menurutnya sebagai bentuk Istisyhadiyyah atau Bom Syahid. Keempat, Setelah
dilakukan penganalisisan dari aspek Akhlaq al Jihad maka ketiga hal tersebut
kontradiktif, karena pada dasarnya konsep jihad Imam Samudra bertentangan
dengan etika perang dalam Islam.NIM. 09370029 SLAMET RIYADI2014-03-25T02:11:53Z2016-04-29T03:42:22Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11320This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113202014-03-25T02:11:53ZPEMIKIRAN WAHID HASYIM TENTANG ISLAM
DAN KEWARGAAN
Perdebatan mengenai dasar negara merupakan perdebatan yang paling
panas yang pernah ada dalam republik ini. Hal ini bisa dimaklumi karena dasar
negara memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan Negara
Republik Indonesia. Sehingga ketika digelar diskusi mengenai dasar negara terjadi
debat yang sengit. Setidaknya perdebatan ini dipengaruhi oleh adanya berbagai
macam corak pemikiran tokoh pada waktu itu. Antara lain: Nasionalisme Radikal
yang dimotori oleh Soekarno dan aktivis PNI, Tradisionalisme Jawa seperti
Supomo, Islam diwakili Muhammad Natsir, dan Komunisme diwakili Aidit.
Corak pemikiran yang bermacam-macam ini pula yang menjadi penyebab
ketika Ketua BPUPKI Dr. Radjiman melontarkan sebuah pertanyaan tentang
landasan filosofis yang akan digunakan sebagai dasar Negara Republik Indonesia
menyulut benih-benih perdebatan pemikiran pengenai dasar negara yang akan
digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Negara Indonesia begitu
terlihat memanas di antara tokoh bangsa yang ikut sebagai perumus dasar negara
dibandingkan diskusi-diskusi lain.
Wahid Hasyim wakil dari Nahdlatul Ulama (NU) yang pada mulanya
begitu gigih memperjuangkan sila pertama dalam Pancasila yakni: Ketuhanan
Yang Maha Esa dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya
akhirnya melunakkan pemikirannya terkait sila pertama Pancasila tersebut. Dalam
konteks inilah penyusun melihat bahwa Pemikiran Wahid Hasyim tersebut
merupakan pemikiran kewargaan.
Untuk mengungkap pemikiran Wahid Hasyim tentan kewargaan, penyusun
menggunakan teori Analisis Wacana Kritis (critical discourse analysis) dan teori
kewargaan dalam konsep Barat dan Islam dengan metode penelitian pustaka
(library research) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Penelitian ini
menghasilkan kesimpulan bahwa pemikiran kewargaan Wahid Hasyim
berhubungan dengan komunitasnya untuk membangun kesetaraan di antara warga
negara dalam menentukan kebijakan, dan bagaimana memposisikan dirinya
dengan kelompok lain (non muslim) di dalam negara memiliki kedudukan yang
sama.
NIM. 08370056 AHMAD DANUJI2014-03-25T03:17:05Z2016-05-03T08:38:35Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11336This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113362014-03-25T03:17:05Z PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM TELEVISI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 (PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH) Peneletian ini membahas mengenai masalah hak cipta atas program televisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Indonesia. Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan publik. Berdasarkan data International Data Corporation (IDC), Indonesia pada tahun 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan Intelektual, Bagimanapun pelanggaran Hak Cipta sangat meruguikan pencipta atau ahli warisnya. Kerugiannya bukan hanya pada nominal uang yang telah dikeluarkannya, akan tetapi moral para penciptayang lainnya. Dalam Islam hal tersebut telah lama menjadi polemik tersendiri. Aturan mengenai Hak Cipta dalam Islam memang tidak banyak ditemui. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan Hak Cipta menurut UUHC dengan Hukum Islam. Berangkat dari masalah diatas ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui perlindungan terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fiqh Jinayah. Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi hukumnya, meneliti mengenai bahan pustaka dan menelaah sumber data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara melindungi hak para pencipta dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sedangkan Islam memandang perlindungan hak cipta sebagai penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan pencipta selama proses penemuan karya Intelektualnya dan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan Intelektual. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan maupun pemberatan. Dalam perspektif fiqih jinayah, tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat secara keseluruhan dimasukkan ke dalam ta‟zir. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhinya, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa adalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.NIM. 09370042 FEBRI DWI SETYAWAN 2014-03-25T06:32:37Z2016-05-04T07:54:56Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11349This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113492014-03-25T06:32:37ZSTRATEGI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PILKADA YOGYAKARTA 2011Skripsi ini membahas tentang strategi pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan walikotaYogyakarta tahun 2011. Latar belakang dari pembahasan tentang strategi pemenangan PDIP dalam penelitian skripsi ini yakni karena adanya perbedaan lokalitas budaya dalam setiap daerah yang mempengaruhi bentuk strategi pemenangan yang diterapkan tim sukses pemenangan dalam sebuah daerah. Dalam sebuah pemilihan walikota terdapat tiga otoritas yang mempengaruhi bentuk strategi. Masing-masing otoritas tersebut yakni otoritas uang, otoritas primordial dan kepartaian. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada otoritas kepartaian. Peneliti kombinasikan dengan analisis teori strategi politik yang berfokus pada komunikasi politik. Metode yang digunakan dalam penulisan skrispsi yang bertema tentang strategi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pencarian data dilakukan melalui wawancara terhadap tim sukses pemenangan pasangan walikota. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemenangan yang didapatkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan upaya tim sukses dalam menggunakan metode strategi politik berupa komunikasi politik yang efektif, baik terhadap masyarakat, pihak keraton dan simpatisan partai itu sendiri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggunakan komunikasi politik yang kompleks, sisi verbalitas, non verbal serta simbol bahkan paduan keduanya. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan hanya dipengaruhi oleh koalisi yang tepat dengan Partai Golongan Karya (Golkar) yang notabene dalam lingkup keraton, tetapi juga kejelihan pengamatan dalam merefleksikan momentum Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta sebagai isu politik utama. Bagaimana menemukan momentumnya dengan baik dan menghasilkan keberhasilan bagi dirinya, manakala suatu partai politik menyesuaikannya dengan harapan dan keinginan rakyat, bukan hanya keinginan partai politik semata. Strategi Politik Internal partai pun dengan penguatan mekanisme kandidatisasi adalah strategi yang secara struktural dan jangka panjang yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenangkan minimal pilkada Daerah Istimewa Yogyakarta, dan maksimal pemilu 2014.NIM. 08370047 KHOIRI2014-03-25T06:58:33Z2016-05-04T02:28:51Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11353This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113532014-03-25T06:58:33ZKEJAHATAN PERANG KONGO PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN FIKIH JIHAD
Perang yang dilakukan dengan penuh kekejaman menimbulkan
penderitaan yang berkepanjangan bagi manusia, hal ini terjadi sebagai akibat
dilanggarnya hak asasi manusia. Hukum humaniter internasional dan fikih jihad
merupakan dua instrumen hukum yang di dalmnya mengupas masalah aturanaturan
perang. Untuk melihat kedua instrument hukum tersebut dalam sebuah
kasus yang objektif. Republik Demokrasi Kongo menjadi salah satu negara
dengan kasus kejahatan perang yang telah mendapatkan putusan dari International
Criminal Courti(ICC). Dari sini timbul pertanyaan bagaimana analisis terhadap
kasus Perang Kongo dan apakah ada relevansi antara hukum humaniter
internasional dan fikih jihad dalam hal kejahatan perang (jarimah al-harb).
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan studi
pustaka (library research) dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan ICC
dan mengkomparasikan aturan-aturan dalam kedua sumber hukum tadi lalu
mencari relevansinya. Analisis dilakukan dengan metoda analisis deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang didapatkan
dari website internet.
Dari penelitian tersebut terjawab bahwa kejahatan perang Kongo dengan
merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam kelompok bersenjata
merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum humaniter maupun fikih jihad.
Pertimbangan yang digunakan dalam larangan ini adalah atas dasar perlindungan
hak-hak asasi anak. Atas kejahatan ini, ICC memutus Thomas Lubanga Dylo
dengan 14 tahun penjara.
Pada dasarnya terdapat relevansi antara hukum humaniter dan fikih jihad,
di dalamnya sama-sama terdapat aspek-aspek humanitarian ketika perang.
Pelangggaran terhadap aspek-aspek humanitarian dalam perang harus dikenakan
dengan sanksi pidana.
Menyandingkan antara hukum humaniter dan fikih jihad kemudian dicari
relevansinya, merupakan langkah untuk merubah pemahaman terhadap jihad yang
selama ini identik dengan aksi terorisme menjadi lebih manusiawi.
NIM. 10370043 LISA PARDANI2014-03-25T07:00:57Z2016-05-04T02:34:10Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11355This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113552014-03-25T07:00:57Z PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN
SITI MUSDAH MULIA
Pada dasarnya agama islam diturunkan untuk kemasalahatan umat manusia melalui kaidah-kaidah hukum yang dibawanya. Namun demikian, mayoritas umat islam memiliki cara pandang yang kurang fair terhadap perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya didasarkan pada penafsiran secara tekstual surat An-Nisa ayat 34. Pernyataan tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai feminis, salah satunya yaitu Siti Musdah Mulia. Dalam gagasannya, Musdah Mulia mengharuskan perempuan untuk berperan aktif dalam duania politik. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini maksud untuk mengetahui bagaimana paradigma pemikiran Siti Musdah Mulia tentang peran potitik perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas Siti Musdah Mulia.
Penelitian ini merupakan penelitin perpustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia berdasarkan teori peran dan kajian fikih siyasah. Kajian fikih siyasah merupakan kajian politik dalam islam yang didasarkan pada dalil dalam Al-Qur’an dan hadits.
Hasil analisis, pemikiran Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislative, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Jika dilihat dari kacamata fikih siyasah, dicatat dalam sejarah islam terdapat beberapa nama perempuan yang berperan dalam politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran politik dalam pemikiran Siti Musdah Mulia berupa keterlibatannya dalam pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.
NIM. 09370035 MAULAN SYAHID 2014-03-25T07:31:49Z2016-05-04T02:44:14Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11358This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113582014-03-25T07:31:49ZTINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Hutan yang luasnya 130,61 juta hektar dan merupakan 60 % luas daratan
Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan
strategis. Namun, kekayaan sebesar itu tidak banyak dirasakan hasilnya oleh
rakyat, karena gagal dalam pengelolaannya. Gagalnya pengelolaan hutan
mengakibatkan kondisi hutan di tanah air mengalami kerusakan. Kerusakan hutan
diperparah dengan maraknya aksi pembakaran hutan. Masalah pembakaran hutan
merupakan salah satu masalah serius di sektor kehutanan yang sampai saat ini
belum bisa terselesaikan, karena Undang-Undang yang mengatur kejahatan ini
masih terdapat kelemahan, mulai dari sisi sanksi sampai para aparat keamanan
sehingga berujung pada lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan masih
bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Kejahatan
tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban sekarang dan
generasi yang akan datang. Berangkat dari lemahnya penegakan hukum terhadap
pelaku pembakaran hutan di negeri ini melatarbelakangi mengapa penulis
melakukan penelitian ini.
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu
suatu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain
sebagainya sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat deskriptifanalitik-
komparatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normatif-yuridis yang nantinya kejahatan pembakaran hutan ini bisa dikaji
menggunakan hukum Islam khususnya menggunakan Fiqh al-Bi’ah dan Maqosid
As-syari’ah secara komprehensif kemudian dikomparasikan dengan konsep
hukum positif Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku pembakaran hutan
menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi sanksi
administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Dalam sanksi pidana pembakaran
hutan diatur dalam pasal 78 yakni barang siapa dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan sanksi pembakaran hutan
dalam kajian produk hukum Islam adalah ta’zir. Hukuman ta'zir dapat berupa
sanksi terhadap badan (hukuman mati, salib dan cambuk), sanksi terhadap
kemerdekaan seseorang (penjara/kawalan dan pengasingan), sanksi terhadap harta
(denda, penyitaan, dan penghancuran barang), sanksi ta'zir lainnya yang
ditentukan Ulil Amri atau hakim demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan
dihadirkan di persidangan, ditegur, dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari
jabatannya, diumumkan kesalahannya, dll). Hakim dalam hal ini, dapat
memutuskan hukuman atau sanksi yang sesuai kadar dari seberapa besar dampak
dan kerusakan yang terjadi agar supaya kejahatan pembakaran hutan dapat
dicegah dan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pelajaran bagi
masyarakat umum.
NIM. 08370027 MAULANA UNAN 2014-03-25T07:37:02Z2016-05-04T02:48:09Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11362This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113622014-03-25T07:37:02Z KEPEMIMPINAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim yang tidak menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia memilih menjadi negara-bangsa (nation state) yang berideologi Pancasila karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Terkait dengan masalah di atas tentang kurang spesifiknya ketentuan-ketentuan Islam dalam mengatur sistem politik dan pemerintahan serta masa jabatan kepemimpinan, maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini, karena pada masa Rasulullah Saw dan masa para sahabat, sistem pemerintahan yang berlangsung adalah seumur hidup, tidak ada pembatasan dalam pemerintahan, karena Islam tidak pernah membuat ketentuan yang mengkaji tentang pembatasan sebuah kepemimpinan (limitasi). Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah limitasi dalam kepemimpinan itu diperlukan? Dan 2) Bagaimana Islam menyikapi pembatasan limitasi dalam kepemimpinan di Indonesia?
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara deskriptik analitik. Pendekatan normatif dengan proses berpikir induktif dan deduktif.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa limitasi dalam kepemimpinan itu diperlukan, sebagaimana telah di amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden dua periode yang diangkat dalam Pemilu secara langsung. Aturan pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode merupakan hal ideal. Pembatasan jabatan presiden hanya dua kali bertujuan untuk membatasi agar tidak terjadi abuse of power. Tujuan pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pembatasan masa jabatan presiden hingga dua periode bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.
Pembatasan masa kepemimpinan di Indonesia dalam perspektif politik Islam, bahwa dalam Islam periode masa jabatan kepemimpinan tidak terbatas dan tidak memiliki masa waktu tertentu. Namun, jika pada diri pemimpin terjadi sesuatu yang mengakibatkan dirinya dipecat, atau yang mengharuskan dirinya dipecat, maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Walaupun demikian, pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa kekhilafahan atau kepemimpinannya, tetapi hanya merupakan kejadian berupa rusaknya syarat-syarat kekhilafahannya. Sebab, redaksi baiat yang telah ditetapkan berdasarkan nas syariah dan ijmak sahabat telah menjadikan Khilafah/ pemimpin tidak terbatas waktunya. Akan tetapi, pemimpin dibatasi masanya oleh pelaksanaan pemimpin terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaiatannya,
yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, yakni sejauh mana Khalifah mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah itu serta menerapkan hukum-hukumnya. Dengan demikian jika Khalifah tidak lagi menjaga syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib dipecat.
NIM. 07 370 027 MHD. YUNUS RKT 2014-03-25T11:23:07Z2016-05-04T07:56:36Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11372This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113722014-03-25T11:23:07ZKESETARAAN GENDER RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (RUU KKG) DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAMApabila kita menengok sejarah perjuangan HAM di dunia internasional, persoalan gender telah berhasil diangkat sejak tahun 1979, dengan lahirnya Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konsep Islam, sebagaimana termuat dalam Al-qur’an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut.
Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana konsep kesetaraan gender Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam perspektif Politik Islam?
Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian pustaka (library research), dan dalam mengungkap permasalahan penulis menggunakan instrumen analisis deskriptif. Kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menggunakan teori sistem dan teori hermeneutika.
Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa dalam perspektif Politik Islam, Islam tidak melarang perempuan untuk menggeluti pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Islam juga membebaskan perempuan dari tanggung jawab bekerja agar tidak terjatuh ke dalam kebutuhan kerja yang memperbudak dirinya. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.NIM. 08370043 MUJIB2014-03-25T11:38:39Z2016-05-04T07:58:57Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11375This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113752014-03-25T11:38:39ZPENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP JUDICIAL
REVIEW ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN
AGAMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAHPemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan Penodaan Agama yang selanjutnya disebut Undang-undang Penodaan agama,
berisi ketentuan hukum akan larangan tindakan penyimpangan, penodaan agama,
dan larangan penyebaran atheis mengundang banyak kontroversi di kalangan
masyarakat terkait statusnya yang dinilai tidak berdasar pada konstitusi, UUD
1945. UU tersebut dinilai melanggar HAM dikarenakan telah melakukan
pembatasan kepada seseorang untuk tidak seenaknya di muka umum melakukan
penyebaran agama, melakukan tindakan agama yang dianutnya yang dinilai
bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia. Padahal seperti yang kita tahu
bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (non
derogable right), tak ada satupun yang dapat mengurangi hak kebebasan
beragama seseorang, tak terkecuali negara sekalipun. Dalam proses
pembuatannya, UU tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial saat ini.
Undang-undang ini juga tak jarang digunakan oleh satu kelompok atau pihak
untuk mengkafirkan atau menghardik agama/aliran/golongan lain dengan tuduhan
sesat, sehingga tak jarang mengundang konflik diantaranya. Ini yang kemudian
menjadi alasan sekelompok organisasi dan pihak perorangan untuk menguji
konstitusionalitas dengan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun
jawaban dari lembaga penjaga konstitusi tersebut adalah menyatakan bahwa
permohonan para pihak ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum.
Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali alasan Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk merevisi atau mencabut uu
tersebut.
Penelitian ini menggunakan teori hubungan agama dan Negara yang
dianut Indonesia, yang kemudian bagian dari bahan pertimbangan Mahkamah
Konstitusi dalam pengambilan keputusan, lain dari itu pula aturan bagaimana
seharusnya mahkamah konstitusi dalam hal pengambilan keputusan. Keduanya
dikemas dan digabungkan dengan teori fikih siyasah tentang bagaimana seharunya
negara dalam menjalankan kebijakan dalam pengambilan keputusan terutama oleh
lembaga yudikatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah library
research, Sifat penelitian ini sendiri deskriptif-analitik.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1). Penolakan yang dilakukan
Mahkamah Konstitusi adalah telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam fikih siyasah yakni memilih kemaslahatan yang bukan hanya untuk
sebagian kecil masyarakat namun pula untuk seluruh masyarakat Indonesia. 2).
