Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T09:12:52ZEPrintshttp://digilib.uin-suka.ac.id/images/sitelogo.pnghttps://digilib.uin-suka.ac.id/2024-01-23T02:04:14Z2024-01-23T02:04:14Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63148This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/631482024-01-23T02:04:14ZTINJAUAN YURIDIS DAN MASLAHAH TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJOLand acquisition for the public interest is an activity of providing land carried out with the aim of carrying out development. The development is expected to fulfill basic needs and improve people's welfare. In order to accelerate the development, President Jokowi issued Presidential Regulation No. 3/2016 on state strategic projects (PSN). One of the strategic state projects launched by the government is the construction of the Bener Dam located in Central Java. In the implementation of this project, there are still obstacles related to land acquisition carried out in Wadas Village for mining where mining is carried out to meet the material needs of dam construction. There was rejection by villagers who were worried about the impact that the mining activities could have, causing agrarian conflicts. Some parties also consider that the land acquisition mechanism carried out for mining in Wadas Village is not in accordance with the land acquisition law. This research aims to analyze agrarian conflicts that occur in Wadas Village, analyze land acquisition carried out in Wadas Village through the perspective of the Law. And this research will also discuss the benefit side considering the impact of mining will damage productive land that has been the livelihood of villagers.
In this research, the author uses empirical juridical research methods. Empirical juridical research is legal research related to the enactment or implementation of normative legal provisions in action on each specific legal event that occurs in society. Based on the results of the study, it shows that the agrarian conflict in Wadas village occurred because of the rejection by the residents of Wadas village as a form of protection of their living space, besides that there is also a structural conflict in which the regulations used in land acquisition in Wadas village are not in accordance with the Land Acquisition Law. in its implementation there are also principles that are not carried out by the government such as the principle of openness, participatory principles and others.
The impact of this mining will also be quite detrimental to residents considering that mining will be carried out on productive land that supports villagers and the location is also an area located in the highlands and is classified as prone to landslides. In addition, the mining can also potentially kill the springs that have been supporting residents. In the Islamic perspective, the purpose of the Sharia (Maqashid Sharia) is to protect religion, soul, mind, property, and offspring or better known as Ushul al-Khams. if Maqashid Sharia is not achieved, it can be said that mining carried out in Wadas Village does not fulfill the benefit.NIM.: 19103070066 Moh Alwi Ismail2023-11-07T02:58:28Z2023-11-07T02:58:28Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62101This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/621012023-11-07T02:58:28ZPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA PEPE KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAMHal penting dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah ganti rugi kepada masyarakat pemilik hak tanah dengan mekanisme konsultasi publik atau yang dikenal musyawarah. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, bertitik tolak dari adanya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan dua pertanyaan yaitu; bagaimana proses pemberian ganti rugi jalan tol di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dalam perspektif Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012? Dan bagaimana proses pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk jalan tol Solo-Yogyakarta perspektif maṣlaḥah. Jenis penelitian ini merupakan penilitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis yang memaparkan dan mengambarkan tentang keadaan dan fenomena yang terjadi mengenai suatu obyek yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber primer UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pada ganti rugi ini jika dianalisis menggunakan konsep maṣlaḥah ini termasuk ke dalam maṣlaḥah mursalah maṣlaḥah al-ḥajjiyah, dan maṣlaḥah al-‘ammaḥ. Ganti kerugian yang dilakukan melalui proses jual beli yaitu pelaksanaan dilakukan dengan prinsip tawar menawar dan pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan segera mungkin kecuali jika penerima hak melakukan penangguhan. Hal inilah sebenarnya menjadi tujuan hukum Islam yaitu maṣlaḥah mursalah, yakni menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dengan demikian konsep dan tujuan hukum Islam demi kepentingan masyarakat sangat terlihat jelas. Hukum Islam sama sekali tidak mentolerir perbuatan masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi sesamanya.NIM.: 18103070018 Anisah Marlina Boru Regar2023-11-03T06:45:10Z2023-11-03T06:45:10Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62073This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/620732023-11-03T06:45:10ZPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAMPerkembangan ekonomi digital saat ini terus berkembang telah menuju ke arah yang lebih maju dan salah satunya adalah perkembangan dunia virtual atau yang lebih sering di sebut dengan istilah metaverse. Dunia metaverse adalah dunia komunitas virtual yang di bangun di atas konektivitas tempat orang dapat bertemu, bekerja dan bermain, bahkan melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli. Salah satu bentuk pengembangan dari metaverse yang paling menarik adalah Tanah Virtual, di mana pengguna metaverse bisa memiliki tanah tersebut dan bisa memanfaatkan seperti jual beli, sewa-menyewa.. Dalam penelitan ini akan melihat bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah virtual pada platform Ransverse perspektif hukum positif dan hukum islam, lebih khusus pada asas-asas perjanjian, syarat-sarat perjanjian dalam jual beli, fatwa mui dan Maqāṣid Syariah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dan sifat penelitian berupa deskriptif analisis untuk melihat mekanisme dalam kepemilikan tanah virtual pada platfom Ransverse. kemudian peneliti menggunakan Pendektan Undang-Undang (Statue Approach) dalam hal ini untuk melihat kesesuaian antara mekanisme kepemilikan dengan asas-asass perjanjian yang sesuai dalam KUHPer. Pada penelitian yuridis-normatif data yang di gunakan bersumber dari data sekunder yaitu KUHPer serta Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 dan fatwa MUI. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemilikan tanah virtual pada platform Ransverse sesuai dengan asas-asas perjanjian namun belum sesuai dalam syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320KUHPer, Pertama belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan usia atau kecakapan dalam transaksi atau kepemilikan tanah virtual, kedua mengenai Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang Sedangkan dalam pandangan hukum islam yaitu dalam hal akad dan syarat jual beli belum sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu mengenai barang atau objek jual beli bersifat belum jelas atau ada unsur gharar di dalamnya dan Syarat Yang Berkaitan Dengan Ijab dan Qabul yakni Berakal dan telah Akhil baligh. Kemudian penggunaan token kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi tanah virtual menyalahi Fatwa MUI dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 tentang keharaman penggunaan kripto sebagai alat pembarayan. Maqāṣid Syariah pada penelitian ini yang di tekankan pada hifzul mal (penjagaan terhadap harta) yaitu berhubungan dengan belum adanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah virtual.NIM.: 16380015 Muhammad Ibadur Rohman2023-11-02T07:34:24Z2023-11-02T07:34:24Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61622This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/616222023-11-02T07:34:24ZPERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAMperjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar.
dan apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.
Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya dua kesimpulan pertama Dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, tanah di samping mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial. Kebijakan pengelolaan tanah terlantar dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah dapat terealisasikan. Kedua beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar.NIM.: 16360027 Sunjanita Luthfi Sutami2023-10-27T02:49:49Z2023-10-27T02:49:49Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61920This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/619202023-10-27T02:49:49ZSTUDI TEORI RELASI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT TERHADAP PENGGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK INDUSTRI ANTARA KERATON YOGYAKARTA DAN WARGA DESA SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTULThe conflict between Srimulyo Village and PT. YIP, operated by PT. IGP, has yet to find a resolution up to the present time. Since as far back as 2015, the village government has often experienced losses. This is attributed to unpaid land rent issues and the delayed realization of environmental funds, which only materialized eight years after the establishment of PT. YIP, in the year 2023. The initial source of this conflict was the designation of Srimulyo Village as an industrial village, a decision made in the year 2000. The current village government has only issued policies to extend that permit. Such a designation was difficult for the villagers to oppose, as it involves a power relationship between the Sultan's leadership and the unique land ownership situation in the Special Region of Yogyakarta, which differs from other regions. Therefore, it is intriguing to elevate this exercise of power into a discourse through writing. The author analyzes this research using Michel Foucault's theory of power relations. The foundation lies in Foucault's notion that political direction and power should not only be viewed hierarchically from top to bottom, but also through understanding how power operates. The distinct land use in this area compared to other regions indicates the presence of discourses influencing land regulations in DIY. Thus, an analysis can be conducted on how, according to the UUPA (Basic Agrarian Law), land without ownership is considered state property, while in DIY, it is owned by the Sultan and Pakualaman Grounds. Moreover, in the specific context of Srimulyo Village, the involvement of the royal court in PT. YIP's entry and the land dispute resolution process warrants exploration as an academic work using qualitative research methods. The research's findings reveal that there indeed exists a power relationship involving DIY as a region in land regulations. Srimulyo Village agreed to the entry of PT. YIP through the royal court's influence and the Sultanate's permission, which ultimately led to numerous issues. Power relations are evident again as the dispute process unfolds. The land rent owed by PT. YIP to the Srimulyo Village Government, initially set at 8 billion, was reduced to 2.9 billion. This adjustment was based on an audit conducted by the DIY Inspectorate, directly ordered by Sultan Hamengkubuwono X. This step was taken to avoid escalating the issue further. The villagers reluctantly accepted this decision. In this context, Foucault acknowledges the existence of power from above. Here, the knowledge possessed by the community as an ethnic group, based on the findings of archaeological research, serves to legitimize power. DIY itself has a history of absolute monarchy governance that spans centuries. Consequently, the community's obedience to the ruler's decisions constitutes a form of knowledge.NIM.: 19105010018 Muhammad Rizki Yusrial2023-10-24T08:05:44Z2023-10-24T08:05:44Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61759This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/617592023-10-24T08:05:44ZPERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG (PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN FIKIH AGRARIA)Transfer of land rights is the change of rights to certain land to other rights, such as the right to buy and sell agricultural land to industry. This is due to competition in the use of agricultural land with the industrial estate sector that occurs due to social, economic, development and population growth phenomena. Likewise in the Karawang area with a lot of industrial development carried out by the government. However, the problem is the incompatibility between applicable regulations and the reality that occurs in the community, this results in many people losing their agricultural land and livelihoods.
The purpose of this study is to see how the rules governing the transfer of agricultural land rights (rice fields) to industry because they are traded for public interest. The research method used in this thesis is Normative – Empirical research (Applied Law Research) using normative case studies in the form of legal behavior products, namely reviewing laws through a Sociological Law research approach or can also be called field research, to examine applicable legal provisions and what happens in reality in society. The problem transfer of land right agricultural will be analyzed with two theories, namely the theory of Agrarian Law and the theory of Agrarian Jurisprudence
The results of research on these problems transfer of land rights and agricultural land to industrial estates in Karawang Regency in the concept of agrarian jurisprudence certainly cannot be separated from the rules of Ushul Fiqh which states the relationship between the government and the community is that the government has a relationship and obligation to pay attention to benefits in managing the affairs of its people. Turning on dead land for the public good is permissible because of Abandoning his land can make madharat. In the Agrarian Law, it is stipulated regarding the transfer of land functions, "all land rights have a social function" but based on the agreement of both parties and must not violate the Conditions. The transfer of land rights in agrarian law and agrarian jurisprudence both agree that when transferred to the public interest, they must look at expediency and reject lossesNIM.: 19103060046 Agus Gunawan2023-10-23T07:20:58Z2023-10-23T07:20:58Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61695This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/616952023-10-23T07:20:58ZAKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PROSES BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS PEMBELIAN TANAH DI SLEMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 165/PDT.G/2022/PN Smn)The transfer of land rights is one of the legal actions that results in the transfer
of land rights from the original owner to another party, one way to transfer land rights
is through buying and selling. In transferring land rights through buying and selling,
a juridical surrender or transfer of names is required. The purpose of changing the
name is to strengthen the buyer's rights as the new owner and to reduce disputes
because land rights have been legally transferred. Unlike the case of Yemima Mega
Riawan, who was late in registering the transfer process at the Sleman District Land
Office, so she received a rejection when registering because the seller's address was no
longer known. Therefore the Sleman Regency Land Office advised Yemima Mega
Riawan to file a lawsuit with the Sleman District Court so that Yemima Mega Riawan
could re-submit the process of transferring names to the Sleman Regency Land Office.