Secara yuridis, UU Penodaan Agama memberikan perlindungan dan jaminan
kepastian hukum. Secara Formil dan materil, telah sesuai dengan aturan
perundang-undangan.3). Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU ini,
yang dilarang adalah menodai agama. 4). Terkait isi dari UU Penodaan agama,
bahwa kebebasan berfikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah suatu
kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum
atau undang-undang melalui pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 ayat (3)
konvenan internasional Hak-hak Sipil dan Politik.NIM. 10370013 NURHASANAH2014-03-26T07:13:22Z2016-05-04T06:47:35Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11383This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113832014-03-26T07:13:22Z PEMIKIRAN POLITIK DAN PERJUANGAN
KH. M. HASYIM ASY’ARI MELAWAN KOLONIALISME
KH. M. Hasyim Asy‟ari adalah salah satu ulama besar yang pemikiran-pemikirannya menjadi rujukan, semangat perjuangannya yang sangat inspiratif bagi generasi bangsa. Pemikiran politik Hasyim Asy‟ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah fatwa jihad yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan kaum penjajah. Fatwa jihad itulah yang pada akhirnya menjadi resolusi jihad dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Semangat juang Hasyim Asy'ari yang tak pernah surut melawan kelaliman penjajah membuat masyarakat terpesona mengikuti jejaknya untuk ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Masyarakat rela berkorban demi dan untuk mempertahankan Tanah Airnya. Agresifitas perjuangan Hasyim Asy‟ari dalam melakukan perlawanan baik terhadap kolonialis Belanda maupun Jepang menjadi bukti bahwa beliau adalah figur yang patut dikenang dan diperhitungkan kontribusinya dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Prinsip hidup Hasyim Asy‟ari menempatkan perjuangan membela Tanah Air sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu, ia tidak ingin berkompromi dengan Belanda dan Jepang di tengah tekanan yang coba dilancarkan untuk menduduki dan menguasai bumi Indonesia. Hasyim Asy‟ari menganggap bahwa menyerah terhadap penjajah sama artinya dengan mengkhianati bangsa dan negara. Ia selalu mengobarkan semangat perlawanan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Fatwa-fatwa Hasyim Asy'ari telah berhasil membakar api revolusi dan menggoncang sendi-sendi imperialisme Belanda. Penelitian ini menggunakan teori jihad Al-Mawardi yang berisi tentang semangat jihad melawan orang kafir di negara muslim. Teori ini dikuatkan dengan pendekatan psikologi sosial yang menekankan peran individu/sosok dalam menggerakkan massa melawan penjajah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Hasyim Asy‟ari menjadi tokoh sentral dalam menggerakkan perjuangan rakyat melawan kolonialisme. Pemikiran dan perjuangannya menjadi bukti kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Karena, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hal ini menjadi inspirasi penting dalam sejarah perjuangan rakyat melawan penjajah yang dikomando oleh kekuatan santri dan ulama/kiai. NIM. 06370043 YUSRIANTO2014-03-26T07:38:28Z2016-04-29T07:39:50Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11386This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113862014-03-26T07:38:28ZKIAI, POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN PAMEKASAN MADURA
(STUDI KASUS TERHADAP TIGA PESANTREN SUMBER BUNGUR PAKONG, NURUL ISLAM
RAGANG DAN AI- HASANAH SANALAOK)
Kiai merupakan salah satu tokoh elit kharismatik yang berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Madura dalam hal ini Pamekasan. Selain menjadi rujukan dalam kehidupan keagamaan, kiai juga berperan sebagai sumber refrensi dalam menetukan pilihan politik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional merupakan media dan sarana penting yang dapat di gunakan untuk transfer pengetahuan dari sang kiai kepada masyarakat (santri). Untuk menjaga eksistensi pesantren yang ia kelola, tidak jarang kiai terlibat di dalam kegiatan politik , hal tersebut tidak terbantahkan lagi. Sejak zaman penjajahan hingga sekarang (pasca reformasi), kiai terlibat di dalam politik baik sebagai pemain (political player) maupun sebagai penarik suara (vote getter). Keterlibatan kiai didalam dunia politik akhir-akhir ini menjadi fenomena baru di kalangan masyarakat luas hingga mempertanyakan mengapa ia terlibat dalam kegiatan politik serta bagaimana dampak terhadap pesantren yang ia asuh. Rational choice theory digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan kiai didalam politik. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik tentang persoalan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif yaitu peneliti menggambarkan dan menganalisis fenomena keterlibatan kiai di dalam politik yang mana sumber data di dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menemukan beberapa fakta terkait keteterlibatan kiai dalam politik di antaranya adalah alasan pragmatis yaitu untuk memperjuangkan nasib pondok pesantren maupun masyarakat sekitar pesantren. Alasan lain adalah karena faktor ideologis mereka ingin memperjuangkan ajaran Islam dalam bidang politik baik dengan cara berdakwah (sosiologis) maupun melalui proses legislasi (hukum dan politik). Keterlibatan kiai dalam politik membawa berbagai dampak diantaranya adalah dampak positif dan negatif. Dari dampak positif diantaranya. pertama, di dorong oleh keinginan untuk memperjuangkan ajaran Islam melalui sistem politik. Dua, keterlibatan kiai dalam politik praktis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pesantren, baik pembangunan, ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat. Sedangkan aspek negatifnya adalah kualitas pendidikan pesantren menurun yang di akibatkan oleh kiai tidak fokus dalam mengembangkan pendidikan pesantrennya yang ia asuh. Kata kunci ; kiai, pesantren, politikNIM. 10370037 ABDHAMID 2014-03-27T00:48:49Z2016-05-04T07:19:06Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11388This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113882014-03-27T00:48:49ZKEBIJAKAN BUPATI HASAN AMINUDDIN DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PROBOLINGGO
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAHDalam penelitian ini penyusun merumuskan pokok masalah bagaimana
kebijakan bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat Probolinggo. Penelitian ini menggunakan teori Public Policy
perspektif siyasah maliyah dan field research adalah jenis penelitian ini yaitu
penelitian yang menekankan sumber informasinya dari data yang dipeoleh
dari lapangan melalui observasi langsung ke sumber-sumber yang mendukung
dalam proses penyusunan karya ilmiyah ini dan didukung dengan buku-buku,
kitab fiqih dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.
Setelah dilakukan penelitian, maka disimpulkan bahwa hasil dari
kebijakan Hasan Aminuddin sangatlah tepat sasaran dan mampu
meningkatkan perekonomian masyarakat Probolinggo. Bupati sebagai kepala
pemerintahan di Probolinggo memiliki tiga fungsi penting dalam politik
perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa
publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas
penerangan, dan telepon umum. Fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah
dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Sedangkan fungsi
stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi,
sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan.
Dalam kaitannya dengan kota Probolinggo, bupati Hasan Aminuddin
selaku bupati terpilih Probolinggo telah mampu merebut hati masyarakat
dengan pencapaian-pencapaian yang cukup membanggakan, karena secara
umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo,baik
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha yang mampu
memanfaatkan terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat Probolinggo sendiri maupun masyarakat luas menunjukkan hasil
yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya kontribusi
sektor pembangunan dalam peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto) pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 6 % maupun Income Per
Kapita dengan laju inflasi dalam waktu lima tahun kedepan rata-rata sebesar 8
%, maka PDRB per kapita pada 2013 diperkirakan sebesar Rp 16.000.000,00.
Pertumbuhan ekonomi di Probolinggo merupakan gambaran aktifitas
pereknomian masyarakat Probolinggo yang digunakan sebagai salah satu tolok
ukur keberhasilan pelaksanaan kurun pembangunan.
.NIM. 09370058 ACHMAD HASANI AL-MUBAROK2014-03-27T00:54:30Z2016-04-29T07:45:18Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11390This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113902014-03-27T00:54:30ZPENGAMEN DAN KETERTIBAN UMUM
( PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA )
Salah satu dari sekian problem laten yang dihadapi Negara berkembangn
adalah bagaimana mengentaskan warga negaranya dari kemiskinan. Memang yang
namanya kemiskinan tidak bisa di hilangkan karena sudah menjadi hukum alam, ada
kaya ada miskin, tetapi setidaknya Negara memberikan keadilan untuk
mengakomodir orang –orang miskin, semisal memberikan lapangan pekerjaan serta
solusi lainnya. Sebab, jika Negara tidak memberikan solutif terhadap kemiskian
maka yang akan terjadi akan memunculkan berbagai problem social seperti
munculnya pengamen atau pengemis yang kerap kali dijumpai di kota-kota besar
yang beroprasi di pinggir-pinggir jalan, di bus-bus kota bahkan kadang keliling
kampong-kampung
Satu sisi mereka di pandang sebagai problem sosial karena menggaung
ketertiban umum, tetapi dilain pihak, mereka tidak punya cara lain untuk
mendapatkan penghasilan selain pengamen dan pengemis. Dari sinilah penulis
tertarik untuk meneliti pengemis dan pengamen apakah mereka mengganggu
ketertiban umum atau tidak. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengajukan
rumusan masalah Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum tentang pengamen dan ketertiban umum?
Dalam melakukan penelitin ini penyusun menggunakan pendekatan yuridifnormatif.
Penelitian ini akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa mahasiswa
Syari’ah dan Hukum setuju dan menyadari bahwa mengamen atau mengemis
merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, tatapi meraka tidak
sepekat jika pengamen atau pengemis melanggar hukum, melain mereka harus diberi
ketrampilan agar bisa berkerja dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tampa
harus mengamen. Sebenernya mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum memahami
bahwa semua peraturan yang tertulis di buku KUHP adalah perbuatan yang melawan
hukum.
Salah satu solusi yang baik adalah memberikan ketrampilan pada para
pengamen dan pengemis agar mereka dapat bekerja dan memenuhi kehidupannya
tanpa harus mengamen. Semua itu harus dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang
berkewenangan dalam hal tersebut.
NIM. 08370032 ALFIYAN 2014-03-27T00:56:44Z2016-05-04T07:20:46Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11391This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113912014-03-27T00:56:44ZPERAN DAN KONTRIBUSI PERTI DALAM PERPOLITIKAN DI SUMATRA
BARAT (1928-1970)Dinamika gerakan politik PERTI di Suamatara Barat sebelum dan sesudah
kemerdekaan dalam merespon gerakan pembaharuan dan mewujudkan perubahan
sosial politik, diawali oleh gerakan sosial keagamaan dan aktivitas sosial adatistiadat
masyarakat. Seiring dinamika keagamaan dan perkembangan sosial politik
yang terus berkembang, terjadi perubahan orientasi gerakan politik PERTI, yang
dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Formulasi partai politik sebagai
manifestasi Political Power (kekuatan Politik) dalam rangka memperkuat idiologi
keagamaan, menuntut PERTI untuk beralih menjadi partai politik, sebagai wujud
dalam mengukuhkan paham keagamaan yang dianut yaitu Ahlussunah Waljamaah
dengan mazhab imam Syafi'i. sekaligus sebagai wadah gerakan kaum tua
(tradisionalis) dalam berpolitik, namun eksistensi PERTI dalam bidang politik
tidak bertahan lama karena adanya konflik intern. Sehingga PERTI
mendeklarasikan diri untuk melapaskan baju politik dan kembali ke-khitah
sebagai organisasi sosial keagamaan.
Penelitian ini menekankan pokok masalah yaitu Bagaimana peran dan
kontribusi gerakan PERTI dalam perpolitikan di Sumatra Barat (1928-1970).
dengan menggunakan teori peran dan gerakan politik Islam. Penelitian ini bersifat
penelitian pustaka (library research) yang mendasarkan pada data-data melalui
referensi yang terkait dan relevan dengan permaslahan. Dalam penelitian ini
mengunakan metode deskriptif analitik. metode ini digunakan untuk memberikan
gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah-masalah yang
diteliti.
Adapun peran dan kontribusi PERTI di Sumatara Barat diantaranya
sebagai wadah gerakan politik kaum tua (tradisional) dalam berpolitik, sebagai
pembendung dan mempertahankan paham keagamaan (ahlusunnah waljamah) dari
gerakan kaum muda (modernis), lewat sebuah kepercayaan keilmuan dengan
dakwah Islam dan pendidikan Islam. Gerakan politik PERTI, dalam menjalankan
gerakan politiknya membawa ajaran Islam dan mengolaborsikan adat-istiadat
untuk dikondisikan dengan sebuah syiasah Islamiyah (politik Islam) untuk tujuan
negara. Kontrbusi PERTI diantaranya, PERTI banyak melahirkan lembagalembaga
sekolah Madrasah Tarbiayah Islamiyah di Sumatra Barat. Dalam hal
perjuagan kemerdekaan PERTI juga membentuk laskar-laskar perjuangan dengan
nama LASYMI, dalam politik PERTI juga ikut dalam meramaikan demokrasi di
Indonesia, terbukti dengan ikutnya PERTI dalam pemilu pertama 1955, dan ikut
elit-elit PERTI dalam lembaga pemerintahan.NIM. 08370041 ALKAHFI2014-03-27T01:01:27Z2016-05-04T07:21:34Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11393This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113932014-03-27T01:01:27ZPENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
JANIN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAMLatar belakang masalah skripsi ini adalah berangkat dari fenoamena
dilapangan dan di media massa hampir setiap hari terdapat pemberitaan tentang
penganiayaan. Memang hukum pidana Islam tidak secara ekplisit menyebutkan
delik penganiayaaan. Baik secara umum maupun khusus, akan tetapi yang ada
dalam hukum pidana Islam adalah jarīmah/jināyah terhadap jiwa.
Dari prihal diatas maka muncullah suatu pertanyaan : bagaimana tinjauan
hukum pidana Islam terhadap kematian janin yang disebabkan penganiayaan oleh
suami terhadap istri dan bagaimana bentuk sanksi pidana menurut pidana Islam
dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya janin oleh suami
terhadap istri.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penyususun menggunakan
penelitian berupa kategori kepustakaan (library reseach), dengan metode normatif,
yaitu pendekatan berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis, penafsiran atas ayat-ayat
dalam al-Qur’an, pendapat para ulama dan sarjana dalam buku-buku fiqh maupun
usul fiqh bahkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahsan skripsi ini.
Penelitian dalam karya ilmiah ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menguraikan
sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara sistematis dan
valid mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin oleh suami
terhadap istri perspektifk hukum pidana Islam kemudian dikaji secara cermat yang
kemudian diambil suatu kesimpulan.
Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan yang
disebabkan oleh suami terhadap istri sehingga menyebabkan matinya janin, atasnya
(suami) hukuman yang berat dikarenakan suami melakukan dua kejahatan yaitu :
kepada sang istri dan kepada si jabang bayi dalam kandungan dengan kata lain
suami melakukan dua kejahatan fisik dan psikis terhadap istri. Hukumannya secara
hukum pidana Islam bagi suami ialah gurrah, membayar diyᾱt dan kiffᾱrah (dengan
kata lain suami bertanggungjawab baik dari segi pidana maupun perdata). Adapun
pembayaran hukumnya pelaku (suami) kepada korbannya (istri).NIM. 09370004 AMIR MAHFUD2014-03-27T01:05:47Z2016-05-04T07:23:17Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11395This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113952014-03-27T01:05:47ZPUTUSAN HAKIM MA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN GRATIFIKASI URIP TRI GUNAWAN DAN ANGELINA
SONDAKH)Pemberian hadiah atau gratifikasi terhadap pegawai negeri atau pejabat
negara menjadi ancaman ditengah-tengah penegakan hukum pemberantasan
korupsi. Semakin banyaknya perangkat negara ini menerima hadiah dan
melakukan sesuatu yang menyalahi jabatanya semakin negara terperosok,
sementara putusan hakim terhadap kasus-kasus seperti ini tumpul. Dalam kasus
mantan jaksa Urip Tri Gunawan hukuman terhadap gratifikasi ini diterapkan
secara maksimal, sementara dalam putusan pengadilan korupsi terhadap Angelina
Sondakh jauh dibawah putusan Urip Tri Gunawan, namun segera Mahkamah
Agung dalam putusan kasasi menerapkan hukuman yang jauh lebih berat.
Keadilan untuk masyarakat dalam hal ini sangat diperhatikan oleh hakim yang
memutus kejahatan hadiah ini dengan berat, karena korban kejahatan mereka
secara tidak langsung adalah masyarakat. Untuk itu muncul pertanyaan bagaimana
putusan ini jika dilihat dalam perspektif hukum progresif dan bagaimana kedua
putusan tersebut jika dikomparasikan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan
penelitian pustaka dengan melakukan analisis sebuah produk peradilan yang di
dapat di website Mahkamah Agung. Dengan teknik analisis deskriptif analisis
terhadap putusan.
Dari hasil penelitian terjawab bahwa dalam putusan akhir terhadap kedua
terdakwa merupakan putusan hakim yang sesuai dengan prinsip hukum progresif.
yaitu melakukan interpretasi terhadap undang-undang untuk mencari keadilan
yang sesungguhnya. Dalam menerapkan hukum terutama dalam kasus pemberian
hadiah, hakim harus benar-benar melakukan penafsiran yang berbasis keadilan
tanpa melupakan kepastian hukum dan kemanfaatan. Unsur perbuatan yang
dilakukan Urip Tri Gunawan dan Angelina Sondakh pada dasarnya hampir sama,
meskipun pasal yang diterapkan berbeda. Keberagaman pasal dalam undangundang
korupsi membutuhkan sudut pandang progresif agar tujuan dari hukum
tersebut dapat sesuai dengan yang diterapkan.NIM. 10370036 ARUM CUKAT NUGRAHENI2014-03-27T01:09:55Z2016-05-02T07:59:00Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11397This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113972014-03-27T01:09:55ZMEDIA DAN ISLAM POLITIK
ANALISIS ISI PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIKA
Islam politik merupakan gejala sosial politik aktivis sekelompok individu melakukan
gerakan berdasarkan ideologi yang diyakininya, meliputi pemikiran dan aksi yang mengantikan
istilah fundamentalisme, radikalisme, revivalisme, dan reformisme Islam. Awal muncul gerakan
ini sebagai jawaban atas ketidakpuasan pada kondisi sosial-politik yang dialami sejumlah
individu kelompok masyarakat Islam. Akhir-akhir ini, gerakan mereka semakin eksklusif dan
mengeras, kemudian melakukan tindak-tindak radikal seperti teror dan penyerangan berdasarkan
ideologi yang diyakininya. Di Indonesia, gerakan ini berkembang pesat setelah jatuhnya
kekuasaan Orde Baru. Di mana kran demokrasi terbuka lebar serta gagalnya pemerintahan
transisi dalam menjembatani tuntutan aspirasi mereka, mempercepat perkembangan gerak ini.
Akhirnya, Indonesia juga disibukan dengan penanganan gerakan tersebut.
Namun dalam sorotan media massa, wacana ini sudah ditentukan oleh hubungan antara
media, wacana Islam politik, serta audiensnya yang ditentukan oleh relasi-relasi dibaliknya
seperti; kebijakan redaksional media, ideologi, ekonomi, kekuasaan, kebudayaan serta framing.
Ini dilakukan agar pembaca/audiens disesuikan dengan orientasi yang diinginkan oleh sesuatu
yang berada dibalik pemberitaan media tersebut. Setidaknya pembaca/audiens sesuai dengan
semangat yang ada dibalik wacana Islam politik ini. Oleh karena itu, wacana Islam politik di
media mampu melahirkan varian pandangan umat Islam –menjadi radikal, fobia, dan moderatatas
wacana Islam politik ini.
Penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana wacana Islam politik dihadirkan di
media massa sehingga mampu mempengaruhi pandangan audiens terhadap wacana itu.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field
research) yang bebentuk deskriftif-analitik. Data primer penelitian ini berupa koran dan bukubuku
yang terkait serta hasil wawancara dengan sejumlah informans. Penelitian ini dilakukan
dengan mengambarkan dan mejelaskan secara komprehensif kemudian ditambah dengan
penjelasan sejumlah informas di dalamnya dengan tujuan menemukan jawaban atas pertanyaan
penelitian ini. Pendekatan yang digunakan didalamanya yaitu politik media.
Peneliti menemukan bahwa wacana Islam politik menjadi perbincangan masyarakat,
termasuk juga media massa- sebagai reaktif terhadap kondisi dan situasi sosial-politik
masyarakat muslim saat ini yang tidak memihak kepada sekelompok individu umat muslim.
Kehadiran media dalam wacana ini, memiliki posisi strategis, kemudian dimanfaatkan oleh
relasi kekuasaan di belakangnya. Lewat analisis isi terhadap sejumlah pemberitaan kasus wacana
Islam politik di media, ditemukan bahwa kedua media nasional ini (harian Republika dan harian
Kompas) sama-sama mampengaruhi pembaca. Bedanya, harian Republika selalu membungkus
wacana Islam politik kedalam dinamika keislaman. Sedangkan harian Kompas membingkai
wacana ini kedalam dinamika ke-Indonesia-an dalam kerangka kebinekaan dan kesatuan bangsa.
Letak persamaanya, kedua media ini sama-sama menekankan arti penting peran pemerintah
dalam penanganan kasus Islam politik di Indonesia.
Signifikansi penelitian ini dapat menjadi bahan kritis untuk pembaca dalam menerima
atau membaca wacana Islam politik di media massa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai
penambah bahan analisis terhadap wacana Islam politik saat ini.
NIM. 09370018 BUDI AYANI 2014-03-27T02:34:04Z2016-05-02T08:44:46Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11398This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113982014-03-27T02:34:04ZGREEN CONSTITUTION DI INDONESIA PERSPEKTIF
KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYYAH
Lingkungan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia.
Kerusakan dan pencemaran lingkungan dewasa ini telah mengancam
keseimbangan ekosistem yang ada. Penjagaan terhadap lingkungan haruslah
menjadi titik sentral dalam bingkai ketatanegaraan bangsa ini, sehingga adanya
Green Constitution merupakan hal yang mutlak harus ada dalam sistem
berkonstitusi Indonesia. Meskipun pada faktanya konstitusi Indonesia sudah
memasukkan penjagaan lingkungan di dalamnya dengan memuat dua pasal yang
berkaitan dengan lingkungan yakni, pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 namun
dalam perjalanannya perumusan nuansa ekologis dalam UUD 1945 ternyata
belum mampu untuk menjadi benteng pertahanan dalam menanggulangi arus
kerusakan lingkungan di Indonesia. Dengan latar belakang di atas, penulis
memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang konsepsi Green
Constitution di Indonesia, serta bagaimana hal ini bila dipandang dari kacamata
siyasah dusturiyyah.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data yang menggambarkan
mengenai Green Constitution di Indonesia dan negara lain, serta informasi
mengenai permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia setelah itu dilakukan
penyusunan sesuai dengan fokus penelitian dan terakhir dianalisa dengan
menggunakan teori yang memiliki korelasi. Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati
permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu
mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundangundangan
yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah library research atau telaah pustaka. Data penelitian ini adalah bersumber
dari buku-buku, artikel, media massa, majalah, naskah, dokumen, dan lain
sebagainya, yang berkaitan dengan materi penelitian.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat dua
pasal mengenai ketentuan lingkungan hidup dalam UUD 1945, namun disadari
bahwa ketentuan tersebut masih perlu ditambah lagi dan disempurnakan lagi.
Apabila dibandingkan dengan konstitusi negara-negara konstitusional lainnya
khususnya negara Prancis dan Ekuador, Indonesia tergolong sebagai negara yang
tidak terlalu tegas mengatur konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup
di dalamnya. Perumusan ketentuan mengenai norma perlindungan lingkungan
hidup serta hak asasi manusia haruslah dipertegas dan diperjelas, selain itu juga
harus menambahkan unsur kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan
lingkungan dan menindak segala penyelewengan terhadap ketentuan tersebut.
Nilai-nilai tentang perlindungan lingkungan hidup sudah terdapat dalam ajaran
agama Islam, meskipun perumusan dalam karya intelektual belumlah utuh dan
komprehensif. Namun dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa
Islam juga mempunyai andil yang besar dalam perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup.Untuk mewujudkan lima komponen dasar yang menjadi tujuan
syariat Islam haruslah dengan mewujudkan perlindungan dan kelestarian
lingkungan, karena tanpanya eksistensi manusia di bumi ini akan terancam.
NIM. 10370003 CHOLIDA HANUM2014-03-27T02:40:07Z2016-05-04T07:26:01Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11399This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/113992014-03-27T02:40:07ZPERAN MEDIA MASSA DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA DKI
JAKARTA 2012 PUTARAN PERTAMAMedia massa bertindak sebagai penyalur informasi seputar Pemilukada
DKI Jakarta maupun sebagai media sosialisasi aktor politik untuk memperoleh
dukungan. Meskipun media massa dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat,
namun pengetahuan masyarakat terhadap politik maupun kesadaran untuk
menggunakan hak pilihnya masih rendah. Maka dalam skripsi ini, penulis
melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan peran media massa dalam
pemenangan Pemilukada DKI Jakarta 2012, seputar peran media massa dalam
memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis peran media massa terhadap kemenangan
pasangan Cagub-Cawagub Jokowi-Ahok pada Pemilukada DKI Jakarta 2012
Putaran Pertama. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian
dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada pokok masalah peran media massa
dalam pemenangan Pemilukada DKI Jakarta 2012 Putaran Pertama.
Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis besar
dapat disimpulkan bahwa media massa sebagai alat informasi memiliki fungsi
sebagai alat untuk mensosialisasikan Pemilukada DKI Jakarta 2012 kepada
masyarakat. Media massa juga merupakan alat untuk meningkatkan popularitas,
akseptabilitas serta elektabilitas kandidat. Para aktor politik tidak hanya
berlomba-lomba mencitrakan hal-hal positif tentang dirinya, namun mereka juga
melontarkan hal-hal negatif lawan politik mereka di media massa atau biasa
disebut dengan istilah black campaign. Kedudukan media sebagai alat untuk
merekonstruksi dan mempengaruhi opini publik mampu mengarahkan pemikiran
masyarakat untuk mendukung, menentang atau netral terhadap kandidat calon
Gubernur.NIM. 08370036 DIDIK BADRUDDIN2014-03-27T02:58:47Z2016-05-03T08:40:11Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11406This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114062014-03-27T02:58:47ZISLAM DAN KEADILAN HUKUM
(STUDI ATAS JUSTICE COLLABORATOR
DALAM PERADILAN DI INDONESIA)
Dalam perkembangan terkini hukum pidana di Indonesia, istilah justice
collaborator mulai dikenal dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB)
pertanggal 19 Juli 2011 tentang justice collaborator yang disetujui oleh LPSK,
KPK, Kejaksaan, Polri dan MA. Dengan harapan pengungkapan tindak pidana
khusus atau tindak pidana luar biasa dapat memberikan keadilan bagi pelaku
tindak pidana. Skripsi ini mencoba mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam
mengenai justice collaborator untuk menegakkan keadilan.
Hubungan antara keadilan dengan konsep maqasid syari’ah terletak pada
posisi keadilan sebagai norma dasar atau nilai-nilai filosofis. Dalam
perkembangannya ahli-ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam
berdasarkan norma atau nilai-nilai dasar hukum Islam. Dengan kata lain hukum
Islam selain sesuai denagn prinsip maqasid syar’ah, ia juga merupakan normanorma
dasar yang diterapkan ketika dijadikan sebagai aturan hukum pidana
Dalam konteks masalah seorang justice collaborator dan keadilan hukum
di Indonesia, ia merupakan seseorang yang membantu atau diajak bekerjasama
oleh aparat penegak hukum untuk memberi laporan, informasi atau kesaksian
yang dapat mengungkap suatu tindak pidana luar biasa di mana orang tersebut,
selain disebut saksi kunci, juga terlibat di dalam tindak pidana yang
dilaporkannya. Dalam hal ini, aparat hukum dalam prosesnya berlandaskan pada
KUHP, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (UU PSK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011
tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku
yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat
deskriptif-analitis dengan pokok masalah bagaimana pandangan hukum Islam
tentang keberadaan justice collaborator dalam upaya penegakan keadilan di
Indonesia. Sedangkan dalam hal analisis data, penyusun menggunakan analisis
kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif. Selanjutnya pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yakni
kategorisasi pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum Islam dan
peraturan-perundangan di Indonesia untuk melihat suatu persoalan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-yuridis terkait
keberadaan Justice Collaborator yang merupakan individu juga mempunyai peran
besar demi menjaga ketertiban dan kemanfaatan kolektif. Oleh sebab itu walaupun
pada dasarnya ia juga merupakan bagian dari tindak pidana tetapi disisi lain ia
memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Maka tiada pertentangan dengan
konsepsi hukum Islam yang mengedepankan tujuan hukum (maqasid syar’ah).
Sedangkan pertimbangan dalam pemberian pengurangan ataupun pengampunan
hukuman sesuai dengan teori maqasid syar’ah dianjurkan selama memberikan
kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, sesuai dengan
teori salah satu aspek maqasid syari’ah, yakni aspek daruriat, maka keberadaan
justice collaborator merupakan keniscayaan yang tanpa keberadaanya
kemungkinan terkendala pengungkapan kejahatan semakin sulit sehingga
mengancam tujuan hukum itu sendiri
NIM. 07370028 FATKHUL LUQMAN 2014-03-27T08:15:34Z2016-05-04T03:06:42Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11447This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114472014-03-27T08:15:34ZGABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM
KELUARGA)
Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah swt. yang bersumber pada
Alquran dan Hadis yang mempunyai tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan
menjauhkan dari kekerasan, menjauhkan sifat kesemena-menaan yang berdampak negatif
dan merusak masa depan dan mengganggu keamanan dalam kehidupan rumah tangga.
Hadirnya Hukum Pidana Islam tidak menyurutkan perilaku manusia akan kekerasan
terhadap anak dalam rumah tangga, sebagaimana yang dirasakan saat ini, sering ditemukan
kekerasan terhadap anak dalam keluarga baik diperolaeh dari berita di televisi, koran,
internet dan lain-lain.
Skripsi ini meneliti tentang seorang pendakwah terkenal di Arab Saudi yang
melakukan beberapa tindak pidana (ta‘addudul jarā‘im) terhadap putrinya, diantaranya
menganiaya, memperkosa dan membunuh. Bererapa jarimah yang dilakukan pendakwah
tersebut, jika hukumannya dijalankan satu persatu dirasa sangat berat, maka muncullah
teori Abdul Qadir Awdah tentang gabungan hukuman (ta‘addudul ‘uqūbāt), yang terdapat
dalam hukum pidana Islam. Gabungan hukuman (ta‘addudul ‘uqūbāt) mempunyai
beberapa bagian, yaitu teori saling memasukkan (at-tadākhul), teori penyerapan (al-jabb),
dan teori campuran (al-mukhtalath).
Penelitian ini didorong dari beberapa kasus yang telah diperoleh, baik dari dari
berita di televisi, koran, internet dan lain-lain. Teori juga diperoleh dari buku dan internet
sebagai pendorong yang berkaitan dengan Gabungan Hukuman (ta‘addudul ‘uqūbāt). Data
juga diperoleh dari berbagai media, buku maupun makalah yang berbicara tentang bentuk
sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga maupun diluar keluarga,
kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis komparatif, sehingga akan
menghasilkan kesimpulan yang detail tentang bagaimana solusi atas pelaku kekerasan yang
dilakukan dalam keluarga.
Hasil dari penelitian ini, memperoleh kesimpulan bahwa pendakwah tersebut masuk
dalam kategori teori penyerapan (al-Jabb), karena jarimah yang dilakukan berbeda-beda
hukumannya dan belum mendapat keputusan dari hakim. Jadi, untuk menggabungkan
semua hukuman tersebut cukup dengan hukuman mati karena hukuman mati merupakan
hukuman terberat dan menyerap hukuman lainnya sebagaimana yang dikemukakan para
Ulama.
NIM. 10370031 MUHAMMAD NURDIN TANJUNG 2014-03-27T08:17:55Z2016-05-04T06:18:00Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11448This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114482014-03-27T08:17:55ZSIKAP DAN AKSI FPI SEBAGAI ORMAS ISLAM
TERHADAP SEKULERISME, PLURALISME,
DAN LIBERALISME DI INDONESIA
Gelombang reformasi pasca keruntuhan Orde Baru memicu dan memacu
“ledakan partisipasi” dalam era reformasi. Pada saat elemen lain menyerukan
reformasi politik, ekonomi, atau hukum, FPI menyerukan bahwa krisis bangsa ini
berpangkal pada moral. Ketika itu berbagai gerakan Islam bermunculan di
Indonesia. Baik organ yang baru dibentuk, maupun gerakan yang sudah lama
eksis namun sebelumnya beroperasi secaara diam-diam, dan baru berani setelah
rezim Soeharto tumbang. Mulai dari komunitas Tarbiyah yang kemudian
membentuk PKS (Partai Keadilan Sejahtera), HTI (Hizbur Tahrir Indonesia),
MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Laskar Jihad (Yogyakarta), Laskar
Jundullah (Sulawesi Selatan), sampai JI (Jama’ah Islamiyah). FPI mempunyai
corak yang berbeda dari pada yang lainya, baik dari kemampuan fighting maupun
nyali anggotanya yang hebat tanpa diragukan lagi. Masyarakat awam menilai
bahwa FPI adalah ormas Islam yang anti Pancasila dan sering melanggar hukumhukum
negara. Sebagian masyarakat menganggap bahwa FPI dalam mencegah
kemungkaran tidak melalui prosedur yang sesuai dengan hukum di Indonesia.
Bahkan seringkali ada yang menyebutnya sebagai “Preman berjubah”.
FPI mempunyai pemahaman tersendiri terhadap Sekulerisme, Pluralisme,
dan Liberalisme. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang ada di masyarakat.
Walaupun sikap dan aksi FPI dianggap bias/apriori oleh sebagian kalangan
masyarakat, karena itu bukan kewenangan FPI. Dalam setiap pemikiran, sikap,
dan aksi FPI tidak terlepas dari pijakan nilainya, yaitu Islam ahlussunah wal
jama’ah yang akomodatif. Pijakan nilai tersebut yang membuat FPI berbeda
dengan ormas yang lainya, baik ormas Islam maupun ormas yang nasionalis. FPI
tidak mentotelir, tawar-menawar, dan berkompromi terhadap segala bentuk
kemaksiatan/kemungkaran termasuk Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme.
orientasi FPI dalam pemikiran, sikap, dan aksinya adalah gerakan anti maksiat.
Berdasarkan data-data seperti buku, tabloid, audio, video, manuskrip,
ceramah, dialog dengan tokoh FPI, bahwa semua yang dilakukan FPI dalam
pemikiran, sikap, dan aksi tidak terlepas dari pijakan nilai dan orientasi. Sehingga
dalam bentuk pemikiran FPI terhadap kemaksiatan/kemungkaran termasuk
Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme di Indonesia dapat dikategorikan
fundamental, dalam sikap dapat dikategorikan akomodatif, sedangkan dalam
aksinya dapat dikategorikan tegas.
NIM. 10370040 TIRTO SAPUTRO 2014-03-27T08:19:59Z2016-05-04T03:59:58Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11449This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114492014-03-27T08:19:59ZPRINSIP RESIPROSITAS DALAM PIDANA MATI
(INTEGRASI HAM VERSI DUHAM DAN HAM VERSI DK)
Lahirnya DUHAM pada tahun 1948 silam, merupakan suatu bentuk
kemenangan yang besar bagi langkah anak manusia dalam menuntut pemenuhan
dan jaminan perlindungan hak asasi bagi setiap umat manusia. Kampanye
pemenuhan hak asasi manusia (HAM), mempunyai cita-cita luhur yakni terjaga
serta meningkatnya harkat dan martabat segenap manusia. Namun dalam
perjalanannya cita-cita luhur itu seolah selalu terganjal oleh praktik-praktik pidana
mati yang masih berlaku di sebagian negara-negara di dunia.
DUHAM sebagai piagam semesta tentang HAM memang tidak memuat
pasal-pasal yang secara jelas menghendaki penghapusan hukuman mati. Namun
pada babak selanjutnya, di dalam DUHAM terdapat pasal-pasal yang dapat
ditafsirkan menjadi inspirasi bagi terbitnya kovenan-kovenan Internasional yang
diprakarsai PBB yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Alasan
mengapa pidana mati harus dihapuskan, karena pidana mati merupakan bentuk
penghukuman yang paling kejam dan tidak berprikemanusiaan, serta tidak
memiliki efektivitas dalam memberikan efek jera. Selain dua alasan tersebut
alasan lain mengapa Barat sangat ingin menghapuskan pidana mati, tentu
berangkat dari paham antroposentris yang mereka jadikan landasan dalam
merumuskan HAM. Secara sederhana paham tersebut mengajarkan bahwa sebejat
apapun seorang manusia, ia tetaplah manusia yang memiliki hak secara alamiah,
dimana hak alamiah itu tidak boleh dicabut oleh siapapun.
Islam sebagai sebuah agama yang masih memberlakukan pidana mati,
seolah merasa berkewajiban untuk menjawab. Karena secara tidak langsung barat
seolah melemparkan tudingan, bahwa entitas apapun yang masih memberlakukan
pidana mati, berarti tidak menghargai HAM dan menjadi ganjalan bagi
meningkatnya harkat dan martabat kemanusiaan. Islam tentu sangat mengakui
bahkan melindungi hak asasi setiap manusia. Pemberlakuan hukuman mati dalam
sistem pidana Islam, merupakan sikap tegas Islam tentang bagaimana memberi
ruang gerak kepada hukum, sebagai aturan main yang disepakati bersama dalam
masyarakat. Hukum sebagai polisi lalu lintas hubungan setiap individu dalam
masyarakat, mengatur hubungan-hubungan itu dengan mengatur hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Perlakuan timbal balik berupa pencabutan hak
hidup karena mengganggu hak hidup orang lain, merupakan bentuk tanggung
jawab demi terciptanya keadilan sebagaimana cita-cita hukum yang ideal.
NIM. 10370038 SLAMET HARIYADI 2014-03-27T08:30:22Z2016-05-04T04:01:39Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11453This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114532014-03-27T08:30:22Z PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA ERA REFORMASI Partai politik Islam adalah sebuah diskursus tanpa henti, hal ini terkait tentang dinamika yang ada di dalamnya. Isu-isu tentang partai Islam selalu mencuat apalagi ketika mendekati pemilihan umum seperti emilihan umum 2014 ini. Hadirnya Islam sebagai partai politik mengundang polemik tentang partai aliran. Lantas bagaimana peran partai Islam dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, khususnya era reformasi, bagaimana karakter partai Islam di era reformasi yang semakin demokratis dan bagaimana kedepannya partai Islam bersaing di pemilihan umum pada masa-masa akan datang?. Tentunya perdebatan tersebut menjadi pokok kajian dalam skripsi ini.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menguraikan pemikiran alam pikiran partai-partai Islam yang hadir dalam kompetisi pemilihan umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan juga pendekatan melalui teori-teori politik, termasuk di dalamnya teori munculnya partai politik; kriteria partai; dan tipologi partai politik.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa partai Islam menghadapi dilema yang sukar. Diantaranya adalah partai Islam telah kehilangan politik aliran sebagai basis massanya karena selalu adanya perubahan kebijakan politik dari pemerintah yang sah yang berlangsung selama demokrasi terpimpim sampai pada era reforamsi, partai Islam juga kesulitan untuk membangun ulang relasi antara dirinya dengan massa lewat sosialisasi politik karena masyarakat telah menjadi makin rasional, dan yang mendasar adalah berubahnya parta-partai Islam kearah pragmatis dari pada berbasis ideologis.
NIM. 07370002 SURIANTO2014-03-27T08:37:04Z2016-05-04T04:05:52Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11455This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114552014-03-27T08:37:04Z PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA 2012 KABUPATEN PATI (STUDI KASUS DI DESA TEGALHARJO KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI) Kecenderungan politik uang (money politic) dalam pemilihan umum akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Praktik money politic di desa Tegalharjo pada pemilukada Kabupaten Pati 2012 kemarin, menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Tegalharjo masih sangat rendah. Pilihan politik mereka sudah dibeli dengan uang. Dampaknya adalah pada penghambatan proses demokratisasi aras lokal di Kabupaten Pati.
Melihat kultur dan latar belakang ekonomi masyarakat Tegalharjo yang mayoritas adalah petani, membuat mereka tidak faham betul mengenai realitas politik yang terjadi di Pati. Hal itu menjadi alasan fundamental bagi mereka untuk menerima uang dari para kandidat dalam pemilukada Pati 2012 lalu. Fakta ini yang membuat partisipasi politik masyarakat Tegalharjo mudah dikendalikan oleh oknum yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap parisipasi politik masyarakat Tegalharjo adalah money politic (76%).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat desa Tegalharjo dalam mengikuti pemilukada, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo dalam pemilukada. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (Field Research), yang bersifat Empiris-analitik, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Politik yang lebih mengukur atau menilai sosial politik masyarakat Tegalharjo. Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang diambil sample 100 responden dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4601 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi, penyebaran angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa respon masyarakat desa Tegalharjo dalam pemilukada Kabupaten Pati 2012 cenderung menerima hadirnya money politic. Meskipun demikian, mereka tetap mau berpartisipasi jika tidak ada money politic, hanya saja jika diberi uang mereka akan menerimanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo dalam jumlah persentase diantaranya terdapat, faktor hubungan masyarakat dengan calon (4%), faktor money politic (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%), dan faktor sosial politik (4%).
NIM.09370041 SYAIFUL HUDA 2014-03-27T08:46:18Z2016-05-04T06:20:12Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11456This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114562014-03-27T08:46:18ZPENGARUH KONSEP ISLAM POLITIEK SNOUCK HURGRONJE
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DALAM
HAL TAREKAT MISTIK, HAJI DAN ZAKAT FITRAH
Skripsi ini berisikan tentang latar belakang kebijakan-kebijakan pemerintah
Hindia Belanda yang dipengaruhi oleh konsep Islam Politiek Snouck Hurgronje
terhadap ritual ibadah umat Islam, terutama dalam hal tarekat mistik, haji dan zakat
fitrah. Pemberontakan yang dimotori oleh para haji dan pimpinan mistik kepada
pemerintah Belanda, disebabkan penindasan dan turut campurnya pihak pemerintah
terhadap urusan-urusan keagamaan yang tidak memihak kepada rakyat pribumi.
Dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial, sebagian biaya peperangan diambil
dari dana zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam pribumi. Melihat hal tersebut
pihak pemerintah Belanda merasa perlu untuk menerapkan konsep Islam Politiek
Snouck Hurgronje selaku penasehat gubernur jendral Hindia Belanda urusan Islam
dan kepribumian.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal
dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti berusaha
menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian datadata
tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Belanda dengan landasan
Islam politiek Snouck terhadap tarekat mistik, haji dan zakat tidak hanya bertujuan
untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tetapi
pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan
menanamkan sistem aturanya di Indonesia.
NIM. 08370037 TAUFANNY WAHYU HARTANTO 2014-03-27T08:48:46Z2017-07-28T02:07:40Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11457This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/114572014-03-27T08:48:46ZKRITIK TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI
TENTANG DEMOKRASIDemokrasi yang sampai sekarang masih menjadi masalah yang ramai
diperbincangkan dan diyakini sebagai model dan sistem terbaik dalam
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan egaliter. Meskipun
manipulasi dengan mengatasnamakan demokrasi tidak terhindarkan. “Demam”
demokrasi yang melanda negeri Arab terkait erat dengan masalah agama dan
keyakinan yang menjadi ideologi politis. Al-Jabiri sebagai salah seorang
nasionalis Arab malakukan studi kritis tentang epistemologi, yang di mana studi
kritis tradisi dan modernitas juga penting dalam tatanan demokrasi negara Arab.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi
pustaka (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada data tertulis,
baik yang berasal dari buku, jurnal, internet, maupun sumber-sumber tertulis lain
yang berguna dan mendukung penelitian ini. Dalam hal ini penyusun
menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mengetahui latar belakang sosio kultural, sejarah perjalan seorang tokoh yang
merupakan hasil suatu interaksi yang mempengaruhi sebuah gagasan, serta
menganalisis ketokohan dan pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap Islam
dan demokrasi. Kemudian Metode Analisa yang digunakan adalah analisis dengan
cara menggali dalam-dalam pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap Islam
dan demokrasi kemudian diambil kesimpulan umum mengenai hal tersebut. Dari
kesimpulan tersebut dianalisa kritik terhadap pemikiran Muhammad Abid Al-
Jabiri tentang demokrasi.
Dalam pandangannya, al-Jabiri menganggap keterbelakang umat Islam
dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran hingga saat ini karena dampak dari model
epistemologi yang dikembangkan oleh para ulama terdahulu. Yang menurutnya
telah memberi corak bagi pemikiran Islam yang sangat bergantung pada dimensi
teks, karena itu ia menyebutkan dunia Arab-Islam sebagai peradaban teks. Ia
mengkritik model epistemologi yang berkembang di wilayah Timur (Arab-Islam),
yang bercorak bayani, irfani. Sedangkan model epistemologi yang menurutnya
baik dan pernah ia kembangkan di wilayah maghrib (Maroko) yang berpijak pada
akal dan empiris yaitu burhani.