The main problem in this research is what are the legal consequences of delays in the
process of transferring the name and what legal remedies are taken by the buyer in
purchasing the land.
The type of research used in the preparation of this thesis is field research and
library research, using a Juridical Empirical research approach. The data source in
this study is primary data which is data obtained directly by interviewing the plaintiff
in Court Decision Number 165/Pdt.G/PN Smn. This research is a descriptiveanalytical
research, with data collection techniques using interview techniques.
From the results of the study, it was shown that due to the delay in the transfer
of names carried out by Yemima Mega Riawan, there was an element of default by Alif
Ardi Rahman, namely being late in fulfilling his achievements. As a result, Yemima
Mega Riawan wants the agreement to remain and the fulfillment of the agreement is
the handover of the title certificate. So that the certificate owned by Yemima Mega
Riawan does not get certainty that the legal certificate has not changed its name,
because Ardi Rahman no longer knows its whereabouts. Efforts made by Yemima Mega
Riawan to obtain legal certainty regarding the certificates she owns are by filing a
lawsuit at the Sleman District Court to obtain permission to process the transfer of
names to the Sleman Land Office in accordance with Article 125 point 2 letter a
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency
Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government
Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.NIM.: 19103040053 Faryza Zulfy Redina2023-07-10T02:05:53Z2023-07-10T02:05:53Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59710This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/597102023-07-10T02:05:53ZPELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022Agricultural land is closely related to the agrarian reform. Agrarian reform is a
constitutional mandate to reorganize the control, ownership, use, and utilization of
agrarian resources implemented in order to achieve legal certainty and protection as
well as justice and prosperity for all Indonesian people. In the era of President Joko
Widodo's leadership, agrarian reform is a national program that is enhanced in an
effort to build Indonesia from the edge and improve the quality of life as contained in
Jokowi-JK's Nawa Cita. In order to realize agrarian reform in the 2020-2024 RPJMN
covering an area of 9 (nine) million hectares, the government realized a program
called the Agrarian Reform Village. The successful implementation of agrarian
reform can be realized in the formation of Agrarian Reform Villages. Kulonprogo
Regency is one of the areas implementing Agrarian Reform Villages. Through the
Decree of the Regent of Kulonprogo, Purwosari Village is designated as an agrarian
reform village for the 2021 fiscal year and Jatimulyo Village as an agrarian reform
village for the 2022 fiscal year. Based on this, questions arise: first, how is the
implementation of agrarian reform in the welfare of the people in Kulonprogo
Regency in 2021-2022? second, what are the obstacles faced in the implementation
of agrarian reform in the welfare of the people of Kulonprogo Regency in 2021-2022?
To answer these questions, this research uses juridical-empirical research by
examining the theories of the welfare state, legal certainty, and justice as an
analytical knife. Interviews as primary legal material and legal publications in the
form of official and unofficial documents as secondary legal material. Meanwhile,
encyclopedias and other sources that have relevance to the research topic become
tertiary legal materials. Yuridical-empirical is the approach used in this research.
Thus this research is classified as field research.
The results of this study indicate that the implementation of agrarian reform in the
welfare of the people in Kulonprogo Regency in 2021-2022 is well implemented
with the agrarian reform village program. Besides that, of course, it cannot be
separated from the obstacles faced in the implementation of agrarian reform in
Kulonprogo Regency, including internal problems between conflicting parties in
solving the Puloseroyo land problem, the imbalance in the implementation of the
agrarian reform program, and the lack of information regarding land data located in
one of the villages.NIM.: 19103040082 Adinda Aulia Putri Salsabila2023-07-10T01:50:46Z2023-07-10T01:50:46Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59705This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/597052023-07-10T01:50:46ZANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH WARGA NEGARA INDONESIA NONPRIBUMI BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAU NOMINEE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 180/PDT.G/2020/PN YYK)This research discusses the nominee agreement because in the Yogyakarta
District Court Decision Number 180/Pdt.G/2020/Pn Yyk namely the Plaintiff was
hit by a Circular Letter of the Head of DIY Number K.898/I/A/1975 which states
that non-native Indonesian citizens are prohibited register land rights as property
rights. Due to a conflict with a regulation, the Plaintiff entered into a nominee
agreement with the Defendant in the Property Rights Certificate. The problem is
that when the Plaintiff wants to process the transfer of rights to be in his name
with land status other than ownership rights, but the Defendant does not want that.
This study uses normative research methods with the type of library
research to analyze decisions related to loan agreements. In this study, the
authors used sources such as Law Number 5 of 1960, Yogyakarta District Court
Decision Number 180/Pdt.G/2020/Pn Yyk, books, journals, and theses that
discuss loan agreements or nominees. As well as the theoretical framework in the
form of the agreement theory, the theory of land ownership, and the theory of
realia statute.
The results of the study show that the judge's legal considerations in this
decision stated that the plaintiff's lawsuit was unacceptable due to a lack of
parties as well as a loan agreement or nominee that contradicted the Circular of
the Head of DIY Number K.898/I/A/1975 could be considered as smuggling of law
and the agreement canceled in the first place or never existed. This means that the
practice of borrowing agreements or nominees is not valid and the parties
involved in these practices may be subject to legal sanctions.NIM.: 19103040052 Fiska Raisa Husna2023-07-07T06:59:40Z2023-07-07T06:59:40Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59690This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/596902023-07-07T06:59:40ZIMPLEMENTASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)The development of the Cultural Park to be built in Bantul Regency is
inseparable from the Bantul Regency Government's contribution in welcoming the
golden Indonesia 2045. The development of the Bantul Cultural Park is expected to
be a place for artists and people interested in arts and culture, not only for the local
community but also for the international community. Land acquisition is very
important before the utilization of land for development, especially the construction
of the Bantul Cultural Park. The development of the Bantul Cultural Park requires
less than 5 hectares of land, therefore the land acquisition uses a small scale whose
implementation is handled directly by the Bantul Culture Office. The substance of
land acquisition is to provide adequate and fair compensation in accordance with
applicable laws and regulations to the rightful parties. Departing from this, the
author is interested in examining how the implementation of Land Acquisition for the
Construction of the Bantul Cultural Park and the Provision of Compensation, the
obstacles faced and their solutions.