Setelah dilakukan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Al-Jabiri
memiliki masalah epitemologis yang serius dalam menganalisis nalar bayani dan
irfani. Sikap tidak obyektif dalam memberikan penilaian terhadap Nalar yang
berkembang di wilayah Timur (Masyrik). Ia menganggap irfani tidak ilmiah yang
tidak bisa diukur prestasinya dalam membangun peradaban, yang menyamakan
dengan tradisi kuno pra-Islam yang irrasional dan memiliki ajaran syirik.NIM. 09370012 TIKA LISTIAMI2014-04-14T07:53:59Z2016-05-02T03:47:00Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11859This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/118592014-04-14T07:53:59ZBEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering di Indonesia
menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan akibat kesulitan
pembuktian materialnya. Jalan keluar dalam menyelesaikan masalah pembuktian
ini adalah dengan menerapkan beban pembuktian terbalik. Namun penerapan
beban pembuktian terbalik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli
hukum karena beban pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas
praduga tak bersalah yang merupakan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) dan juga dianggap bertentangan dengan Pasal 66 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya
yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Berangkat dari latar belakang tersebut,
maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana analisis yuridis hukum
positif dan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana
pencucian uang ?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
dan menganalisis tentang bagaimana analisis yuridisnya terhadap hukum positif
dan hukum Islam. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi
dokumen/kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridisnormatif.
Analisis data dilakukan dengan metode induktif, yaitu menganalisis
data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila
digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah bertentangan dengan asas praduga
tak bersalah dan juga Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) karena beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam
menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan asas
praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang. Di samping
itu Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
merupakan aturan yang khusus, sehingga dapat mengesampingkan KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang bersifat umum sesuai dengan
asas lex specialis derogate legi generalis. Penerapan beban pembuktian terbalik
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak bertentangan dengan hukum
Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia sehingga
sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari’at.
NIM. 10370002 ALFI LUTHFAN 2014-04-22T05:52:47Z2016-05-04T03:29:34Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12006This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/120062014-04-22T05:52:47ZSANKSI PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI PUTUSAN PN KEBUMEN NO.88 TAHUN 2012)
Dewasa ini kasus kejahatan yang banyak menyita perhatian publik
adalah kejahatan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku ataupun
sebagai korban. Salah satu kasus kejahatan yang dilakukan anak adalah
kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Muhanif (14 tahun)
terhadap Windi Astuti (14 tahun) yang disidangkangkan di Pengadilan
Negeri Kebumen No.88/Pid.Sus/2012. Dalam menjatuhkan putusan
terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim harus
mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti bukti yang
diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar benar telah
dilakukan terdakwa. Selain itu seorang hakim dalam memutuskan putusan
juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan ataupun yang
memberatkan terdakwa. Mengingat disisi lain kondisi kejiwaan seorang
anak yang masih labil. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka
rumusan masalah yang penyusun ajukan adalah pertimbangan dan dasar
hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara
pembunuhan oleh anak dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam
dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak
pembunuhan ?
Penelitian ini merupakan penelitian (library research) bersifat
deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis,
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara
(interview) dan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas
berita acara persidangan (BAP) proses persidangan tentang pembunuhan
oleh anak, pada analisis penyusun menggunakan data kualitatif.
Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan dapat diketahui
Pertama, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara
selama delapan (8 tahun) tahun dengan pertimbangan Diharuskan pula
seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan halhal
yang meringankan dan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. yang
digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut
diantaranya, hakim telah mendengar dari keterangan para saksi, terdakwa
dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam persidangan, selanjutnya
pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur –
unsur dalam pasal 340 KUHP dengan mengaitkan dasar hukum pasal 26
ayat (1) UU No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
Kedua, ketentuan batas usia anak dapat dikenakan pembebanan
hukuman dalam hukum islam adalah batas usia anak mencapai masa
dewasa dan berfikir penuh yaitu pada umur 15-18 tahun. Pembunuhan oleh
anak dibawah umur dalam kasus ini pelaku masih berusia 14 tahun sehingga
tidak dihukumi kisas melainkan takzir ta’d biyaitu takzir yang bersifat
mendidik.
NIM. 10370005 ROJIKIN 2014-04-23T03:15:17Z2016-05-02T03:50:23Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12039This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/120392014-04-23T03:15:17ZPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di
Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak yang sangat kompleks
tidak hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Pihak yang sangat
merasakan dampak dari tindak pidana tersebut adalah korban. Perlindungan dan
pengelolaan TPLH diatur dalam UU No. 32 tahun 2009. Pertanggungjawaban
dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum secara tidak langsung bagi
para korban tindak pidana. Akan tetapi, pertanggungjawaban berdasarkan asas
ultimatum remidium, artinya bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir bagi
suatu perbuatan hukum. Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban korporasi
subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana belum diatur
secara jelas.
Dari latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan yakni bagaimana
hukum pidana Islam memandang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi
terhadap korban dalam UUPPLH Tahun 2009.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research).
Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dimana mendekati
masalah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban di bidang
lingkungan hidup dengan mendasarkan pada teks Al-quran dan Hadist serta
pendapat para ulama terdahulu. Dalam penelitian ini menganalisis juga UU No.
32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban terhadap korporasi
dibebankan kepada orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum.
Pertanggungjawaban dilihat dari tiga unsur yaitu, kemampuan bertanggungjawab,
kesalahan, dan unsur pemaaf. Untuk menentukan adanya kesalahan dilihat dari
ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur tersebut dapat
dikaitkan dengan asas strict liability.
Selain itu, tindak pidana korporasi hanya dapat dilakukan dengan penyertaan.
Artinya bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindakan dengan sendiri tetapi
ada seseorang yang turut berbuat jarimah (al-istirak fi al-jarimah).
Pertanggungjawaban sebagai perlindungan bagi korban dalam hukum Islam
dengan memberikan ganti rugi berupa denda kepada korban seperti yang
dirumuskan dalam UUPPLH tahun 2009. Jadi pertanggungjawaban pidana
korporasi terhadap korban dalam UUPPLH tahun 2009 adalah sejalan dengan
tujuan hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan manusia.
NIM. 10370020 ATIK RATNASARI 2014-05-16T06:09:22Z2016-05-02T03:52:43Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12562This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/125622014-05-16T06:09:22ZPENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BOLA
DI KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal
dengan kejahatan, yang dalam proses dari generasi ke generasi ternyata tidak
mudah di berantas. Permainan judi dengan media olahraga sepakbola ini mulai
marak di Kecamatan Sentolo. Permainan jenis untung-untungan tebak skor ini di
duga dibekingi oleh sejumlah aparat penegak hukum, sehingga para mafia judi
bola tersebut merasa aman dalam menjalankan aksinya. Rumusan masalah yang
akan di bahas adalah bagaimana penegakan hukum kasus perjudian bola yang di
lakukan oleh Kepolisian di Kecamatan Sentolo serta sanksi hukum yang
dijatuhkan bagi para pelaku perjudian.
Pada tahap ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, karena
penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Sebagai tujuan
utama diberlakukannya hukuman adalah membuat jera para pelaku kejahatan,
sedangkan proses adalah seberapa besar upaya yang dilakukan oleh para penegak
hukum dalam meminimalisir maraknya kasus perjudian. Pada hakekatnya hukum
mengandung ide atau konsep-konsep yang digolongkan sebagai sesuatu yang
abstrak. Dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan sosial.
Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan penelitian, mulai
dari masyarakat sampai kepada penegak hukum kepolisian terkait tentang
penyebab adanya perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.
Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa ada beberapa penyebab
menjamurnya perjudian, diantaranya adalah masih belum maksimalnya penegakan
hukum baik dari aparat kepolisian dalam memberantas kasus judi bola dan juga
masih lemahnya pemberian hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku
perjudian sehingga tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Yang terakhir
adalah masih adanya bekingan dari aparat tertentu terhadap tempat yang biasanya
digunakan untuk praktek perjudian.
NIM. 09370014 ARIF JULIANA 2014-06-17T04:37:13Z2016-05-04T06:31:20Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12841This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/128412014-06-17T04:37:13Z ELEKTABILITAS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PADA PEMILU 2014 DI DIY (DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Dengan tumbangnya masa Orde Baru pada tahun 1998 maka demokrasi menganut sistem multi partai. Pada saat itu banyak partai yang bermunculan untuk mengikuti pemilu pertama pasca tumbangnya masa Orde Baru, tak terkecuali para tokoh-tokoh agama Islam, mereka juga antusias membentuk partai baru yang awalnya tergabung dalam satu suara untuk umat muslim yakni dalam naungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seiring berjalannya waktu persaingan antar partai Islam semakin sulit, karena semakin maraknya partai yang berideologi Islam seperti PKB, PAN, PKS, PBB. Dari keempat partai Islam yang ikut serta dalam pemilu kali ini memiliki peluang yang sama untuk medapatkan suara dari umat Islam. Berbicara elektabilitas partai persatuan pembangunan (PPP) di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), melihat dari hasil suara partai persatuan pembangunan (PPP) tahun sebelumnya memang mengalami penurunan, hal itu menjadi persoalan untuk memperbaiki elektabilitas partai persatuan pembangunan (PPP) khususnya di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) pada pemilu tahun 2014.
Penelitian ini dilakukan di DIY dengan mewancarai ketua Dewan dan Pengurus Wilayah partai persatuan pembanguan (PPP) DIY (Daerah Istimewah Yogyakarta) serta masyarakat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan metode pengabungan antara kualitatif dan kuantitatif, dengan metode pendekatan sosial politik untuk memperoleh data yang valid dalam pembahasan skripsi ini yaitu dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara kemudian diolah dengan menggunakan metode Deduktif dan komparatif.
Hasil dari penelitian ini bisa di tarik kesimpulan bahwa perolehan suara nasional yang dicanangkan atau ditargetkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 12%. Walaupun demikian hasil yang diperoleh partai persatuan pembangunan (PPP) pada pemilu tahun 2014 ini tidak sesuai target. Dengan demikian, tidak dipungkiri hasil perolehan suara partai persatuan pembangunan (PPP) pada pemilu tahun ini lebih baik dari pada perolehan suara tahun sebelumnya yakni pada pemilu tahun 2009/2014 (5,32%/6,75%), sesuai dengan hasil penghitugan komisi pemilihan umum (KPU) bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan (PPP) pada pemilu tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,37% dibandingkan pada pemilu tahun 2009 yang lalu. Meningkatnya elektabilitas partai persatuan pembangunan (PPP) pada pemilu tahun 2014 ini dikarenakan: pertama peran mesin organisasi partai berjalan dengan baik, kedua penarikan kembali para kader yang pernah keluar dari partai persatuan pembangunan (PPP). Kenaikan elektabilitas itu jauh dari harapan yang dicanangkan partai persatuan pembangunan (PPP), hal itu dikarenakan beberapa hal diantaranya: pertama semakin banyaknya partai yang berasaskan Islam, kedua penurunan krisis figur dalam tubuh partai persatuan pembangunan yang bisa untuk menjadi simbol daya tarik terhadap massa, ketiga , pendanaan yang pas-pasan, keempat kurang kompak dan soliditas didalam tubuh partai perlu untuk dikokohkan.
NIM. 09370092 TAUFIK 2014-06-20T07:18:26Z2016-05-04T02:23:46Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12957This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/129572014-06-20T07:18:26ZPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS KASUS KECELAKAAN ABDUL QODIR JAELANI [DUL]
DI TOL JAGORAWI)
Dewasa ini banyak terjadi kasus kenakalan anak yang menyita banyak
perhatian publik,diantaranya kasus kecelakaan yang melibatkan anak-anak. Salah
satu kasus yang menyita perhatian adalah kasus kecelakaan yang dilakukan oleh
Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang masih berusia 13 tahun yang menyebabkan tujuh
orang meninggal dunia dan sembilan luka-luka. kejadian ini menjadi renungan
bagi para orang tua agar tidak membiarkan anak-anaknya mengemudikan
kendaraan sendiri.
Penelitian yang digunakan merupakan penelitian(library research) bersifat
deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia anak dan
pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana
Islam.Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat
mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis kasus ini penulis
menggunakan metode mediasi penal dengan menggunakan teori restorative
justice untuk mengaplikasikan cara penyelesaian anak yang berhadapan dengan
hukum, karena dalam hal ini pelaku masih tergolong anak maka dalam
memutuskan sebuah kasus harus mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya
aspek psikologi anak jika dihadapkan dimuka pengadilan.
Hasil analisis penyusun adalah tanggungjawab ganti kerugian yang timbul
akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak dibawah umur
berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali
dari anak tersebut. Akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah
ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang
melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika
keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku
disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa
sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada
hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih
mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku
kejahatan. Atas dasar tersebut, maka hukuman kejahatan anak diganti dengan
ta’zir karena hukuman ta’zir dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki
pelaku agar ia menyadari kesalahannya.
NIM. 10370032 KHOERIYAH2014-06-20T07:23:17Z2016-05-04T07:57:57Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12959This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/129592014-06-20T07:23:17ZPANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF AL-MAŞLAḤAH AL-MURSALAH.Semangat baru bagi elit politik dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan pelakasanaan dengan PP No.78 Tahun 2007 perubahan atas PP No.129 Tahunn 2000. Fenomena yang dikaji spesifik pemekaran daerah seperti termaktub pada bagian Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus(UU No.32 Tahun 2004. kesempatan bagi suatu daerah dengan lahirnya UU terbaru Pemerintahan Daerah, sewajarnya suatu wilayah karena berbagai latar belakang ingin memekar membentuk kekuasaan baru. Pada penelitian terkait pemekaran, penulis mengambil Pangandaran sebagai objek kajian, bagaimana Pangandaran ingin memisahkan diri dari induk Ciamis. Mengapa Pangandaran ingin memekar dan bagaimana konstribusinya bagi umat Islam di wilayah Pangandara?
Kajian ini merupakan kajian lapangan atau sering disebut field Research. Penelitian dengan Investigasi langsung dengan pihak terkait pembentukan Pangadaran pada kurun waktu Desember 2013- Januari 2014. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqih. Menelaah pemekaran Pangandaran dalam perspektif maşlaḥah al-mursalah. Menelaah bagaimana manfaat dan konstribusinnya diukur dengan konsep maşlaḥah al-mursalah.
Sejauh kajian dan data yang didapat dalam observasi dilapangan, Pemekaran Pengandaran tak lepas dari latar belakang mengapa ingin memisahkan diri dari induk Ciamis. Pertama berdasarkan kondisi riil di lapangan oleh karena pembangunan daerah dianggap sangat timpang, melihat insfrastruktur dan tatakelola yang kurang baik dampaknya bagi masyarakat selatan, kedua ingin mengelola sendiri wilayah Pangandaran, ketiga memiliki otoritas. Keinginan kuat untuk mewujudkan Pangandaran yang mandiri dibuktikan dengan pemisahan diri.
Manfaat umum dan Konstribusi yang ditawarkan dengan lahirnya Pangandaan yakni keinginan untuk membebaskan daerah yang terisolir dan meningkatkan ekonomi Pangandaran. Konsep Pangandaran yakni dengan membentuk zonasi wisata Pangandaran. Keinginan untuk menjadikan Pangandaran sebagai kota wisata go Internasional. zonasi tersebut yakni Zona Nasioanl, Zona Islami dan zona Internasional. analisa penulis dengan konsep yang ditawarkan satu sisi berpengaruh besar pada Perkembangan Pangandaran namun dalam tinjauan maşlaḥah al-mursalah nilai maşlaḥah dari manfaat konstribusi tesebut belum sepenuhnya membawa pada kemaslahatan penting yakni aspek al-ḍarũriyyah dan al-ḥãjiyyah dibutuhkan penggalian untuk menyempurnakan.
Terdapat dampak negatif juga tidak dinafikan. satu sisi terdapat manfaat yang dapat dipetik namun juga tak lepas dari adanya dampak negatif. Manfaat pemekaran harus mempunyai nilai penting dari kemashlahatan yang ditimbulkan untuk menjaga aspek primer dan sekunder(al-ḍarũriyyah dan al-ḥãjiyyah) Untuk kebaikan umat Islam dan kepentingan umum perlu penguatan tidak hanya Pangandaran masa sekarang namun masa depan.NIM.09370068 MUTAKALIMAN2014-06-20T08:41:48Z2016-05-04T03:35:18Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12966This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/129662014-06-20T08:41:48Z PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TAHANAN
DI LAPAS KELAS IIB CEBONGAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP EMPAT TAHANAN DI LAPAS)
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan seorang tahanan dalam proses penyidikan harus ada suatu hak-hak tahanan yang harus dihormati. Jangan sampai perlindungan hukum dan hak-hak tahanan atau pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak dijalankan dan diabaikan.
Penelitian ini dilakukan di LAPAS Kelas IIB Cebongan Yogyakarta, sebuah institusi pemerintah yang berperan melindungi hak-hak tahanan maupun narapidana di dalam Lapas. Di lapas kelas IIB Cebongan inilah terjadinnya pembunuhan terhadap empat orang tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korbannya. Sebagai tahanan di sinilah perlindungan hukum maupun hak-hak tahanan harus diperhatikan, karena seorang tahanan belum diberi kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan memiliki asas praduga tak bersalah. Penulis tertarik dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan penulis menggunakan studi lapangan (field research). Dalam pemecahan permasalahan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan hak-hak terhadap tahanan yang dilakukan di Lapas kelas IIB Cebongan sudah dianggap maksimal dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara hak-hak tahanan yang menurut Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan yang harus dipenuhi yaitu menghubungi dan didampingi pengacara, meminta atau mengajukan penangguhan penahanan, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga, mendapat bantuan hukum, bebas dari tekanan seperti : diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Namun terjadinya pelanggaran pembunuhan di dalam Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta merupakan intervensi sangat kuat dari kelompok lain yang mana diduga motifnya balas dendam terhadap kematian anggota Kopassus yaitu Serka Heru Santoso.
NIM. 09370095 RAHMAT HATIB 2014-06-23T06:19:33Z2016-05-02T07:16:42Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12991This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/129912014-06-23T06:19:33Z KONTESTASI ANTARA KHOLILURRAHMAN VERSUS AHCMAD SYAFI’I DALAM PRAKTEK DEMOKRATISASI LOKAL
(FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI MOMENTUM SIRKULASI ELIT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2013 PAMEKASAN)
Demokratisasi merupakan sebuah urunan dari sistem politik yang dinamakan demokrasi. Sedangkan Demokrasi secara etimologis mengandung makna dan pengertian yang universal. Salah satunya adalah “government of the people, by the people, and for the people”. Menurut bahasa, Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari Demos (Rakyat) dan Cratos atau Cratein (pemerintahan atau kekuasaan). Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem Demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Berdasarkan dari permasalahan dilapangan maka“bagaimana paktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013”.
Pareto dan Masco digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat fakto-faktor yang mempengaruhi “bagaimana praktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013”. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik tentang persoalan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif yaitu peneliti menggambarkan dan menganalisis tentang “bagaimana paktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013”. yang mana sumber data didalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
Penelitian ini menemukan berapa hal “paktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 di antaranya adalah alasan pragmatis yaitu untuk memperjuangkan bagaimana sejarah saat elit tersebut pemerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Alasan lain adalah karena faktor ideologis adalah bahwa mereka ingin memperjuangkan prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. membawa berbagai dampak, namun dalam kajian ini hanya memfokuskan pada dampak positif dan negatif. Di lihat dari aspek positif, Pemilihan kepala Daerah pada tahun 2013 dinilai berhasil mandorong sirkulasi elit politik. Proses demokrasi di negeri ini dinilai telah mengikuti kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas politik yang benar, meskipun harus melalui jalan politik yang amat terjal. Keterbukaan media (televisi, radio, koran, majalah dan media sosial) juga berhasil melakukan pendidikan politik. Di lihat dari aspek negatif, Masyarakat kita tidak bisa lagi dibujuk-rayu dengan iming-iming materi atau uang. Mereka kini sudah bisa membedakan siapa elit politik yang tahu, mau dan mampu berjuang untuk kepentingan masyarakat, dan siapa elit politik yang hanya bisa bicara atau sekadar tebar pesona. Mereka juga sudah bisa membedakan siapa figur yang memiliki gagasan jernih, baru, dan siapa figur yang sesungguhnya telah lelah, tua dan hanya pandai bernostalgia.
NIM. 08370048 ABD WALID 2014-06-24T07:44:25Z2016-05-02T08:52:49Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13038This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/130382014-06-24T07:44:25ZIMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO
DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Di dalam agama Islam, kegiatan prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan
zina. Zina menurut agama Islam adalah dosa besar. Oleh karena itu pemberian
hukuman bagi para pelaku zina dengan hukuman cambuk delapan puluh kali dan
hukuman rajam. Institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam
landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep
khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.
Dalam hal ini negara yang diwakili oleh pemerintah daerah wajib melindungi
masyarakat dari berbagai kerusakan dan kemaksiatan. Kebijakan pemerintah
daerah harus dapat dilaksanakan oleh para aparatur penegak hukum agar dapat
diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan/undang-undang, sehingga akan
tampak jelas sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar aturan tersebut. Hal inilah
yang sertidaknya menjadi problem dalam riset ini.
Penelitian ini merupakan penelitian field research atau penelitian lapangan
yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik
pengumpulan data penelitian ini adalah Studi lapangan yang meliputi observasi
secara langsung dan wawancara terhadap para obyek terkait dengan
pendeskriptifan kata-kata lisan yang diperoleh dari para obyek penelitian. Studi
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan
literature yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah
kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji suatu fenomena secara
mendalam tentang berbagai gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat
agar mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah tertentu seperti penanggulangan pekerja seks komersial dalam Islam.
Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu
berlandaskan Al-Qur’an dan al-Hadis.
Setelah dilakukan penelitian, bahwa dalam upaya penanggulangan praktek
prostitusi di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh aparat
pemerintah setempat ternyata belum efektif, karena masih terlihat jelas aktifitas
para PSK disekitar wilayah Wates dan penangan terhadapnya belum serius.
Menurut penyusun, mengingat persoalan pelacuran adalah permasalahan yang
multi perspektif. Pemerintah Kabupaten Kulon progo yang bergerak melalui Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dan sat Pol PP
harus dapat bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya agar terwujudnya peran
aktif, kontrol sosial dan kedisiplinan antar masyarakat Kulon Progo dan para
aparatur penegak hukum dengan merujuk aspek keadilan tanpa padang bulu dalam
penindakan hukum tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap penanggulangan
pekerja seks komersial adalah pemeberian sanksi yang tegas bagi para pelaku
perzinaan tersebut agar melindungi kehormatan manusia,menjadikan masyarakat
aman dan tentram.
NIM. 10370004 CAKTIANNAE RIDAWATI 2014-06-30T04:16:21Z2016-05-04T03:11:58Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13154This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/131542014-06-30T04:16:21ZKEKERASAN ATAS NAMA AGAMA MENURUT PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
Hal yang paling mengejutkan dalam beberapa dekade terakhir di negeri ini adalah
maraknya kekerasan yang meskipun tidak bisa sepenuhnya dikatakan bahwa penyebab utamanya
adalah agama karena tentu juga sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi, sosial dan kontalasi
politik nasional. Akan tetapi, legitimasi agama terasa sangat kental seperti dalam aksi-aksi
terorisme, konflik antar penganut agama, bahkan antar satu agama yang berbeda aliran seperti kasus
kekerasan terhadap jama’ah Ahmadiyah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang
‘mengatasnamakan’ umat Islam Indonesia.
Ironisnya, fenomena semacam ini kian tumbuh subur di tengah berseminya pula kesadaran
akan pentingnya pluralitas, keberagamaan yang lebih inklusif, dan prinsip-prinsip egaliter lainnya.
Abadurrahman Wahid yang berangkat dari pengalamannya sebagai bagian dari pemerjuangan atas
pemikiran kedamaian dan menolak kekerasan atas nama agama yang terjadi dan sebagai actor
ulama dan juga cendekiawan yang mampu mempunyai trobosan baru atas pemikiranya, banyak
mengelaborasi fenomena tersebut. Ia dikenal sebagai pemikir besar dan ulama besar yang
menjunjung tinggi kedamaian dalam menjalankan agama khususnya dalam bidang pluralisme,
modernisme dan filsafat politik dengan teori-teorinya tentang kedamaian menolak kekerasan atas
nama agama, banyak diantara buku-bukunya yang mampu menjadi rujukan akan toleransi terhadap
agama-agama salah satunya yaitu buku yang berjudul (Islamku, Islam Anda, Islam Kita), ruang
publik dan ruang privat dinilai penulis cukup dekat untuk membaca kekerasan dengan motif agama
yang terjadi di Indonesia khususnya terkait dengan terorisme dan kasus kekerasan terhadap jama’ah
Ahmadiyah yang masih terjadi hingga kini.
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat latar belakang terjadinya kekerasan atas nama
agama di Indonesia dan bagaimana pandangan ulama dan juga cendekiawan Abdurrahman Wahid
tentang fenomena tersebut. Dengan pendekatan filosofis, kasus-kasus kekerasan di atas dapat terurai
dan dilacak penyebabnya. Berangkat dari keyakinan bahwa agama seharusnya berfungsi sebagai
perekat bagi semua umat manusia, dan bukan instrumen penebat teror dan kekerasan, maka ada
‘sesuatu’ dari agama yang telah keluar dari koridornya. Agama hanyalah entitas dan bukan subjek,
penganutnyalah yang menjadi subjek dalam hal ini.
Karena itu, nilai agama terekspresikan bukan dari agama sebagai entitasnya tetapi dari
tindakan pemeluk agama itu sendiri. Karena itu, menurut Abdurrahman Wahid kekerasan dan
kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja ( given) tetapi bisa dihindari dan berada dalam
kerangka epistemologis yaitu kedangkalan berpikir. Masuknya agama dalam ranah publik yang
seharusnya dalam ruang privat karena agama tidak menjadi pra-syarat untuk menentukan warga
negara, sebagaimana etnis juga demikian dalam bentuk dijadikannya legitimasi untuk mengambil
keputusan publik menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan. Dengan kondisi keberagaman
etnis dan agama di Indonesia, penerimaan terhadap pluralitas seharusnya menjadi sebuah keharusan
bagi setiap warga negara agar peristiwa kekerasan yang dipicu oleh perbedaan paham keagamaan
dapat dihindari dan tidak lagi mengkristal sebagaimana yang kerap terjadi akhir-akhir ini.
Abdurrahman Wahid juga menolak tegas adanya kekerasan atas nama agama dan berusaha
mendialogkan agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menjalankan keyakinan masih-masing
agama yang dianut.
NIM. 07370021 MUHAMMAD AL ABRAR 2014-07-02T01:14:21Z2016-05-02T07:18:04Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13310This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/133102014-07-02T01:14:21Z STRATEGI KAMPANYE CALEG PARTAI GERINDRA
DALAM PEMILU 2014 DI KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN MADURA
Kalangan politisi sebagai penggerak dinamika partai politik semestinya mencermati relevansi fungsi komunikasi politik ini dengan keberadaan public relations sebagai elemen yang tak terpisahkan dengan manajemen partai politik dan dirinya. Pada penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah mengetahui perencanaan dan pelaksanaan program strategi (public relations) yang dijalankan oleh caleg dari partai Gerindra serta strategi kampanye yang dijalankan oleh departemen public relations Partai Gerindra untuk memperkenalkan partai dan menarik dukungan publik.
Penelitian ini merupakan studi kasus atau field Research Partai Gerindra di Kecamatan Geger dengan menggunakan pendekatan sosiologi politis, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya peneliti berusaha menemukan hubungan antara faktor-faktor tersebut satu dengan yang lain.
Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kehadiran seorang tokoh masyarakat dan kepala desa ( Klebun ) dalam Partai Gerindra banyak mendukung dalam pembuatan, perancangan program serta pengambilan kebijakan untuk menyukseskan cita-cita dan tujuan partai pada pemilihan umum 2014. Program-program dan strategi yang dirancang dan dijalankan oleh humas Partai Gerindra mampu menembus dan diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sedangkan di Dapil II Kabupaten Bangkalan yang meliputi Kecamatan Geger, Klapis dan Sepuluh ini strategi yang dipakai dalam kampanye Partai Gerindra banyak melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, Mujahadah ataupun Tahlilan bersama serta melalui pendidikan pesantren yang ada di Kecamatan Geger. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Geger seperti Kyai dan Kepala desa ( Klebun ).
NIM. 08370066 AHMAD FAUZI 2014-07-02T01:34:49Z2016-05-02T07:24:04Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13317This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/133172014-07-02T01:34:49ZPLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
Perkembangan masyarakat Indonesia telah membuat sebagian masyarakat
Indonesia menggunakan plagiat untuk memonopoli hak ekslusif secara berlebihan.
Sebagian masyarakat Indonesia yang lain mengajukan gerakan plagiat sebagai bentuk
perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok Islam baru.
Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam
sebagai dasar pergerakan menentang Hak Cipta. Sementara itu ada kelompok Islam
moderat yang diikuti sebagian masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa
perlindungan terhadap hak cipta.
Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada
penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau literature study. Data
yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan
metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.
Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1.
Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan
hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara
otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran;
Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi
dibedakan. Prinsip plagiat antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan
ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan
pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara
kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta ekslusif tidak
mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak ekslusif hak cipta,
tetapi masih mengakui hak moral. 3. Plagiat dalam perspektif hukum Islam dapat
menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan
hukum wakaf.
NIM. 07370036 AMRAN 2014-07-02T02:23:55Z2016-05-02T09:00:03Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13325This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/133252014-07-02T02:23:55Z GARIS KEBIJAKAN FPI DALAM
PANDANGAN KH. HUSNI MUBAROK PONDOK PESANTREN ATTIN PURWOREJO
Setiap organisasi mempunyai garis kebijakan dalam organisasinya. Garis kebijakan tersebut sebagai konsep dalam membuat kebijakan. Front Pembela Islam adalah organisasi masyarakat yang mempunyai kebijakan aksi sweeping tempat maksiat, demo anti maksiat dan aksi-aksi yang menentang kemaksiatan. Kebijakan Front Pembela Islam menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena bertindak kekerasan. Berangkat dari latarbelakang tersebut penyusun akan meneliti bagaimana KH. Husni Mubarok sebagai seorang ulama dan anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo melihat garis kebijakan Front Pembela Islam. Pendapat dan pemikiran KH. Husni Mubarok diharapkan dapat menjawab persoalan di masyarakat.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan wawancara mendalam (dept interview). Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori siyasah syar’iyyah yaitu pengaturan urusan manusia sesuai dengan hukum syara’ yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemudhorotan.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah KH. Husni Mubarok sebagai ulama dan polisi melihat bahwa garis kebijakan FPI adalah menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar akan tetapi dalam praktiknya Front Pembela Islam lebih menekankan pada aspek nahi mungkar dengan cara kekerasan. Menurut KH. Husni Mubarok niat FPI baik akan tetapi cara yang dilakukan tidak tepat karena dengan cara kekerasan menimbulkan mudhorot yang lebih besar dan masyarakat akan menjauh, sedangkan dengan cara pendekatan lemah lembut dapat mengambil hati masyarakat sehingga akhirnya masyarakat akan mengikuti ajakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
NIM. 10370030 DAIMURAHMAN 2014-07-02T05:54:52Z2016-05-04T03:13:37Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13372This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/133722014-07-02T05:54:52ZISLAM DAN PERJUDIAN
(STUDI ATAS UU NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN)
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep tindak pidana
perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, serta pemberatan sanksi hukum bagi
pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi
dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer
dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian dan KUHP. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau
data tambahan bagi data primer. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif
tentang sebuah produk UU, maka metode tersebut dapat digunakan untuk
menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menurut UU
No.7 Tahun 1974, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data
tekstular) yang hanya dianalisis menurut isinya. Sehingga menghasilkan sebuah
analisis obyektif dan sistematis.
Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan
identik dengan kejahatan”, sedangkan pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 merupakan
dasar pemberatan pidana.
UU No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang
melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Adapun beberapa
ketentuan perubahan tersebut adalah merubah ancaman-ancaman pidana yang
terdapat: (a)dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya
10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, (b)dalam pasal 542 (1)
KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyakbanyaknya
10 juta rupiah, (c) dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara
selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan
merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis.
Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai
sebuah tindak kejahatan (jarimah) serta bisa terancam hukuman. Jika dilihat dari
hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar dan
sanksi hukumnyapun disejajarkan dengan jarimah khamar. Adapun hukuman
jarimah khamar disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali
cambukan dan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Islam sangat
memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, oleh karena itu
Islam mengharamkan khamar dan maisir/perjudian.
NIM. 09370002 MUHAMAD BAYU ANGGA2014-07-03T02:51:52Z2016-05-04T06:33:54Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13416This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134162014-07-03T02:51:52ZKRIMINALISASI PROFESI KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI KASUS DR. DEWA AYU S, SPOG)
Malpraktik pada dasarnya adalah suatu tindakan tenaga profesional yang
bertentangan dengan standar operating procedure (SOP), Kode etik profesi
serta undang-undang yang berlaku baik disengaja, maupun akibat kealpaan
yang mengakibatkan kerugian dan kematian terhadap orang lain. Karena
selama ini belum ada pengertian baku tentang Malpraktik. Masalah dugaan
malpraktik medik merupakan topik yang hangat dan banyak dibicarakan barubaru
ini. Seiring dengan ribuan dokter yang melakukan demontrasi membela
teman sejawatnya, karena diduga melakukan tindakan Malpraktik. Seperti yang
terjadi pada dr. Ayu dan dua koleganya yaitu dr. hendry Simanjuntak dan
hendy Siagian yang diduga melakukan tindakan Malpraktik terhadap korban
Siska Makatey. Peristiwa berawal ketika korban dirujuk ke RS Prof Kandow di
Manado, korban dirujuk karena akan melahirkan anak keduanya. Setelah
ditangani oleh dr. Ayu dan kedua koleganya akhirnya korban siska meninggal.
Pada kasus di atas diduga adanya tindakan Malpraktik yang dilakukan oleh
ketiga dokter tersebut. Berangkat dari kasus diatas penyusun akan membahas
bagaimana Pemidanaan bagi Profesi Kedokteran dalam persepektif Islam dan
bagaimana Malpraktik dalam Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian (library research) bersifat deskriptif
Analitik, penelitian ini menggunakan teori pemidanaan dalam islam.
Bagaimana Islam memandang suatu perbuatan dikatakan suatu jarimah.
Maraknya pemberitaan tentang dugaan Malpraktik dalam tindakan medis.
Ketidak tahuan masyarakat dalam membedakan mana tindakan Malpraktik,
kecelakaan dan kelalaian dalam tindakan medis, yang mendasari kesalahan
kedokter selalu dianggap sebagai Malpraktik. Profesi dokter merupakan Profesi
yang sangat mulia dimata masyarakat, sebab profesi ini berhubungan langsung
dengan manusia sebagai objek, serta berkaitan dengan kehidupan dan kematian
manusia.
Hasil penelitian bahwa ketiga dokter yaitu dr. Dewa Ayu dan dua
koleganya dr. Hendry Simanjuntak dan dr.Hendry Siagian telah melakukan
tindakan kedokteran dengan baik, dan tidak melakukan tindakan Malpraktik
seperti apa yang dituduhkan kepada ketiga dokter tersebut. Terbukti bahwa
dokter telah melakukan tindakan kedokteran yang sesuai dengan prosedur
kedokteran, tindakan medis yang dilakukan oleh ketiga dokter tersebut adalah
benar. Penyebab kematian Nyonya Siska Makatey adalah Emboli udara, yang
merupakan suatu gejala yaitu udara yang masuk dari bilik kanan jantung yang
menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan paru-paru. Emboli tersebut suatu
gajala yang tidak bisa diprediksi walaupun oleh dokter sehabat apapun, dan
jelas bukan dari suatu tindakan kedokteran yang salah seperti yang di
tuduhkan, dan dokter tidak Malpraktik sebab telah melakukan tindakan
kedokteran dengan baik.
NIM. 10370012 TRIAS YUDANA 2014-07-03T03:13:39Z2016-05-04T08:01:08Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13420This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134202014-07-03T03:13:39ZBENTUK DAN KARAKTER POLITIK DINASTI DI INDONESIASkripsi ini membahas tentang bentuk dan karakter politik dinasti di
Indonesia. Latar belakang dari pembahasan tentang bentuk dan karakter politik
dinasti dalam penelitian skripsi ini yakni karena adanya fenomena politik dinasti
aras lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Banten,
Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Selain itu, pro dan kontra atas
munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru adanya budaya politik
masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai
alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau
kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal (pemerintahan) maupun
informal (proyek-proyek atau bisnis). Perbedaan lokalitas budaya dalam setiap
daerah merupakan hal yang mempengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti
yang berlangsung di suatu wilayah tertentu.
Metode yang digunakan dalam penulisan skrispsi ini menggunakan
metode penelitian kualitatif.Penilitian ini merupakan penelitian liberary research
yang menggunakan teori perilaku politik (polical behaviouralism), dan teori
perilaku politik tidak terlepas dari orientasi politik (political oriented)dan budaya
politik (political culture). Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik dinasti di
Indonesia merupakan wujud dari perilaku politik masyarakat Indonesia yang
dalam perjalanannya menjadi budaya politik. Politik dinasti di Indonesia
merupakan politik dinasti negara dunia ketiga, yang berarti bahwa dinasti politik
yang berkembang lebih identik dengan keturunan, dari pada kualitas aktor politik
dan kaderisasi partai politik.
Secara konseptual, politik dinasti di Indonesia yang lebih banyak
berorientasi pada kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan melalui budaya
familisme memiliki dua karakter. Pertama, karakter halus (by accident) dan
kedua, karakter vulgar (by desaign), dengan memiliki bentuk yang berbeda-beda
pula diantara berbagai wilayah yang ada di Indonesia. (1)populism dynasties yang
ada di Bantul, Kendal, Probolinggo dan Indramayu. (2)Octopussy dynasties yang
ada di Banten. (3)Tribalism dynasties yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan dan Papua. Terakhir, (4) feodalism dynasties yang ada di Bali dan
Yogyakarta. Budaya politik familisme merupakan gejala yang sangat kuat yang
mempengaruhi lahirnya politik dinasti di Indonesia.NIM. 08370060 SUYADI2014-07-03T03:16:08Z2016-05-04T04:12:50Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13421This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134212014-07-03T03:16:08ZPEMILIH PEMULA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN
CLUWAK KABUPATEN PATI DALAM PILKADA 2012
MENURUT POLITIK ISLAM
Demokrasi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
menentukan hak politiknya dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum (Pemilu)
selain sebagai instrumen adanya sistem Demokrasi, juga menjadi barometer utama
tentang sejauh mana partisipasi politik masyarakat Indonesia, terutama kalangan
remaja atau pemilih pemula. Sebagai pemilih pemula, bisa dikatakan mereka
masih awam terhadap realitas politik yang terjadi selama ini. Lebih dari itu,
pemilih pemula cenderung sebagai pemilih amatir. Meskipun demikian, suara
mereka tetap menjadi penentu siapa yang akan menang dalam pemilu tersebut.
Sebagaimana data yang ungkapkan oleh Lembaga Survai Indonesia (LSI),
suara pemilih pemula mencapai 30 persen dari total jumlah suara dalam Pemilu
2009 kemarin. Kenyataan ini akan menjadi proyek Partai Politik (parpol) untuk
menanam saham politik dalam pemilu 2014 yang akan datang. Pemilih pemula
dipandang sebagai saham paling brilian untuk mendapatkan suara terbanyak.
Upaya-upaya menggaet pemilih amatir ini sudah dilakukan parpol sejak dini
mungkin. Sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan, terutama sekolah
Menegah, yang dimasuki oleh para politisi melalui berbagai macam bantuan dan
beasiswa atas nama parpol. Hal ini selain sebagai proyek parpol juga menjadi
ancaman tersendiri bagi pemilih pemula yang mulai dikendalikan oleh parpol
tertentu.
Tentunya hal itu akan berpengaruh bagi kecenderung politik pemilih
pemula dalam menentukan hak politiknya disetiap pemilihan umum. sebagaimana
kecenderungan politik pemilih pemula di Desa Karangsari, Cluwak, kab. Pati
yang masih didominasi oleh maraknya praktik politik uang. Hal itu karena mereka
belum tahu persis mengenai politik dan pemilihan umum serta etika politik. faktor
lain adalah karena tidak adanya pendidikan politik bagi pemilih pemula di Desa
Karangsari.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti tingkat
partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari pada pilkada Pati tahun
2012. Jenis penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan dengan
tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan memperoleh fakta partisipasi
pemilih pemula dalam pemilukada 2012 di Kabupaten Pati. Subyek penelitian ini
adalah pemilih pemula yang sudah berusia minimal 17 tahun dan terdaftar sebagai
pemilih tetap dan berhak untuk mengikuti pilkada di Kabupaten Pati pada tahun
2012 yang lalu.
Dari hasil penelitian mengenai kecenderungan pemilih pemula Desa dalam
pilkada Kabupaten Pati tahun 2012 di Desa Karangsari Kecamatan Cluwak
menemukan bahwa kecenderungan pemilih pemula adalah pada money politik.
Ditemukan ada sekitar 29% dari 40 responden pemilih pemula yang memilih
kandidat dengan memberikan uang kepada pemilih. sedangkan yang memilih
kriteria calon yang tidak memberikan uang hanya 11%.