The research method used is juridical sociological, examining the reactions
and interactions that occur when a norm lives in society. Data collection through
interviews, observation, and literacy of various related laws and regulations. The
author wants to examine how the implementation of land acquisition, especially the
provision of compensation that occurs in the Land Acquisition for the construction of
Bantul Cultural Park, whether it is in accordance with the applicable laws and
regulations or vice versa.
The results of this study indicate that the implementation of Land Acquisition
for the construction of Bantul Cultural Park is in accordance with Law No. 2 of 2012.
The implementation of compensation has also been in accordance with Law No. 2 of
2012, which is given to the rightful party fairly and properly. There are several
obstacles including the rightful party passing away before the implementation of
compensation. In addition, the heirs of the deceased landowner live far from the
location of the land acquisition object, as well as the difficulty of communication
with the entitled party. Solutions to these obstacles include involving more elements
of the land agency in the land acquisition implementation team, exploring preimplementation
material for land acquisition, and utilizing the development of
communication technology.NIM.: 19103040004 Syarifah Rufaida2023-03-01T07:51:55Z2023-03-01T07:51:55Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56786This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/567862023-03-01T07:51:55ZPELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019Landreform is a government program in the form of a land redistribution process and/or land redistribution to reorganize control, ownership, use and utilization. Land redistribution is an activity that plays an important role in the success of the land reform program, because as we know that land redistribution is the taking over of agricultural land that exceeds the maximum limit by the government and then distributing it to landless farmers. In 2019 in Bantul District, Bantul Regency, the land redistribution activity has a target of 200 plots that have been determined by the central Land Office, this target is determined according to the conditions of each region. Based on these data, the author wants to know the implementation of the redistribution of land reform objects in Trirenggo Village, Bantul District, Bantul Regency in 2019.
This research is a field research which was conducted in Trirenggo Village, Bantul District, Bantul Regency regarding the redistribution of land reform objects in 2019. The nature of the research This is a descriptive-analytic, namely describing, describing and analyzing the research object, intended to provide data related to the research title in a clear and detailed manner and then analyzed to answer the problems to be studied. With a juridical-empirical research approach.
Methods of data collection using interviews, observation and documentation as well as assisted by other references such as books, scientific papers and laws and regulations. Based on the research conducted, it can be concluded that in the implementation of land redistribution, land reform objects have been carried out well, although there are several obstacles. The implementation is carried out in stages starting from preparation and planning, control of land redistribution objects, land redistribution, and construction of land recipients. With the redistribution of land as objects of land reform, the community gets legal certainty regarding the ownership status of the land they cultivate. Legal certainty obtained is one of the ways and manifestations of the State in the welfare of society.NIM.: 16340078 Oktaviani2023-02-21T02:28:53Z2023-02-21T02:28:53Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56416This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/564162023-02-21T02:28:53ZPENYELESAIAN KASUS TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TANAH DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)
(Studi Terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020)Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in order to increase the effectiveness of the provisions in Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency ( ATR/BPN) stipulates Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to find out how to resolve cases of overlapping land certificates at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the efforts made by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) so that there is no overlapping of land certificates.
This type of research is field research, namely by direct observation of the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Number 21 of 2021 concerning Handling and Settlement of Land Cases at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency ( ATR/BPN). The approach in this study uses an empirical juridical approach. This research is descriptive in nature, namely the research clearly describes various matters relating to the object under study, namely the settlement of cases of overlapping land certificates at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the efforts made by the Ministry of Agrarian Affairs and Forestry. Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in order to avoid cases of overlapping land certificates. The method of collection used the interview and documentation method.
The results showed that the settlement of cases of overlapping land certificates at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) by canceling one of the land certificates which was considered legally flawed and or administratively flawed. In order to prevent overlapping cases of land certificates, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) made several efforts, namely increasing human resources (HR) in the field of measurement and mapping, conducting socialization of land law by the Head of the Office of the Ministry of ATR. /BPN to village communities, improve measurement and mapping equipment at Regional Offices and Land Offices, conduct guidance and monitoring to regional offices and land offices on overlapping cases, and conduct a Complete Systematic Land Registration (PTSL) program.NIM: 18103040036 Nanda Dwi Puspita Ningrum2023-02-21T01:20:37Z2023-02-21T01:20:37Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56463This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/564632023-02-21T01:20:37ZPRAKTIK PENAMBANGAN TANAH MATI OLEH MASYARAKAT PULAU BAWEAN (TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN FILOSOFIS)Possession of free property that has not been controlled or owned by the other party. In reality in society often researchers look at land mining practices. However, these activities caused a lot of unrest for some other people. With the formulation of the problem: (1) What is the practice of mining dead land on Bawean Island?; (2) What is the normative, juridical, and philosophical review of dead land mining on Bawean Island?. This research is a field research that is a qualitative type of research with empirical juridical properties. Mixed data collection methods are libraries and fields sourced from observations, interviews, and documentation. The analysis method used in this study is descriptive analysis with a deductive thinking pattern. The practice of mining dead land by the people of Bawean Island has been mapped. Such as mining sand for building construction materials (manila sand), then there are rocks that can be used for building construction materials (split stones). Both objects are stored in the ground and become property for the community, because they have a fairly expensive selling value, with the price of 1 pickup can reach Rp. 250,000 to Rp. 350,000. The results of this study conclude three views: first, Mining on Bawean Island is a violation of the law. This is because the mining activities of the Bawean people do not have a permit and are not in accordance with statutory provisions. Second, in view of Islamic Law mining on Bawean Island is not permissible. This is because the majority of scholars' think that mining is shared property, thus no one has the right to control it. Third, in Maslahah's view, the traditional form of mining by the people of Bawean Island is permissible. Because the practice of mining has more benefits for the people of Bawean Island.NIM.: 20203012073 Ahmad Fathorrozi2023-02-17T02:15:07Z2023-02-17T02:15:07Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56361This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/563612023-02-17T02:15:07ZKEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU ATAS TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK (STUDI TEORI LEGALITAS DAN TEORI KEPEMILIKAN DALAM ISLAM)Minangkabau merupakan sekelompok etnis yang berada di Sumatera Barat
yang mana termasuk suatuan kelompok masyarakat adat. Hak yang terdapat dalam
masyarakat adat Minangkabau adalah hak ulayat. Islam mempunyai konsep sendiri
dalam kepemilikan tanah (al-milkiyyah). Kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat
juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tanah
ulayat di Minangkabau dianggap sebagai harta pusaka (tinggi) yang
kepemilikannya tidak bersifat individual, melain milik komunal yaitu milik suku,
kaum dan nagari. Bagi masyarakat agraris tanah dianggap sangat penting.