NIM. 09370033 SUYANTO 2014-07-03T06:28:22Z2016-05-03T08:44:35Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13432This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134322014-07-03T06:28:22ZKOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
MENJELANG PEMILU 2014 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengahdapi pemilu 2014 dengan beban
citra negatif paska kasus korupsi yang menyeret pimpinan partai tersebut yaitu
Lutfi Hasan Ishaq. Setelah Lutfi Hasan Ishaq ditangkap oleh KPK, presiden partai
diganti oleh Anis Matta setelah melalui Musyawarah internal partai. PKS Pada era
kepemimpinan Anis Matta menggunakan strategi politik berbasis cinta dengan
tagline terbarunya CINTA, KERJA, HARMONI. yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana terma cinta mampu hadir dalam politik praktis, lalu bagaimana PKS
mampu mengimplementasikannya di lapangan.
Penelitian cinta sebagai komunikasi politik PKS ini dilihat dari perspektif
Siyasah Syar’iyah dengan berkaca pada masa sahabat Rasulullah SAW. Penelitian
ini dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis baik dalam media
cetak maupun online. Setelah mendapatkan beberapa data terkait bagaimana PKS
melakukan komunikasi politik berbasis cinta. Barulah pandangan Islam
dihadirkan untuk melihat model komunikasi politik yang dipraktekkan oleh PKS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwab kepemimpinan adalah sesuatu yang
niscaya dalam Islam. Sedangkan penyebab seseorang menjadi pemimpin adalah
karena faktor kepercayaan masyarakat terhadap seseorang. Kepercayaan itu
diperoleh karena ia dianggap mampu untuk memimpin dengan melihat rekam
jejak orang tersebut dalam memberikan manfaat.
Maka dengan demikian PKS harus mampu menterjemahkan cinta sebagai
komunikasi politik dengan kerja-kerja yang memberikan manfaat di lapangan.
Apabila partai ini ingin memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.
NIM. 09370028 FIRAS FISSILMI 2014-07-03T06:30:42Z2016-05-04T03:37:26Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13433This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134332014-07-03T06:30:42ZKEWAJIBAN MELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA
STUDI PASAL 128 DAN PASAL 132 UNDANG-UNDANG N0 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh
tertentu bagi sesorang yang menggunakannya dan memasukan ke dalam tubuh.
Efek dari penggunaan zat narkotika tersebut berupa pada pembiusan, hilangnya
rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan dari diri
seorang yang menggunakan. Sifat-sifat dari efek narkotika tersebut dalam dunia
medis digunakan dan dimanfaatkan sebagai pengobatan bagi manusia seperti
dalam pembendahan. Efek yang dapat menimbulkan hilangnya rasa sakit yang
dimanfaatkan oleh dokter guna mempermudah jalannya operasi atau pembedahan.
Namun zat narkotika tersebut diketahui menimbulkan efek candu yang dapat
menimbulkan ketergantungan pada obat-obatan itu, sehingga pemakaiannya harus
menggunakan takaran atau harus resep dokter.
Pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah apakah konsep
penyertaan dalam tindak pidana narkotika sejalan dengan konsep al-isytirak fil
jarimah dalam Hukum Pidana Islam? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban
dilihat dari Hukum Pidana Islam? Kemudian metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka. Data penelitian ini
adalah bersumber dari buku-buku, artikel, media massa, majalah, naskah,
dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penelitian.
Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa pertama, baik Undang-undang No.35
Tahun 2009 dan hukum pidana Islam sama membahas tentang penyertaan atau
turut berbuat tindak pidana. Kedua, Undang-undang 35 Tahun 2009 menerapkan
sanksi penjara dan denda terhadap pelaku penyertaan dengan ketentuan sepertiga
dari maksimal pidana yang diperoleh pelaku utama, sedang dalam hukum pidana
Islam sanksi yang diberikan adalah ta’zir dengan ketentuan sanksi lebih ringan
dari pelaku utama. Ketiga, pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 menjerat
kepada siapa saja yang terlibat dalam rangkaian tindak pidana narkotika dengan
tidak mementingkan unsur ketidaksengajaan, sedang dalam hukum pidana Islam
memisahkan antara orang yang sanggup dan tidak sanggup mencegah kejahatan,
dengan memidanakan orang yang sanggup mencegah namun ia diam, dan tidak
menghukum orang yang diam karna ia tidak sanggup. Hal ini menjelaskan bahwa
hukum pidana Islam lebih menerapkan pada unsur ketidaksengajaan dalam
memberikan sanksi terhadap pelaku. Kempat, konsep sanksi yang diberikan pada
pelaku penyertaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam bertujuan
membuat efek jera dan memnyadarkan seseorang akan pentingnya keselamatan
korban serta membangkitkan kepedulian antar sesama. Maka dengan ini prinsip
hukuman yang dijatuhkan pada hukum positif sejalan dengan konsep al-isytirak
fil jarimah pada turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat sejalan
dengan tidak berbuat yang memiliki tujuan yang sama, namun perbedaan terdapat
pada penerapan unsur ketidak sengajaannya.
NIM. 10370015 RADEN ZAISUL HAFID 2014-07-04T02:23:12Z2016-05-04T04:15:25Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13447This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134472014-07-04T02:23:12ZREHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM
Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan
khusus, karena mengakibatkan korbannya mengalami sindrom ketergantungan.
Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada pengguna saja tetapi
juga pada kehidupan sosial ekonomi dan keamanan nasional. Salah satu yang
menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini adalah banyaknya anak yang
menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Bentuk kebijakan pemerintah dalam
menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan
merehabilitasi. Salah satu tempat yang dijadikan tempat rehabilitasi adalah Panti
Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Penelitian ini menjawab tentang kebijakan apa
yang diberikan Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta dalam upaya
merehabilitasi pecandu narkoba yang berusia di bawah umur dan kendala apa
yang dialami Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dalam merehabilitasi
pecandu narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat
diskriptif analisis dengan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara (interview) didukung dengan data kebijakan
Panti Sosial Pamardi Putra dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan
narkotika.
Dari hasil penelitian dengan pendekatan diatas, penulis memperoleh
jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kebijakan yang diberikan oleh Panti
Sosial Pamardi Putra Yogyakarta bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika
adalah dengan cara rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, peningkatan vokasional,
terapi keluarga dan rekreasi. Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk
pemulihan (al-Islah) dan pembinaan (ta’dib) agar anak tersebut tidak melakukan
tindak pidana lagi. Hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam. Adapun kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi adalah
kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan
narkotika yang dikirim ke panti rehabilitasi dan tidak diterimanya lagi korban
penyalahgunaan narkotika di masyarakat sehingga korban menetap di Panti
Rehabilitasi.
NIM. 10370048 SITI RAHMAWATI 2014-07-04T02:33:04Z2016-05-02T07:27:00Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13450This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134502014-07-04T02:33:04ZPENGARUH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP)
DALAM TRANSFORMASI TURKI
Turki modern dalam berbagai aspek banyak mengalami perubahan,
khususnya dalam ketatanegaran dan sistem politik. Perubahan di Turki tidak bisa
menafikan partai politik yang menentukan arah ketatanegraan. Adalet ve
Kalkinma Partisi (AKP) merupakan partai yang baru didirikan pada 14 Agustus
tahun 2001, tetapi tidak lama kemudian menjadi partai berkuasa di Turki dengan
memenangkan Pemilihan Umum tahun 2002, 2007, dan 2011. Apa pengaruh AKP
terhadap sistem politik di Turki ?, Bagaimana strategi yang dilakukan AKP dalam
menstrasformasi kebijakan di Turki ?, Bagaimana perspektif politik profetik dan
sistem politik terhadap strategi sosial politik AKP ?, Apa signifikansi AKP dalam
konteks perpolitikan di Indonesia ?.
Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data
dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan
maupun dari internet (website) yang berhubungan dengan dinamika perpolitikan
Turki, khususnya Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP).
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data mengenai pengaruh
AKP dalam sistem politik dan strategi AKP di Turki, disusun sesuai dengan fokus
penelitian dan dianalisa dengan teori yang memiliki korelasi. Pendekatan dalam
penelitian ini adalah normatif-filosofis yakni data di relevansikan dengan teks
teori sistem politik dan politik profetik.
Hasil penelitian ini adalah, pertama, AKP membawa perubahan besar
dalam ketatanegaraan Turki menjadi usmani baru (new ottoman state). Kedua,
AKP mempunyai lima strategi sosial politik di Turki, diantaranya (1) strategi
hubungan sipil militer yang kompromistis, (2) sosial keagamaan yang egalitarian,
(3) pendidikan dan kebudayaan yang mengakui pendirian di luar pemerintah, (4)
Menjadikan ekonomi Turki yang stabil dalam aspek mikro dan makro, (5)
menjalin hubungan internasional antara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika
Serikat. Ketiga, strategi sosial politik AKP dalam pemerintahan di Turki telah
sesuai dengan prinsip politik profetik dan tidak bertentangan dengan sistem politik
di Turki. Keempat, signifikansi AKP dalam konteks perpolitikan di Indonesia
sangat relevan karena Turki dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam
menjalankan ketatanegaraan dan sistem politiknya.
NIM. 10370001 A. MIFTAHUL AMIN 2014-07-04T03:18:07Z2016-05-04T01:45:30Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13456This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134562014-07-04T03:18:07ZPENGARUH AKP (ADALET VE KALKINMA PARTISI) TERHADAP
LEMBAGA LEGISLATIF TURKI (THE GRAND NATIONAL
ASSEMBLY) TAHUN 2007-2011
Dalam tatanan kenegaraan terdapat beberapa aspek penting yang menjadi
kriteria-kriteria sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tatanan kenegaraan
memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Salah satunya adalah tatanan kenegaraan dari negara-negara yang mempunyai
sejarah keislaman yang sangat besar dan disegani di dunia. Namun yang namanya
sejarah adalah suatu peristiwa yang penting dan unik yang terjadi pada waktu
yang lama dalam kata lain adalah masa lampau. Dalam hal ini sejarah masih
sangat memberikan memorandum yang penting bagi suatu negara Muslim
terbesar. Negara Turki memberikan contoh negara Muslim yang mempunyai
tatanan kenegaraan yang bertolak belakang dengan sejarahnya. Turki menerapkan
hukum barat yang berlawanan dengan hukum Islam. Pada dasarnya hal yang
dilakukan negara Turki untuk menjadikan negara Turki menjadi negara yang maju
dan modern. Oleh karena itu Turki menerapkan rancangan kenegaraan dengan
mengambil ide-ide negara barat dan kemajuan kemoderannya. Dalam hal ini
lembaga legislatif sangat berpengaruh dalam perkembangan pembaratan dan
modernisasi yang direncanakan negara Turki. Turki menerapkan sistem
pemerintahan parlementer, dimana pihak parlemen sebagai lembaga legislatif
(TGNA) yang dalam bahasa Turki (Turkiye Buyuk Millet Meclisi) mempunyai
fungsi yang sangat besar untuk mengambil dan menentukan suatu aturan
(Undang-Undang).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research atau penelitian
perpustakaan yaitu penelitian data yang diperoleh dari beberapa literatur-literatur
dari perpustakaan yang sesuai dan mendukung penelitian. Teknik pengumpulan
penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber yang berupa bukubuku
dan dari sumber data sekunder yang berupa karya ilmiah skripsi, jurnal dan
artikel lainnya yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji. Sumber data
primer penelitian ini adalah berupa buku karya Ahmad dzakirin yang berjudul
Kebangkitan Pos-Islamisme (Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki
Memenangkan Pemilu) dan buku-buku pendukung yang lain. Sedangkan sumber
data sekunder berupa karya ilmiah (Skripsi, Jurnal), artikel, internet dan dokumen
dari kedutaan besar Turki. Salah satunya data dari Skripsi dari M.Sya’roni Roffi
yang berjudul Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007). Serta
dari sumber-sumber pendukung yang lain. Sifat penelitian ini adalah deskriptifanalisis
yaitu menganalisis pengaruh lembaga legislatif (TGNA) dalam
perkembangan kenegaraan Turki.
Setelah melakukan kajian dan analisa terhadap data yang terkumpul maka
dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perkembangan Islam di Turki sebagian
besar dipengaruhi oleh peran AKP di parlemen dalam menentukan kebijakan dan
aturan kenegaraan. Khususnya tentang sosial-keagamaan. AKP menjadi
penggerak/alat berkembangnya Islam di Turki.
NIM. 10370050 GUNARTO 2014-07-04T03:20:18Z2016-05-04T01:46:49Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13457This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134572014-07-04T03:20:18ZDELIK PERZINAAN DALAM RUU KUHP 2008
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
Tindak perbuatan perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang bila
dilakukan di luar nikah oleh seorang mukallaf, dilakukan secara sadar serta
mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Bila kita mencermati kasus perzinahan
yang sering muncul di permukaan adalah bahwa perbuatan tersebut terjadi karena
adanya pengaruh lingkungan yang mengarah ke hal itu. Misalnya, beredar kaset
dan video porno baik melalui internet dan gambar-gambar. Maka dalam hal ini al-
Qur’an memberikan penjelasan tentang larangan yang keras terhadap perbuatan
zina. Dalam RUU KUHP pasal 484 tentang zina memberikan hukuman bagi
pelakunya maksimal 5 tahun penjara dan akan dikenakan denda minimum dan
maksimun. Disamping itu dalam RUU KUHP zina hanya termasuk dalam delik
aduan, sehingga kerangka hukum bagi pelaku zina kurang begitu kuat.
Disamping RUU KUHP juga terdapat dalam nash yang melarang
perbuatan zina dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut
unsur moril (rukun syari’). Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik
berupa perbuatan nyata, unsur ini disebut dengan unsur materil (rukun maddi)
Perbuatan adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung
jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, rukun ini biasa disebut rukun adabi
(unsur moril) pelaku zina maka bagi mereka wajib mendapatkan hukuman untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimata hukum.
Setelah dilakukan penelitian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa KUHP
dan RUU KUHP masih menempatkan zina sebagai jenis pidana delik aduan,
namun dalam RUU KUHP kewenangan pengaduan lebih diperluas lagi yaitu
boleh dilakukan aduan perzinaan terhadap pelaku apabila ada aduan dari keluarga,
kepala desa, kepala suku. Hal ini sangat berbeda dengan Islam, dimana zina
dianggap sebagai jarimah hudud yang semua jenis pidana dan hukumannya
berasal dari Allah, dalam hal ini adalah hukuman rajam bagi zina muhsan
sedangkan zina gairu muhsan dicambuk 100 kali, hal ini semata-mata dalam
diharuskan karena tujuan dari pemidanaan hukum Islam supaya manusia itu jera
dan sebagai penebus dosa.
NIM. 07370064 ISMAIL 2014-07-07T01:12:09Z2016-05-04T04:19:30Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13460This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134602014-07-07T01:12:09ZREHABILITASI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN ISLAM
Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan
khusus, karena mengakibatkan korbannya mengalami sindrom ketergantungan.
Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada pengguna saja tetapi
juga pada kehidupan sosial ekonomi dan keamanan nasional. Salah satu yang
menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini adalah banyaknya anak yang
menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Bentuk kebijakan pemerintah dalam
menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan
merehabilitasi. Salah satu tempat yang dijadikan tempat rehabilitasi adalah Panti
Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Penelitian ini menjawab tentang kebijakan apa
yang diberikan Panti Sosial Pamardi Putera Yogyakarta dalam upaya
merehabilitasi pecandu narkoba yang berusia di bawah umur dan kendala apa
yang dialami Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta dalam merehabilitasi
pecandu narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat
diskriptif analisis dengan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara (interview) didukung dengan data kebijakan
Panti Sosial Pamardi Putra dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan
narkotika.
Dari hasil penelitian dengan pendekatan diatas, penulis memperoleh
jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kebijakan yang diberikan oleh Panti
Sosial Pamardi Putra Yogyakarta bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika
adalah dengan cara rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, peningkatan vokasional,
terapi keluarga dan rekreasi. Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk
pemulihan (al-Islah) dan pembinaan (ta’dib) agar anak tersebut tidak melakukan
tindak pidana lagi. Hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam. Adapun kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi adalah
kurangnya pegawai dalam menangani korban, banyaknya korban penyalahgunaan
narkotika yang dikirim ke panti rehabilitasi dan tidak diterimanya lagi korban
penyalahgunaan narkotika di masyarakat sehingga korban menetap di Panti
Rehabilitasi.
NIM. 10370048 SITI RAHMAWATI2014-07-07T01:16:28Z2016-05-04T01:52:39Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13461This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134612014-07-07T01:16:28ZKEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI
POLSEK CLUWAK KABUPATEN PATI TAHUN 2013)
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah
Amerika, India. Tetapi itu hanyalah sebutan nama edealita berbeda dengan realita.
Masih banyak yang belum tahu subtansi demokrasi yang diharapkan. Diantara
indikator keberhasilan sebuah demokrasi, adalah adanya supremasi hukum,
tegaknya hak-hak kemanusian dan sama dihadapan hukum (equality before the
law). Walaupun demikian, masih banyak perlakuan penegak hukum, seperti polisi
dan kejaksaan yang menggunakan kebebasan tanpa batas hukum. Terlebih ketika
menangani perkara, tersangka sering diperlakukan secara tidak adil oleh penyidik,
yaitu melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.
Salah satu kasus perlakuan kekerasan ini adalah sebagaimana dalam
keterangan responden yang mengatakan bahwa kekerasan masih banyak
dilakukan oleh oknum penyidik (polisi) untuk mendapatkan keterangan kepada
tersangka. Dalam ranah teori maupun praktik, kekerasan tidak dibenarkan oleh
hukum, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. praktik kekerasan penyidikan
seperti ini masih banyak terjadi Penyidikan di Polsek Cluwak. Hal inilah yang
menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian supaya kekerasan tidak
dilakukan lagi terhadap tersangka.
Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan mengkaji
seberapa besar tingkat kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap
tersangka. Penelitian ini menggunakan metode field research. teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas praduga takbersalah dan maqasid
asy- syari‘ah. sebagai perbandingan, penulis juga menyertakan hukum positif
yang berupa perundang-undangan, buku-buku, observasi, dan wawancara yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap proses penyidikan di Polsek
Cluwak, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap tersangka dalam proses
penyidikan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam asas praduga tak
bersalah, tersangka belum mempunyai ketetapan hukum tetap. Sementara dalam
teori maqasid asy- syari‘ah, perlakukan kekerasan terhadap orang lain yang belum
pasti status hukumnya, termasuk tindakan yang melanggar hukum Islam.
NIM. 09370032 JURIYANTO 2014-07-07T03:06:53Z2016-05-04T03:14:56Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13474This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134742014-07-07T03:06:53ZSYI‘AH DAN SYARIAT ISLAM
(STUDI PANDANGAN TOKOH-TOKOH SYI‘AH
YOGYAKARTA TERHADAP WACANA NEGARA ISLAM
DAN FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI INDONESIA)
Di Indonesia, pro-kontra mengenai pemberlakuan syariat Islam telah terjadi
sejak negara ini berdiri. Upaya mewacanakan negara Islam dan praktik formalisasi
syariat Islam saat ini ditolak oleh organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul
Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Sedangkan
organisasi-organisasi Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizb
at-Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dikenal getol
memperjuangkannya. Di sisi lain, dinamika pemikiran politik Islam di Indonesia
diramaikan dengan munculnya kelompok Syi‘ah dari kalangan intelektual universitas
yang dimulai pasca Revolusi Iran 1979. Di Yogyakarta, ideologi Syi‘ah telah lama
hadir dan bersemai. Jika Syi‘ah Bandung adalah praktisi, maka Syi‘ah Yogyakarta
selama ini tidak tampak, lantaran ia bermain di ranah pemikiran. Yang menarik
adalah, belum banyak diketahui mengenai pandangan para tokoh Syi‘ah khususnya
di Yogyakarta terhadap isu formalisasi syariat Islam atau isu hubungan antara negara
dan agama yang relevan di Indonesia.
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertanyaan bagaimana pandangan
tokoh-tokoh Syi‘ah Yogyakarta mengenai isu negara Islam dan formalisasi syariat
Islam di Indonesia, serta apa tawaran solusi mereka dalam menyikapi isu-isu
tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) sekaligus
peneltian lapangan (field research). Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan
wawancara kepada tiga orang tokoh. Data yang terkumpul dari lapangan maupun
kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen
analisis induktif dan komparatif. Instrumen analisis induktif digunakan ketika
membuat kesimpulan umum dari data-data yang bersifat khusus. Kesimpulannya
berupa pandangan tokoh-tokoh Syi‘ah Yogyakarta mengenai isu-isu di atas.
Sedangkan instrumen analisis komparatif digunakan saat membandingkan perspektif
tokoh-tokoh Syi‘ah itu dengan perspektif tokoh-tokoh Muslim Sunni.
Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penyusun menyimpulkan
beberapa hal: pertama, tokoh-tokoh Syi‘ah Yogyakarta yang penyusun wawancarai
lebih menekankan tercapainya substansi ajaran Islam daripada sekedar formalisme
dalam bentuk negara Islam. Pembentukan negara Islam dan formalisasi syariat Islam
di Indonesia, bagi tokoh-tokoh Syi‘ah tersebut, adalah hal yang kontraproduktif.