Sebagaimana dalam pepatah adat “Apo guno kabau batali, lapeh karimbo jadi
jalang, pauikkan sajo di pamatang, apo guno badan mancari, iyo pamagang sawah
jo ladang, nak membela sanak kandung” ( apa guna kerbau bertali, lepas ke rimba
jadi jalang, pautkan saja dipematang, apa guna badan mencari, ialah pemegang
sawah dan ladang, untuk membela saudara kandung). Yang dimaksud saudara
kandung ialah saudara perempuan, yang akan melahirkan kemenakan mereka.
Sistem keberadaan di Minangkabau disebut dengan sistem keberadaan Matrilineal
atau Matriakhat. Dalam adat Minangkabau tanah dianggap sebagai tempat lahir,
tempat hidup dan juga tempat mati.
Tanah ulayat merupakan suatu harta kekayaan yang dikelola dan
dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat secara bersama-sama, yang dalam hal
ini diyakini sebagai karunia dan pemberian dari nenek moyang mereka yang
diberikan secara turun temurun. Dalam hal kepemilikan tanah ulayat menurut
hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan.NIM.: 18103060051 Amin Rais2022-11-04T01:51:13Z2022-11-04T01:51:13Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54797This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/547972022-11-04T01:51:13ZSERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHThe modernization of land services is realized to implement electronic-based
land services, up to the documents produced in the form of electronic documents.
The policy for the launch of electronic land certificates begins in 2021 with the
issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head
of the National Land Agency No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The
application of Electronic Certificates raises polemics among the public with doubts
regarding the certainty of whether or not it is necessary to change the proof of
ownership document towards digitalization, and the functions and benefits of
electronic certificates to their security in the digital realm which is quite worrying
and vulnerable to data theft crimes, therefore further study is needed. related to the
protection of rights through siyāsah dustūriyyah and maṣlaḥah mursalah.
This type of research is library research, the nature of the research is
descriptive analysis and uses a normative juridical approach. The primary legal
materials in the research are regulations related to Electronic Certificates, secondary
materials from literature, scientific magazines, scientific journals, document study
searches from laws and regulations, webinar results documents and so on. In general,
this study uses a theoretical framework of siyāsah dustūriyyah and maṣlaḥah
mursalah.
The results of this study, first, the protection of property rights has not paid
enough attention to the protection of land ownership rights. The substance of Article
16 paragraph (1) Permen ATR/BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates
This is considered to give rise to many perceptions, resulting in conflicts and threats
to legal protection for land owners. Has a large enough potential for illegal acts
which then become a means of unlawful acts, namely criminal acts based on
information technology (cyber crime). Anticipate this to protect ownership rights
which will refer to the right to protect property or hifẓ al-māl. As in the siyasah
dustūriyyah it is explained that the rights of every citizen must be protected.Second,
that the application of electronic certificates should be stopped as a form ofijtihad of
the Ministry of ATR/BPN in realizing the security of services in the land sector. This
is a form of protection that is at the level of maṣlaḥah mursalah is at the darūriyyᾱt
(primary) level as something that is very necessary to avoid damage. In this
condition the application of electronic certificates should be stopped for the good of
many parties and used as evaluation material for policy makers in enacting a
regulation that can harm the community.NIM.: 20203011059 Eka Rustiana2022-10-18T04:24:32Z2022-10-18T04:24:32Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54292This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/542922022-10-18T04:24:32ZPENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF FIKIH HAQQUL MILKI (STUDI SISA WADUK KEDUNG OMBO SRAGEN JAWA TENGAH)Dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah masyarakat ikut
serta menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum dan dikuasai oleh Negara,
semua lahan yang terkena dampak pembangunan harus diganti sesuai dengan
kerugian yang terkena, dalam pasal 8 UUPA telah menentukan bahwa: “ untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bangsa dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dan memberi ganti kerugian
yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”. namun ganti
rugi masih belum bisa dirasakan selama 41 tahun di Waduk Kedung Ombo Jawa
Tengah sampai sekarang ini. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan
pembatasan penguasaan negara, ganti rugi yang belum dicapai sampai saat ini dan
“ sudah layakkah pembangunan Waduk Kedung Ombo dilihat dari Perspektif
Fikih Haqqul Milki membuat kemaslahatan atu malah membuat kemudaratan”.
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini deskriptif analitik,
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian
ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data
yang diperlukan dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penyusun
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara,
studi pustaka.
Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa kasus Waduk
Kedung Ombo yang pada intinya kepemilikan hak milik berpindah kepada Negara
dan mengganti kerugian bangunan, tanaman, tempat tinggal dan ternak yang ada
didalamnya yang dialami oleh masyarakat, dalam perlindungan terhadap harta
berupa kepemilikan tanah menurut Fikih Haqqul Milki, dimana dalam membuat
suatu peraturan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan atas jaminan terhadap
perlindungan hak hak rakyat di dalamnya agar dapat tercipta kemaslahatan bagi
masyarakat. Belum ada musyawarah, dan artinya belum tercapai kesepakatan
harga. Hal ini seharusnya menjadi contoh untuk pemerintah sebagai kepala
Negara untuk mementingkan kemaslahatan bersama dan tidak ada yang dirugikan
Negara dan masyarakat.NIM.: 15370085 Jafar Sodik2022-10-03T06:32:56Z2022-10-03T06:34:00Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53750This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/537502022-10-03T06:32:56ZPELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KULON PROGO TAHUN 2019 (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DIY NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN)DIY Provincial Government in order to follow up on the provisions in Law no. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land as a form of controlling the conversion of food agricultural land functions, the DIY Provincial Government stipulates Regional Regulation no. 10 of 2011 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation no. 10 of 2011 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in suppressing the high rate of land conversion in Kulon Progo Regency, the obstacles faced and the strategies that the Kulon Progo Regency local government uses in controlling land conversion.
This type of research is field research, namely by observation, direct observation of the implementation of Regional Regulation no. 10 of 2011 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The approach in this study uses an empirical juridical approach. This research is descriptive analytical, namely describing and analyzing the implementation in Kulon Progo Regency. Methods of data collection using the method of observation, interviews, literature study, and documentation.
The results showed the effectiveness of the Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning Sustainable Food Agricultural Land in Kulon Progo Regency has not been implemented effectively. This is due to several obstacles that affect them, including the illegal transfer of land functions that cannot be controlled properly, the absence of stipulation of sustainable food agricultural land areas, and the renewal of provisions on the area of sustainable food agricultural land.NIM.: 18103040001 Fatihatul Husna Maulida2022-10-03T01:45:07Z2022-10-03T01:45:07Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53720This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/537202022-10-03T01:45:07ZANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G/2019/PN MJY)Legal actions regarding the sale and purchase of land are regulated in Article
37 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land
Registration which stipulates that every land sale and purchase agreement must be
proven by a deed made by the Land Deed Making Official (PPAT) so that it can be
registered with the Head Land Office to obtain land certificates as evidence that has
legal certainty for holders of land rights. However, the sale and purchase of private
land rights is still often carried out by the community in Bagi Village, Madiun
District, Madiun Regency. Usually the practice of buying and selling like this is
based on mutual trust.
The research method used by the author is library research with a
descriptive-analytical nature, which is to carefully analyze the legal certainty
provided by the Legislation for buying and selling land under the hand based on the
strength of the proof of the deed under the hand, and for further analysis. with a
normative juridical approach. This approach refers to norms in legislation that are
based on human behavior that is considered appropriate.
The results of this study conclude that: first, the sale and purchase agreement
made is legally valid and the evidence that has been submitted by the buyer can
convince the Panel of Judges. Second, the legal force of the private deed has the
power that can be compared to the legal force of the authentic deed as long as there
is no denial from the parties.NIM.: 17103040063 Mery Ajeng Wijayanti2022-05-13T08:23:03Z2022-05-13T08:23:03Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51078This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/510782022-05-13T08:23:03ZPENGATURAN TANAH BUKAN KEPRABON DALAM UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAHIn Articles 32 and 33 of Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta which essentially regulates the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Duchy of Puro Pakualaman to exercise land authority, it is stated as a legal entity which is the subject of property rights to the land of the Sultanate and the Duchy of Sultanate land and The duchy in question includes both Keprabon and non-Keprabon lands located in the Special Region of Yogyakarta and the ownership rights to the land are registered with the Land Agency. With the existence of this law, the Sultanate and Pakualaman have the potential to control the Keprabon and non-Keprabon lands in the Special Region of Yogyakarta. The main problem to be observed in this research is the existence of special authority over the Sultanate and Pakualaman in the regulation of land in the Special Region of Yogyakarta, and the Sultanate and Pakualaman have the potential to control land in the Special Region of Yogyakarta, so that the existing land arrangements in the Special Region of Yogyakarta are different. with existing regulations in other areas.
This research approach uses a normative juridical approach. The discussion in this study focuses on the theory of legal objectives contained in Law no. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta using the Maslahah Mursalah perspective. The primary data sources for this research are laws and other related regulations and secondary data consisting of references obtained from literature studies, namely from books, theses, journals, articles, and scientific works (either sourced from the internet or newspapers).
The result of this research is the regulation of non-keprabon land in Law no. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta can be judged according to the theory of legal objectives which in this study was put forward by Gustav Radbruch, if the author is careful in terms of maslahah mursalah that with this land arrangement it can be considered beneficial because it contains elements of eliminating difficulties (raf' u haraj is common) and has preventive properties for the soils in the Special Region of Yogyakarta.NIM.: 18103070056 Abdul Fathoni2022-05-13T07:05:36Z2022-05-13T07:11:05Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51059This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/510592022-05-13T07:05:36ZDISHARMONI
ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK- POKOK AGRARIA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21-22/PUU-V/2007
AGAMA BANTUL TAHUN 2015-2021Government Regulation (PP) Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration which was ratified on February 2, 2021 has caused a lot of polemics in the community, especially regarding the formulation of norms or their substance. The PP is a derivative of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of the PP is to increase investment and provide convenience in various aspects of the arrangement for granting tenure of land rights. However, there has been disharmony in the substance contained in the PP, namely not accommodating the Constitutional Court's Decision Number 21-22/PUU-V/2007 regarding the review of Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) by canceling Article 22 of the Act. The ruling ordered the following: that for the granting of a term of land rights, it must refer to the Basic Agrarian Law (UUPA). However, in practice, there are differences in the arrangement of the terms of granting land rights. This is the focus of the researcher's study.