Negara Islam belum tentu memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya selain juga
berpotensi memunculkan problem-problem baru; kedua, ada beberapa solusi yang
dapat ditawarkan dalam menyikapi wacana pembentukan negara Islam dan
formalisasi syariat Islam di Indonesia: (a) Revitalisasi tradisi ijtiha>d untuk
menampilkan hukum Islam yang tidak “hitam putih” dan mampu menyesuaikan
konteks yang senantiasa berubah; (b) Syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia
dengan syarat melalui proses legislasi yang demokratis; (c) Kelompok pro dan
kelompok kontra terhadap formalisasi syariat Islam hendaknya duduk bersama dalam
forum dialog untuk saling memahami dan menguji pandangan masing-masing.
NIM. 10370025 MUHAMMAD AINUN NAJIB 2014-07-07T03:14:06Z2016-05-04T04:20:48Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13477This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/134772014-07-07T03:14:06ZPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO.
370/Pid.Sus/2013/PN.YK.)
Pada dasarnya setiap rumah tangga mendambakan keluarga yang sakinah,
mawadah, wa rahmah. Kerukanan dalam hidup berumah tangga merupakan alat
dalam menciptakan keharmonisan. Kenyataannya setiap rumah tangga selalu
menemui problematikanya masing-masing dan dalam proses penyelesaiannya
setiap rumah tangga memiliki cara tersendiri. Apabila dalam rumah tangga antara
suami dengan istri memiliki rasa kepercayaan dan saling menghargai maka
pertengkaran akan dapat diminalisir. Namun berbagai faktor membuat mudahnya
seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.
Berdasarkan temuan dilapangan, berbagai jenis kekerasan dalam rumah
tangga terjadi dengan jumlah yang tidak sedikit. Kekerasan yang dialami istri jauh
lebih banyak daripada kekerasan yang dialami suami. Jika kekerasan yang dialami
oleh suami, biasanya dilakukan oleh istri lantaran pembelaan. Jenis kekerasan
fisik dan psikis jumlahnya paling banyak tetapi kekerasan psikis cukup sulit dan
hampir tidak ada yang diproses secara hukum.
Putusan Pengadilan Negeri nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. merupakan
satu perkara yang masuk pada bulan September Tahun 2013 dan diputus pada
tahun 2014. Dalam berkas putusan, terdakwa secara sah dan terbukti melakukan
tindak pidana berupa kekerasan fisik terhadap istrinya. Dengan data berkas
putusan dan beberapa data lain yang diambil pada lembaga perlindungan
perempuan atau lembaga bantuan hukum, maka skripsi ini merupakan penelitian
lapangan (field research). Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu
memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan
yaitu pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 370/ Pid.Sus/2013/PN.Yk. kemudian
menganalisa sehingga mendapatkan kejelasan hukumnya menurut fiqh jinayah.
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis dan normatif, yakni dengan
dasar undang-undang yang berlaku di indonesia dan dengan peraturan hukum
Islam.
Hasil dari penelitian ini ialah hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan
tuntutan jaksa yaitu penjara selama 4 (empat) bulan dengan pertimbangan yuridis
yaitu mendengar pernyataan terdakwa, pernyataan saksi, dan barang bukti serta
pertimbangan mengenai terdakwa yakni terdakwa belum pernah dihukum
sebelumnya. Menurut fikih jinayah hukuman penganiayaan atau kekerasan fisik
termasuk dalam jarimah qisas diyat tetapi karena hukuman pada kasus ini
dijatuhkan oleh hakim maka termasuk dalam jarimah ta’zir.
NIM. 10370007 STEFANI DEWI 2014-07-07T07:32:35Z2016-05-04T07:24:43Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13502This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/135022014-07-07T07:32:35ZPERAN NAHDHATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN
IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIASejarah panjang Republik Indonesia diwarnai dengan pergulatan budaya,
ideologi, hingga kepentingan paham dalam beragama. Dan, sebagai salah satu
organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran
yang sangat vital dalam proses ini. Dalam sebuah transisi, termasuk kemerdekaan
sebuah bangsa, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang merupakan bagian dari
hegemoni kekuasaan dengan mengatasnamakan perubahan dan peradaban selalu
disertai dengan kepentingan. Setiap penyebaran nalar ideologis, pasti dipengaruhi
unsur subjektivitas, yang hampir pasti memiliki nilai politis ataupun ekonomis,
yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi NU tampaknya dapat
mengesampingkan itu dengan prinsip untuk menegakkan semangat keindonesiaan
tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks persiapan
kemerdekaan, wacana mengenai dasar negara menjadi perdebatan yang sengit.
Salah satunya mengenai dimasukkan atau tidaknya kata-kata syariat Islam.
Dengan latar belakang tersebut sangat menarik untuk dikaji bagaimana peran NU
dalam memberikan pengaruh terhadap dasar negara Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan
metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data
yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala
sesuatunya dengan cermat dan terarah, dan dengan menggunakan pendekatan
sosial politis. Sedangkan teknik pengelolaan data yang digunakan adalah library
dan metode analisa menggunakan Analisa deduktif, yaitu metode yang berangkat
dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dari fakta
tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus.
NU memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan Ideologi
negara Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan sampai dengan masa
Konstituante NU vokal untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.
Akan tetapi setelah melalui perjuangan dan usaha maksimal NU harus rela untuk
menerima kenyataan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan paksaan dan
berimbas adanya perpecahan. Setidaknya kewajiban untuk menegakkan Syariat
Islam sudah dilaksanakan masalah hasilnya itu perkara lain. Yang terpenting
tujuan Islam yaitu rahmatan lil ‘alamin (kesejahteraan bagi semesta) dapat
terealisasikan, dengan maksud yaitu penyatuan visi Islam tentang kehidupan ke
dalam tujuan utama pendirian negara-bangsa. Hal ini berangkat dari kaidah alghayah
wa al-wasail (tujuan dan metode), NU menempatkan negara sebagai alat
bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah rahmatan lil
‘alamin (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut
bisa diterima, meskipun tidak berbentuk Islam.NIM. 07370005 AHMAD MAHMUDI2014-07-07T07:49:09Z2016-05-04T05:55:10Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13506This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/135062014-07-07T07:49:09Z
IDEOLOGI GERAKAN ISLAM
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai baru dan dalam perjuangannya, dapat dikatakan
berhasil.Karena atas dasar keterbukaan .maka, PK mentransformasi diri menjadi PKS pada tahun
2003.Citra partaipun berganti menjadi jargon “bersih dan peduli”. Sehingga1,7 persen naik
menjadi 7,3 persen perolehan pada pemilu 2004. Hal ini sebagai indikasi dari adanya pemilih
yang beralih untuk memilih, mulanya mereka condong kepada partai Islam lainnya namun,
mendapatkan kekecewaan dan pilihan jatuh kepada PKS. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa
yang dialami oleh partai Adalet ve Kalkinma Partisi di Turki. Kemunculan partai AKP sebagai
aktor yang patut diperhitungkan dalam proses demokratisasi Turki bukanlah suatu kebetulan
yang tiba-tiba. Adanya persamaan ini, membawa indikasi bahwa adanya persamaan yang
mengacu pada adopsi ideologi yang diambil oleh PKS dari AKP.Hal yang menarik adalah,
apakah boleh terjadinya transformasi ideologi dari satu partai oleh partai lainnya?
Penelitian ini tergolong pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan
dengan beberapa tahapan berdasarkan studi kepustakaan, baik melalui buku,referensi dan
berbagai sumber yang berkaitan dengan PKS dan partai yang se-ideologi dengannya. Yang
ditujukan untuk menganalisa adanya transformasi adopsi budaya dalam tubuh PKS terhadap
partai Adalet ve kalkinma partisi dan menggunakan beberapa variabel kunci diantaranya:
Bagaimana pengaruh ideologi AKP terhadap ideologi gerakan PKS ?Bagaimana pandangan
Siyasah terhadap adopsi ideologi gerakan AKP oleh PKS?
Deskripsi ini kemudian dipetakan dengan beberapa analisis yang dikaji secara
komprehensif.menghadirkan sejumlah data yang diperoleh dari buku, penelitian tentang AKP,
PKS dan literatur yang berasal dari berbagai media. Penelitian ini mengengenai ideologi
partai.Sehingga ada pendalaman materi yang lebih mendalam terhadap profil partai, proses
berdirinya, penokohan dan sebagainya.
Penelitian ini mengungkap beberapa fakta mengenai kedekatan ideologi diantara Partai
Keadilan Sejahtera,Proses berdirinya KAMMI, PK sampai pada PKSterjadi pasca lengsernya
Presiden Soeharto maka akan semakin sulit untuk terwujudnya kesempatan reformasi yang
diilhami oleh Islam. Saat itu, para aktivis telah berhasil menguasi kampus-kampus ternama lewat
pengusaan terhadap LDK dan berhasil mendirikan KAMMI pada konferensi LDK yang akan
menjadi cikal-bakal PK.Ikhwanul Muslimin dan Partai Adalet ve Kalkinma Partisi. Dengan
adanya penanaman nilai Tarbiyah dan pendidikan keder dari Timur Tengah yang dibawa lewat
forum-forum Tarbiyah.Dari awal berdiri PKS telah memploklamirkan diri sebagai partai dengan
basis Islam. Adanya Tarbiyah, gerakan dakwah dan gerakan politik yang diadopsi dari model
pergerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. Gerakan ini menjalankan forum-forum
pembinaan rohani yang terorganisir: usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa
(pertemuan mingguan), rihlah(rekreasi), mukhayyam(perkemahan), daurah(pelatihan intelektual)
dan nadwah(seminar)
NIM. 10370016 SITRI KURNIA HAYA 2014-11-12T03:08:59Z2022-10-03T01:36:12Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14492This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/144922014-11-12T03:08:59ZSISTEM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM PERSPEKTIF
KETATANEGARAAN HUKUM ISLAMMemilih pemimpin atau kepala negara untuk menjalankan suatu sistem
pemerintahan, merupakan suatu sikap politik yang sangat penting. Dalam memilih
pemimpin, ada banyak mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang
terbaik. Di Indonesia, sebelum dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat
pada tahun 2004, presiden secara periodik dipilih oleh Majelis Permusyaratan
Rakyat (MPR), yaitu suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan tinggi
dalam konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen tahun 2000-2003.
Sesuai dengan perkembangan demokrasi, pada tahun 2014 presiden dipilih
langsung oleh rakyat dengan dasar Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang
pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun sifat dari pemilu 2014 adalah
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui mekanisme tersebut,
rakyat bebas menggunakan hak politiknya (hak memilih) untuk menentukan
pemimpin yang terbaik bagi mereka.
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam
sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 beserta variabel-variabel
yang mendorong berlakuknya UU No. 42 tahun 2008. Dengan adanya variabelvariabel
ini, kita tidak hanya memandang sistem pemilihan presiden hanya dengan
menggunakan undang-undang semata, akan tetapi juga dengan menggunakan
sistem hukum tatanegara Islam. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan
normatif sesuai dengan kaidah hukum tatanegara islam yang banyak
dikembangkan para Ulama kontemporer.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang
bersifat deskriptif analitik. Pencarian data dilakukan melalui mengkaji sumber
kepustakaan berupa data-data primer dan data sekunder yang relevan dengan
pembahasan dan kemudian menganalisis data-data tersebut secara detail.
Selanjutnya, hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan
presiden tahun 2014 adalah relevan dengan sistem hukum tatanegara Islam.
Para Ulama mengelompokkan empat sistem pemilihan pemimpin. Pertama,
pemilihan hanya sah kalau dilakukan oleh ahl al-aqdi wa al-halili dari seluruh
pelosok negeri, hingga persetujuan itu dari seluruh rakyat. Kedua, pemilihan
hanya sah kalau paling kurang dilakukan oleh lima orang, dan seorang diantara
mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang lainnya. Ketiga,
pemilihan itu sah kalau dilaukan oleh tiga orang, apabila seorang diantara mereka
diangkat sebagai imam adalah harus dengan persetujuan dua orang yang lain.
Keempat, pemilihan imam sah dilakukan oleh seorang. Adapun yang relevan
dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia tahun 2014 adalah pendapat
pertama, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahl al-aqdi wa al-halili dari seluruh
pelosok negeri.NIM. 08370024 ARINA FITRIA2014-11-13T06:04:57Z2016-05-04T03:51:07Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14516This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/145162014-11-13T06:04:57ZPARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI PONDOK PESANTREN WAHID
HASYIM PADA PILPRES 2014
Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum
adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan
rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.
Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi
pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang
berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk
menentukannya, Dalam konteks Indonesia, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini
melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Yayasan Pondok Pesantren
Wahid Hasyim Yogyakarta merupakan sebuah institusi pendidikan yang didalamnya
terdapat pemilih pemula yaitu para santri yang berpendidikan formal seperti
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan SMA Sains ALQuran
serta lembaga-lembaga pendidkan non formal yaitu Madrasah Diniyah dan
Ma‟had Aly yang sudah memiliki hak untuk menyuarakan suara mereka dalam
pemilihan umum 2014 khususya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.. Melihat
permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali Partisipasi Pemilih Pemula di
Pondok Pesantren Wahid Hasyim kemudian bagaimana bentuk partisipasi politikya
Pada Pilpres 2014.
Penelitian ini menggunakan teori fikih siyasah yang berbicara tentang
hubungan antara rakyat dan pemimpinnya, Adapun jenis penelitian yang digunakan
adalah field research , Sifat penelitian ini sendiri deskriptif-analitik. Adapun teori lain
yang digunakan yaitu teori kepemimpinan politik islam dan teori perilaku politik
Hasil Penelitian menunjukan bahwa : Pemilih pemula adalah warga Negara
Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh
santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini bisa dilihat dari data
responden dimana jumlah golput lebih sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi
para pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada pemilihan presiden
2014 dan dibagi dalam dua faktor yaitu internal adalah rasa ingin tahu dan Kesadaran
Politik Para Pemilih, selajutya faktor eksternal adalah kesibukan sehari-hari, TPS
berada di luar kota atau tidak terjangkau, tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asal.
NIM. 10370022 ROFIK ANWAR 2014-11-14T07:48:36Z2016-05-04T01:49:41Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14541This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/145412014-11-14T07:48:36ZPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS
MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS
Selama ini Lembaga Pers Mahasiswa belum mendapatkan perlindungan
hukum dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur
tentang pers pun tidak mengatur mengenai pers mahasiswa. Pasal-pasal yang ada
di dalamnya mengatur beberapa ketentuan secara umum mengenai pers. Beberapa
di antaranya ialah tentang kewartawanan, kode etik jurnalistik, organisasi pers,
perusahaan pers, hak jawab, hak koreksi, hak tolak, kewajiban koreksi, hingga
Dewan Pers.
Namun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih khusus
mengenai pers mahasiswa. Pers mahasiswa sebagai kontrol sosial tidak mendapat
legitimasi di mata hukum, terutama dari kampus sendiri. Sehingga pers
mahasiswa sering mendapat ancaman di dalam kampus sendiri, seperti tidak akan
diberi biaya atau dana untuk penerbitan dari rektorat, tidak diberi nilai bagi para
pegiat pers mahasiswa dari dosen tertentu, hingga ancaman pembredelan institusi
lembaga pers mahasiswa itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi tinjauan utama dalam
penelitian ini karena undang-undang tersebut merupakan peraturan yang berlaku
sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan
wawancara kepada beberapa narasumber dari insan pers umum dan pers
mahasiswa, untuk membahas secara detail mengenai perlindungan hukum bagi
pers mahasiswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
Hasil penelitian yang diperoleh ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999 tidak memberi perlindungan hukum bagi pers mahasiswa. Beberapa pasal di
antaranya adalah pasal mengenai wartawan dan kode etik jurnalistik, hak tolak,
hak jawab, hak koreksi, organisasi pers, perusahaan pers, dan Dewan Pers. Dari
beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut, pers mahasiswa tidak mendapat
treatment atau perlakuan khusus dari Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu
pers mahasiswa tidak mempunyai alat legitimasi kuat dalam menghadapi
persoalan hukum yang terjadi atas sengketa pers. Sudah saatnya pemerintah
memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pers mahasiswa dalam bentuk
Undang-Undang yang mengatur pers mahasiswa. Dengan demikian, perlindungan
kemerdekaan pers di dalam dunia pendidikan dapat terjamin.
NIM. 09370011 IBNO HAJAR 2014-12-02T02:15:27Z2016-05-04T06:59:44Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14815This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148152014-12-02T02:15:27ZSIKAP POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP KASUS
LUTHFI HASAN ISHAAQ DALAM KORUPSI IMPOR DAGING
Skripsi ini membahas tentang sikap politik PKS terhadap kasus Luhfi Hasan Ishaaq
dalam suap impor daging sapi. Latar belakang dari pembahasan tentang sikap politik PKS
dalam penelitian ini yakni karena adanya fenomena politik yaitu Penangkapan terhadap
Luthfi Hasan Ishaaq selaku mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kasus suap impor daging Sapi, pada tanggal 29
Januari 2013. Hal ini yang kemudian membawa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam
lubang permasalahan pemimpin atau kadernya yang berimbas pada pertaruhan elektabilitas
partai, apalagi PKS sendiri mengusung ideologi partai yang anti korupsi. Sikap politik adalah
salah satu jalan mutlak yang dilakukan PKS dalam menanggapi kasus LHI.
Metode yang digunakan dalam penulisan skrispsi ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Penilitian ini merupakan penelitian liberary research yang menggunakan teori
dimensi sikap yaitu (1) arah sikap politik, (2) intensitas sikap politik, (3) keleluasaan sikap
politik, dan (4) konsistensi sikap politik. Keempat dimensi ini yang dapat mengukur
bagaimana sikap politik PKS terhadap kasus LHI ini.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sikap politik PKS dalam kasus LHI dapat
dikategorikan menjadi dua bagian yakni sikap dalam bidang politik dan sikap dalam bidang
hukum. Sikap PKS dalam bidang hukum yakni dengan memberikan bantuan hukum terhadap
LHI yang terjerat kasus suap impor daging. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Tim
Kuasa Hukum LHI, yang di pimpin oleh Mohamad Assegaf dan kawan-kawan.
Sikap PKS dalam bidang politik yaitu: (1) Membentuk isu politik di media massa
bahwa KPK terlalu cepat dalam memutuskan perkara/kasus LHI, atau tidak sesuai dengan
ketentuan. (2) Kasus LHI merupakan “konspirasi” terhadap PKS. (3) Kasus LHI merupakan
awal gerakan Zionis melawan partai Islam. (4) Kasus LHI desain besar menghancurkan PKS.
(5) Kredibilitas PKS tidak akan terpengaruhi oleh kasus LHI. (6) Kasus LHI merupakan
pengalihan isu partai Demokrat.
Secara konseptual, dari ke-empat dimensi atau karakteristik sikap politik, sikap PKS
terlihat ambigu, tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik arah sikap,
intensitas sikap, keleluasaan sikap, dan konsistensi sikap, kecuali sikap dalam bidang hukum
saja (memberikan bantuan hukum). Misalnya, tentang Zionis, Konspirasi dan lain sebagainya
yang tidak dapat dibuktikan secara valid. Pasca kasus LHI telah memberikan dampak
terhadap Elektabilitas PKS meskipun tidak terlalu signifikan. Perolehan suara PKS pada
pemilu 2014 mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2009, yakni defisit 1,09 persen dari
7,88 persen pada 2009, menurun menjadi 6,79 persen pada 2014. Penurunan elektabilitas
PKS yang tidak terlalu signifikan dikarenakan oleh langkah politik PKS yang cepat dalam
menggantikan kedudukan LHI (sebagai mantan president PKS), digantikan oleh Anis Matta
(sebagai president PKS). Pergantian pemimpin yang cepat tersebut-lah yang tidak di miliki
oleh partai-partai lain, terutama partai Islam di Indonesia.
Kata Kunci: Sikap Politik, Dimensi Sikap, Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera
(PKS).
NIM. 08370040 ZAENAL ARIFIN 2014-12-02T02:17:53Z2016-05-02T07:50:43Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14816This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148162014-12-02T02:17:53ZIDEOLOGI POLITIK DILEMATIS
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN PRAGMATISME
Kehidupan partai politik di Indonesia hanya cenderung mengedepankan
kepentingan politik praktis semata dan mengenyampingkan pada nilai ideologi.
Fenomina ini mulai terlihat jelas pada pemilu 2014 ketika partai-partai politik
membuang jauh-jauh persaingan antar partai demi merebut kekuasaan. Partaipartai
Islam dan sekuler yang sebelumnya menjadi lawan, kemudian bergabung
menjadi kawan. Berbagai partai-partai politik yang awalnya merupakan partai
yang memiliki basis ideologi dan beridentitas sebagai partai kader malah bergeser
menjadi partai yang pragmatis. Bahkan, kasus koalisi dengan jarak ideologi yang
berbeda seperti PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan partai PPP
dan PKS yang mana kedua partai tersebut menjadikan Islam sebagai basis
ideologinya. Selain itu, di beberapa daerah terjadi koalisi yang secara akal sehat
sangat bersebrangan antara PKS dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang
secara formal PDS merupakan partai umat nasrani. Oleh kerena itu, penulis
menganggap penting meneliti hal ini lebih lanjut.
Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: ideologi politik apa yang menjadi
pijakan PKS? dan apakah dampak ideologi politik PKS dilematis seiring dengan
perkembangan sistem kepartaian di PKS?