This research is qualitative, the type of research is library research. This study uses a juridical normative approach. This study uses the theory of the hierarchy of laws and regulations, harmonization and the theory of Land Management Rights.
The results of the study that the occurrence of disharmony in Government Regulation no. 18 of 2021 with the Basic Agrarian Law on the Decision of the Constitutional Court No. 21-22/PUU-V/2007 is caused by 2 (two) factors, the first is internal factors in the form of political, social, and cultural changes. The two external factors are the need to carry out economic reforms. So efforts to harmonize laws and regulations, especially government regulations, are carried out at every stage of the formation of government regulations that are harmonized both vertically and horizontally, both the formation principle and the material principle of the content of laws and regulations including harmonizing them with the Constitutional Court's Decision, this of course requires awareness, obedience, and cooperation from various parties, especially state institutions that become the address of the decision.NIM.: 18103040098 Sintia Kurniawati2022-04-06T07:31:24Z2022-04-06T07:31:24Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50285This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/502852022-04-06T07:31:24ZTINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT TIONGHOA (STUDI KASUS NEGERI KELANTAN DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)Penelitian ini mengambil tema hak kepemilikan tanah, dengan judul Tinjauan Yuridis Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa (Studi Kasus di Negeri Kelantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa kedua belah daerah ini saling menjaga hak keistimewaan bagi penduduk pribumi daripada jatuh di tangan yang salah, hal ini terkaitlah dengan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini berlaku karena kedua belah daerah tersebut dijaga di bawah kuasa Sultan atau Raja yang mana Raja tersebut memiliki kuasa wewenang supaya hak keistimewaan tidak hilang di telan oleh penjajah atau orang asing.
Adapun jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Pustaka, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis juga membuat Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang berusaha mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas di Pejabat Tanah dan Jajahan dan beberapa lagi tempat yang berwenang. Sifat penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang tinjaun yuridis hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat Tionghoa, studi kasus di Negeri Kelantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian menganalisis dan membandingkannya.
Hasil penelitian skripsi ini, Tinjauan Yuridis Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa antara Negeri Kelantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perbedaan dan persamaan. Dalam hal perbedaan tanah di Kelantan hanya untuk rakyat melayu Kelantan tetapi provinsi lain dan rakyat Tionghoa tidak dapat memiliki tanah didaerah tersebut sedangkan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimiliki semua warga negara Indonesia. Sementara rakyat keturunan tionghoa tidak dapat memiliki sepenuhnya hak milik hanya dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam hal persamaan, kedua daerah tersebut sama-sama menjaga hak keistimewaannya.NIM.: 16340079 Abdul Qayum Amin Bin Abdul Hamid2022-02-14T08:35:05Z2022-02-14T08:35:05Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48975This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/489752022-02-14T08:35:05ZANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH)Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis menggunakan Hukum Pertanahan di Indonesia dan Siyasah Tasyri’iyyah. Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan jaminan terselenggaranya pengadaan tanah dengan pelaksanaannya yang mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan dan demokratis. Dalam hal ini apakah UU Nomor 2 Tahun 2012 telah menjamin keadilan bagi pihak lain yang mengajukan tuntutan mengenai kebenaran data pada bukti kepemilikan hak objek pengadaan tanah dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari” pada Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 serta apakah dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya telah memenuhi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Siyasah Tasyri’iyyah.
Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam mencari sumber data dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tertulis. Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa analisis Pasal 41 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan untuk pihak lain yang menuntut pembenaran bukti kepemilikan objek pengadaan tanah dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari”, hal ini bila ditinjau dengan Hukum Pertanahan di Indonesia. Sedangkan ditinjau dari konsep pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Siyasah Tasyri’iyyah, pembentukan UU ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan menurut syariat Islam.NIM.: 17103070080 Ratih Wahyuni2022-02-14T01:43:27Z2022-02-14T01:43:27Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48958This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/489582022-02-14T01:43:27ZPENYELESAIAN SENGKETA RUISLAG PENGADAAN TANAH MILIK NEGARA UNTUK BADAN HUKUM
(STUDI KASUS TUKAR GULING TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DENGAN PT. ACEH MEDIA GRAFIKA)Ruislag is a method of releasing state-owned land which aims to improve
the administrative order of the implementation of the release of land or building
rights by way of compensation or by exchanging in the context of securing state
property, thereby increasing the usability of the goods/objects. Swap bolsters and
land matters are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian
Regulations or the Basic Agrarian Law (UUPA) concerning the hierarchy of land
tenure rights. The land swap in this study is between the Banda Aceh City
Government and PT. Aceh Media Graphics. The problem that arises is that after the
exchange of land there is another party who owns the land certificate, so that the
land becomes a disputed land. From the problems that often arise, the question
arises whether the swapping process is carried out in accordance with applicable
regulations and how the swapping process takes place.
The research method used is qualitatif. The compilers in this study used
primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books,
journals, documents, and tertiary data in the form of encyclopedias and dictionaries.
In addition, it uses legal materials in the form of statutory regulations. Using a
juridical-empirical approach, with a focus on the settlement of land ruislag owned
by the Banda Aceh City Government with PT. Aceh Media Graphics.