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan
menggunakan dasar penelitian fenomenologis dan bersifat diskriptif analitis.
Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Habitus dan
Arena (Habitus and Field) dalam Ideologi Politik Pragmatis.
Penelitian ini menemukan bahwa, partai politik yang memiliki latar
belakang ideologi Islam seperti PKS lebih cenderung mengangkat isu populis
untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologi yang dimilikinya.
Sehingga dimana partai tersebut yang pada awalnya berbasis religius (islam) dan
merupakan partai doktriner, kini berbalik arah semakin mendekatkan diri dan
terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis. Hal itu dilakukan
demi kepentingan pragmatis dan upaya mendapatkan meja kekuasaan.
NIM. 08370046 ACH. BASYIR 2014-12-02T02:19:24Z2016-05-04T06:09:11Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14817This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148172014-12-02T02:19:24ZPENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT
PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan setingkat provinsi yang memiliki
status istimewa yang mendasarkan pada hak-hak dan asal usul sebagaimana Pasal 18
(b) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah tertuang dalam Undang-Undang
Keistimewaan DIY dengan melalui mekanisme penetapan yang didasarkan pada
aspek historis, sosiologis, dan yuridis. Peneliti mencoba mendalami bagaimana
pandangan atau sikap politik Partai Demokrat Yogyakarta mengenai penetapan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jenis penelitian yang digunakan adalah field research. Teknik pengumpulan
data peneletian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan,
sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dengan sejumlah
pengurus Partai Demokrat Yogyakarta, baik di DPD ataupun di DPC. Adapun
penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisa pandangan dan sikap politik Partai
Demokrat Yogyakarta apakah sesuai dengan ajaran Islam dengan pendekatan
normative yaitu berlandaskan Al-Quran.
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai pandangan dan sikap
politik Partai Demokrat terhadap penetapan Gubernur DIY didapat bahwa Partai
Demokrat bukan berdiri di pemilihan atau penetapan. Namun, partai ini
menginginkan untuk mendiskusikan bersama stakeholder, mana yang terbaik untuk
Yogyakarta. Pemikiran dari partai ini yakni harus mempertimbangkan pada
konteks sekarang atau masa depan, bukan hanya dengan sosok seorang
Hamengkubuwono X atau landasan historis saja. Tatanan pemerintahan yang
demokratis di Yogyakarta harus didesain dengan perdais, tentang kelembagaan. Partai
politik harus ikut mengawal bagaimana agar jalannya pembangunan dan pelayanan
masyarakat dalam suatu pemerintahan itu berlangsung baik.
Dengan menganalisa sejarah, dimasukannya nilai dan aturan dalam suksesi
kepemimpinan dalam Islam ke dalam suksesi penetapan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta yaitu syarat-syarat dan kandidat internal. Penerapan syarat-syarat
pemimpin menurut Al-Mawardi dan suksesi di era Khulafaurrasyidin ke mekanisme
suksesi penetapan Gubernur DIY diharapkan dapat melindungi kebutuhan
masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka
dapat penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan
asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana mekanisme
penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur itu juga sejalan dengan prinsip-prinsip
dalam politik Islam seperti musyawarah, keadilan dalam suatu pemerintahan.
NIM. 10370009 SHELLA MARCELINA 2014-12-02T02:21:16Z2016-05-04T03:19:31Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14818This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148182014-12-02T02:21:16ZKEJAHATAN TABRAK LARI (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 312)
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas, yang mana
pelaku atau orang yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Tabrak lari tergolong
sebagai tindak kejahatan, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum,
terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung
dalam UU No. 22 Tahun 2009, sebagai tindak kejahatan. Pada dasarnya hukum
diciptakan guna melindungi dan menghormati hak asasi manusia, terlebih bagi
negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, begitu pula hukum Islam.
Sehingga apa yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 khususnya, secara tidak
langsung merupakan upaya penegakan HAM. Namun hukum Islam memandang
lain mengenai tabrak lari yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009, begitu pula
mengenai hukumannya yang kurang spesifik. Hukum Islam membagi perbuatan
ke tiga golongan, 1. kelalaian, 2. Kesengajaan, dan 3. Menyerupai sengaja.
Sedangkan Hukum positif hanya membagi kelalaian dan kesengajaan saja.
Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengetahui ketentuan hukum islam
terhadap tindakan tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009. (2) mengetahui
sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari dalam tinjauan hukum islam.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),
yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.
Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif,
yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang
memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori
hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.
Hasil pembahasan penulisan ini menunjukkan bahwa, ketentuan tabrak lari
yang ada dalam UU No. 22 Tahun 2009 Penulis memasukkan tabrak lari ke dalam
perbuatan sengaja karena Pertama,Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan
kerugian. Kedua,Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan (melarikan
diri), walaupun perbuatan tersebut tidak menghendaki kerugian korban.
Ketiga,Korban mengalami kerugian, hukuman yang ditetapkan berdasarkan
penggolongan ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat,
dan meninggal dunia. Hukuman Takzir ketika korban mengalami kerugian materi
dan luka ringan, kemudian Diyat untuk luka berat, dan Qishash diberikan ketika
korban meninggal dunia begitupun dengan Diyat, ketika pelaku mendapatkan
maaf dari keluarga korban.
NIM. 10370018 MUQOWAM FIKRI 2014-12-02T02:22:56Z2016-05-04T06:40:02Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14819This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148192014-12-02T02:22:56ZJIHAD DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONALDiantara pembahasan dalam ranah hukum Islam yang lain, topik jihad saat adalah
sebuah diskursus yang penting dan krusial untuk dibahas. Terdapat dua spek Akan
tetapi pembahasan topic ini belumlah semaju tema lainnya seperti feminisme atau
diskursus kepemimpinan. Padahal dalam dunia internasional topik ini juga
mendapat kritikan pedas dari banyak pihak. Skeptisisme terhadap jihad ini muncul
kembali setelah sekian lama seolah mati suri di masa kolonialisasi barat.
Skeptisisme ini muncul sebagai respon dari sebagian umat Islam yang mengklaim
jihad sebagai alasan mereka untuk melancarkan tindakan terorisme mereka. Dalam
menanggapi hal ini banyak umat muslim yang secara sederhana hanya menjawab
dengan sederhana tanpa menganalisa dan memberi jawaban yang lebih ilmiah
karena itu muncullah pendapat yang apologetic yang dengan sederhana mengatakan
bahwa Islam adalah agama yang damai dan seolah tidak menghiraukan ayat-ayat
pedang yang digunakan oleh para teroris muslim dalam meneror dunia. Sedangkan
umat Islam yang radikal dan cenderung mendukung kegiatan terorisme tersebut
terus berkembang dengan sedikit perlawanan ilmiah untuk meruntuhkan argumen
mereka. Oleh karena itu dibutuhkan pembahasan lebih dalam mengenai ayaat-ayat
dan hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad untuk mencari apa makna sebenarnya
yang ada dalam aturan tersebut. Langkah yang diambil adalah dengan melihat dalildalil
tersebut dengan perspektif keadaan perang di masa itu. Langkah selanjutnya
adalah membandingkan fiqih jihad tersebut dengan Hukum Humaniter
Internasional sebagai peraturan yang mengatur perang di masa ini. Dengan melihat
keidentikan yang ada di antara keduanya, pembahasan ini akan dapat menjawab
tuduhan orang yang skeptis dengan Islam sekaligus juga kelompok radikal yang
mempromosikan terorisme.
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa hadis dan ayat Al-Quran yang
berkaitan dengan jihad setelah menganalisa keadaan di masa itu. Hal ini dilakukan
dengan menggunakan data-data primer yang terdapat dalam kitab hadis dan kitab
fiqih klasik yang membahas tentang jihad. sedangkan dari segi Hukum Humaniter
Internasional, akan dianalisa pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang terkandung
di dalamnya. . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan
norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada
berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah
pustaka.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama bahwa peraturan yang ada
dalam fiqih jihad adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan secara spesifik
sebagai keadaan yang umum di saat itu. Hasil dari pengaruh keadaan inilah yang
menyebabkan banyak peraturan mengenai jihad banyak yang terlihat kejam dan
seolah brutal. Peraturan-peraturan inilah yang diikuti oleh kelompok radikal yang
berujung kepada terorisme dan diikuti oleh orang-orang yang skeptic yang
berpuncak pada Islamophobia. Dengan analisa yang lebih seksama dan dengan
dibandingkan dengan peraturan perang yang ada di dunia moderen, dapat dilihat
bahwa peraturan yang dibuat di masa Nabi itu adalah peraturan yang wajar ada
dalam keadaan perang. Hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan-peraturan yang
ada dalam Hukum Humaniter Internasional dan praktek perang moderen yang
menggunakan kebijakan yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah penekanan pada
konteks perang sebagai salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam
mengaplikasikan jihad di zaman moderen saat ini.
NIM. 10370042 WASKITO JATI 2014-12-02T02:25:18Z2016-05-03T08:46:46Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14820This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148202014-12-02T02:25:18ZKONSEP KEDAULATAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ABU BAKAR
BA’ASYIR (STUDI ANALISIS TERHADAP BUKU TADZKIROH)
Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat
penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara.
Berbicara tentang masalah kedaulatan tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan,
sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan yang
tertinggi untuk memerintah suatu negara. Aspek penting dari konsep kedaulatan
adalah adanya ruang lingkup kekuasaan (scope of power) dan soal jangkauan
kekuasaan (domain of power). Lingkup kedaulatan berkenaan dengan soal aktivitas
yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan terkait
terkait dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan sebagai konsep
mengenai kekuasaan yang tertinggi (the sovereign). Yang menjadi pertanyaan disini
adalah siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang menjadi obyek atau sasaran
yang dijangkau oleh kekuasaan tertinggi itu?.
Dalam perkembangannya muncul banyak perbedaan pendapat tentang konsep
kedaulatan, banyak tokoh yang menciotakan teori-teori tertentu tentang kedaulatan
itu sendiri. Diantaranya adalah Abu Bakar Ba’asyir, sebagai seorang yang selama
gigih memperjuangkan tegaknya syari’at Islam, dia memunyai beberapa pemikiran
tentang konsep kedaulatan negara itu sendiri. Bagaimana sebenarnya pemikiran Abu
Bakar Ba’asyir tentang konsep kedaulatan negara?, Bagaimana pemikiran tersebut
menurut politik konvensional dan politik Islam?, Apa relevansinya terhadap
penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia?.
Penelitian ini menggunakan teori integrasi yang merupakan sebuah usaha atau
proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada satu negara sehingga
dapat tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Hubungan antara integrasi
nasional dengan kedaulatan negara mencakup dua masalah utama. Pertama,
bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Kedua,
bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik
masyarakat atau individu-individu di dalamnya. Adapun jenis penelitian yang
digunakan adalah library research, sifat penelitian ini sendiri bersifat deskriptifanalistis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Konsep kedaulatan negara menurut
Abu Bakar Ba’asyir adalah kedaulatan yang bersumber dari Tuhan, segala aspek
kehidupan manusia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya. 2).
Menurut Politik konvensional, pemikiran Abu Bakar Ba’asyir tentang konsep
kedaulatan negara tidak sesuai dengan realita dan kondisi yang ada saat ini. Karena
esensi dari kedaulatan negara yang sebenarnya adalah kedaulatan yang dimiliki oleh
rakyat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah, Sedangkan dalam politik
Islam, pemikiran Abu Bakar Ba’asyir masih bisa sesuai dengan asas-asas yang
terkandung di dalamnya karena Islam menyandarkan kedaulatan politiknya pada
landasan-landasan kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. 3). Pemikiran Abu
Bakar Ba’asyir tentang konsep kedaulatan negara tidak relevan bila dihubungkan
dengan sistem penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia karena bertolak
belakang dengan negara Indonesia yang menganut paham demokrasi (kedaulatan
rakyat).
NIM. 10370028 FACHRUDIN ALFIAN LIULINNUHA 2014-12-02T02:26:51Z2016-05-02T08:00:31Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14821This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/148212014-12-02T02:26:51Z
KEBIJAKAN UIN SUNAN KALIJAGA DALAM MENCEGAH ABORSI DI KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
Aborsi merupakan masalah yang pelik di dalam kehidupan dari zaman dahulu hingga sejarah. Dalam hal ini terdapat banyak hal yang membuat seseorang tidak siap dalam kehamilannya bahkan tidak ingin bayinya lahir sehingga menyebabkannya untuk melakukan aborsi. Masalah aborsi ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. UIN Sunan Kalijaga merupakan institusi yang mengajarkan kepada mahasiswanya selain keilmuan umum juga mengajarkan tentang keilmuan Islam untuk menjadikan mahasiswanya memiliki moral yang baik. Namun, masih terdapat beberapa mahasiswa UIN yang melakukan aborsi. Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali aborsi dalam kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kebijakan institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah terjadinya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang terdapat dalam suatu institusi dalam mencegah adanya tindak pidana dalam institusi tersebut untuk terciptanya suatu tujuan tertentu yang baik untuk masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah field research atau penelitian lapangan, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik-deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum pidana Islam melarang dilakukannya aborsi yang terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur’an dan juga KUHP yang melarang tentang aborsi. 2) Hal-hal yang mendorong terjadinya aborsi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat disebabkan oleh adanya perilaku seks bebas, pergaulan bebas, dan lingkungan. 3) Dalam institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disebutkan bahwa aborsi merupakan pelanggaran berat.
NIM. 10370021 BAROKATUS SHOLIHAH 2014-12-09T03:03:43Z2016-05-04T06:44:36Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15050This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/150502014-12-09T03:03:43ZELEKTABILITAS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2004-2014 DI KABUPATEN MADIUN
(STUDI HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004-2014 DI KABUPATEN MADIUN)
Kabupaten Madiun merupakan daerah yang berada di daerah Mataraman,
yang tidak banyak memiliki pesantren atau memiliki banyak santri seperti di
daerah Tapal Kuda yang banyak memiliki pondok pesantren. Namun, hal tersebut
mampu menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun memiliki
elektabilitas yang terus meningkat pada tiap pemilu Legislatif tahun 2004 hingga
2014.
Tahun 2014 ini, PKB Kabupaten Madiun mendapat kenaikan elektabilitas
hingga menempati urutan pertama, terjadinya kenaikan tersebut dianggap karena
adanya 2 faktor yaitu effect tokoh yaitu munculnya Rhoma Irama dan Mahfud MD
sebagai dampak dari adanya faktor nasional dan faktor lokal adalah karena faktor
bupati yang diusung oleh PKB yang mnjabat hingga dua periode.
Jenis Penelitian ini ini merupakan field research (penelitian lapangan)
dengan metode penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini
dilakukan di Kabupaten Madiun. Penelitian dengan menggunakan metode
pengumpulan data yaitu melihat hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Madiun pada tahun 2004 hingga tahun 2014, wawancara kepada
pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun, serta beberapa
tokoh mayarakat di Kabupaten Madiun terkait adanya peningkatan elektabilitas
PKB Kabupaten Madiun selama pemilu legislatif tahun 2004 hingga 2014 dan
dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan
elektabilitas PKB Kabupaten Madiun pada pemilu legislatif selama ini adalah
karena adanya beberapa faktor, yaitu: Pertama, kuatnya fanatikisme warga
Nahdlatul Ulama terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua, adanya faktor dari
kader atau calon yang diusung dari PKB, pendekatan yang dilakukan oleh para
calon dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada masyarakat seperti dengan suka rela
memberikan bantuan kepada masyarakat seperti memberikan biaya untuk
membeli kaos kepada sebuah Karang Taruna di salah satu Kecamatan, selain itu
sosok dari adanya bupati muhtarom yang menunjukkan bahwa dirinya merupakan
kader PKB yang dapat memberikan image yang baik bagi dirinya snediri dan
PKB, ketiga adanya pengaruh dari kyai
yang masih kuat mempengaruhi
dibeberapa daerah di kabupaten Madiun.
NIM. 10370049 WAHIDATUL AULA RIEZKY P.P 2014-12-09T03:21:40Z2016-05-04T06:13:41Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15051This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/150512014-12-09T03:21:40ZMODEL PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SECARA
SERENTAK: (STUDI KASUS DI LAMPUNG TAHUN 2014)
Pemilihan umum tahun 2014 berlangsung lebih demokratis serta mampu
menggugah antusias masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta menjadi kontrol
terhadap pelaksanaan pemilu. Pada pemilihan umum 2014, khususnya di daerah
Provinsi Lampung yang dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur bersamaan dengan pemilihan umum Legislatif. Hal ini menjadi sebuah
pengetahuan baru untuk memperbaiki sistem pemilu kedepan. Bagaimana
manajemen pemilu KPUD Lampung dalam melaksanakan pemilu Legeslatif dan
eksekutif secara serentak tahun 2014?.
Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (fielt receach) dengan
mengumpulkan data dan informasi langsung yang diperoleh melalui pengumpulan
dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari KPUD Provinsi Lampung. Serta
melakukan wawancara dari pihak-pihak yang terkait yakni para anggota
Komisioner KPU Lampung beserta Jajarannya, dan buku-buku atau referensireferensi
lain yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.
Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif-analitis dengan mengoperasikan teori Good Governance atau
pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip dalam melaksanakan sistem
pemerintahan yang baik yakni; Partisipasi (participation, Penegakan Hukum
(Rule of Law), Transparansi (transparency), Responsif (Responsive), Konsensus
(Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi
(Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), Visi Strategis (Strategic vision). Dan
dengan mempertajam pengoperasian prinsip Efektivitas (Effectiveness) dan
Efisiensi (Efficiency) yakni; prinsip keseimbangan, prinsip mencapai
kemanfaatan, prinsip tidak boros dan prinsip berlaku adil.
Pemilu serentak secara garis besar dapat dilaksanakan dengan beberapa
model. Pertama, penyelenggaraan pemilu serentak untuk legislatif (DPRD
I/DPRD II) dan eksekutif (Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota). Kedua, penyelenggaraan pemilu
serentak untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Legislatif (DPR dan
DPD).
NIM. 10370039 SAIFUL ANSORI 2014-12-09T03:23:51Z2016-05-04T07:53:24Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15052This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/150522014-12-09T03:23:51ZKONSEP KEDAULATAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ABU BAKAR
BA’ASYIR (STUDI ANALISIS TERHADAP BUKU TADZKIROH)Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat
penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara.
Berbicara tentang masalah kedaulatan tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan,
sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan yang
tertinggi untuk memerintah suatu negara. Aspek penting dari konsep kedaulatan
adalah adanya ruang lingkup kekuasaan (scope of power) dan soal jangkauan
kekuasaan (domain of power). Lingkup kedaulatan berkenaan dengan soal aktivitas
yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan terkait
terkait dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan sebagai konsep
mengenai kekuasaan yang tertinggi (the sovereign). Yang menjadi pertanyaan disini
adalah siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang menjadi obyek atau sasaran
yang dijangkau oleh kekuasaan tertinggi itu?.
Dalam perkembangannya muncul banyak perbedaan pendapat tentang konsep
kedaulatan, banyak tokoh yang menciotakan teori-teori tertentu tentang kedaulatan
itu sendiri. Diantaranya adalah Abu Bakar Ba’asyir, sebagai seorang yang selama
gigih memperjuangkan tegaknya syari’at Islam, dia memunyai beberapa pemikiran
tentang konsep kedaulatan negara itu sendiri. Bagaimana sebenarnya pemikiran Abu
Bakar Ba’asyir tentang konsep kedaulatan negara?, Bagaimana pemikiran tersebut
menurut politik konvensional dan politik Islam?, Apa relevansinya terhadap
penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia?.
Penelitian ini menggunakan teori integrasi yang merupakan sebuah usaha atau
proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada satu negara sehingga
dapat tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Hubungan antara integrasi
nasional dengan kedaulatan negara mencakup dua masalah utama. Pertama,
bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Kedua,
bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik
masyarakat atau individu-individu di dalamnya. Adapun jenis penelitian yang
digunakan adalah library research, sifat penelitian ini sendiri bersifat deskriptifanalistis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Konsep kedaulatan negara menurut
Abu Bakar Ba’asyir adalah kedaulatan yang bersumber dari Tuhan, segala aspek
kehidupan manusia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya. 2).
Menurut Politik konvensional, pemikiran Abu Bakar Ba’asyir tentang konsep
kedaulatan negara tidak sesuai dengan realita dan kondisi yang ada saat ini. Karena
esensi dari kedaulatan negara yang sebenarnya adalah kedaulatan yang dimiliki oleh
rakyat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah, Sedangkan dalam politik
Islam, pemikiran Abu Bakar Ba’asyir masih bisa sesuai dengan asas-asas yang
terkandung di dalamnya karena Islam menyandarkan kedaulatan politiknya pada
landasan-landasan kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. 3). Pemikiran Abu
Bakar Ba’asyir tentang konsep kedaulatan negara tidak relevan bila dihubungkan
dengan sistem penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia karena bertolak
belakang dengan negara Indonesia yang menganut paham demokrasi (kedaulatan
rakyat).NIM. 10370028 FACHRUDIN ALFIAN LIULINNUHA