The results of this study are that the land ruislag procedure between the
Banda Aceh City Government and PT. Aceh Media Graphics has followed the
applicable regulations, but in the process of swapping (ruislag) there are new
problems that make the object of swap land into disputed land. In solving this
problem, it is hoped that a resolution will be obtained through deliberation, but there
has been no further decision on this issue because the two parties concerned with
the Banda Aceh City Government, namely PT. Aceh Media Graphic and Tjut
Suryati et al feel disadvantaged.NIM.: 17103040050 Dara Nazila2022-01-18T07:16:01Z2022-01-18T07:16:01Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48672This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/486722022-01-18T07:16:01ZPENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN KONSEP AT-TA’MIM: DISKURSUS AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF MODERN HUKUM ISLAMThis dissertation studies land tenure system, in particular from Prophet Muhammad pbuh era to the four caliphs (al-khulafa’ al-rasyidun), and at-ta’mim concept. Using theory of property rights, theory of continuity and change, and theory of vacuum zone (mint}aqah al-faragh), the research discusses several important issues, namely: 1) the concept of legal relationship between the state and land also the feature of land ownership; 2) the dynamics of the state’s control over land (agrarian resources); 3) the implication of the state’s control over land; 4) the concept of at-tamim policy and the reasonable formula of ideal public good as the agrarian public concern moral base.
This literature study employed modern Islamic law perspective, viz. rational, ethical, and comparative approaches and discovered several essential points. First, legal relationship between the state and land (agrarian resources) in Islamic law perspective manifests as controlling and not as ownership relationship while the concept of land tenure features is communalistic-religious in nature where the state keeps the control to represent public concern by enriching the value of spiritualism and religious moral that make them different from secular socialism ownership system. Second, the state’s control of land in Islamic law began as the prophet Muhammad pbuh moved to Madinah and Muslim community transformed into nation in a plural religious-politic atmosphere. The control was inserted during religious address activities either in peace treaty (bi as-sulh) or in military conquer (bi al-fath). The activities, however, left inevitable excesses of social, politics, economy, and culture at that time. Third, the logical implication of state-control of land concept had put the nation a public institution representation that had land authorities, including 1) state-control over land authority; 2) taking over to other party authority (tauliyah al-siyasi); 3) state land management authority; and 4) limiting, even withdrawing, individual ownership. Fourth, at-ta’mim concept is basically a logical consequence of a concept in Islam which says wealth possession has social function. It gave the ruler a room to fill the vacuum zone (mintaqah al-faragh) or a vacant of law and issued a state intervening policy on individual land ownership. The intervention could be at-ta’mim policy on putting public interest in action. Being the basis of at-ta’mim policy, the public concern must have the following formula: 1) the principle’s statement “public concern must be above any individual interest” is not absolute. The statement applies only when both interests are of equal qualification; 2) the public concerns must meet two basic principles: on the need and benefit basis and on understanding and agreement principle; 3) benefits (maslahah) can be used a legal argument when it meets the following requirements: it is in line with establishing Islamic law; it is categorized as daruriyyah – related to particular case – or daruriyyah-sense hajiyyah; it addresses everyone and comprehensive (kulliyyah) in nature; and it must be certain (qat’iyyah); and 4) since public concern concept is dynamic and consensus (ijma’’) is one method to reach public concern, ijma’ must be believed a living concept (living ijma’) and dynamic with present and future orientation, not old-fashioned.
The study proves that Islam has put the basic of agrarian law reform, from oppressive and feudal-exploitative pre-Islam ownership system to fair and human-religious one. To elaborate the agrarian reform in Islamic law perception, the dissertation presents historical data on state-owned land system, in particular in the early history of Islam. The shifting paradigm from monopolistic system prone to pre-Islam feudal to communal-religious ownership system of Islam under the control of prophet Muhammad as head of state (waliyyu al-amr) on fairness principle basis and followed by his successors was based on the spirit of reaching public good. There are two points should be noticed. First, the fact of different views on land tenure during the prophet era and his successors among Muslim clerics confirms the unreduceable heterogeneity of land history, and agrarian too. This is possibly due to a social formation overlap of land as it is in a proverb “Land differs from one foot of ground to the next” (al-ard bitifriqi ‘ala syibr). Second, there are continuity and change processes in some Islamic agrarian concepts. Terms of law such as iqta’, hima, and kharaj are connotative and linguistic products and social doctrine before Islam. It also confirms the thesis from Ira M. Lapidus who stated that the Middle Eastern Islamic societies were built on the institution of ancient institutions with an Islamic cultural style and identity.NIM.: 1630016007 Ahmad Syafi’i Sulaiman Jamrozi2021-12-01T07:31:05Z2021-12-01T07:31:05Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47384This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/473842021-12-01T07:31:05ZPERATURAN GUBERNUR D.I YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PRESPEKTIF MAṢLAḤAHSkripsi ini mengkaji tentang Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokmen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dianalisis menggunakan Maṣlaḥah dan Siyāsah Dustūriyyah. Sebelum melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah yang diajukan kepada Gubernur. Penyusunan pergub ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Yogyakarta maka instansi banyak yang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagai langkah awal untuk melakukan pengadaan tanah maka dibuatlah Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai acuan awal melakukan pengadaan tanah. Pergub tersebut menjelaskan mengenai materi muatan dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaann pengadaan tanah. Instansi yang akan melakukan pengadaan tanah yang harus memperhatikan Rencana tata ruang wilayah dan kesesuaian prioritas pembangunan di Yogyakarta.
Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tertulis. Sifat dari penelitian ini menggunakan deskriptifanalisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi,dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi menggunakan Yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang– undangan yang berhubungan dengan penelitian
Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya pergub ini jika dianalisis menggunakan konsep maṣlaḥah pergub ini termasuk kedalam Maṣlaḥah almursalah, Maṣlaḥah al- Hâjȋyah dan Maṣlaḥah Al-‘Ammah. Jika ditinjau dari Siyāsah Dustūriyyah Pergub ini termasuk dalam siyāsah tasyrῑ’iyyah karena Pergub tersebut dibuat oleh ahl al-ḥâll wâ al-‘aqd seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas warga Negara disini kita sebut Gubernur. Pergub ini juga masuk kedalam salah satu prinsip dari Siyāsah Dustūriyyah yaitu prinsip Musyawarah.NIM.: 17103070017 Nor Arifah2021-12-01T07:17:24Z2021-12-01T07:17:24Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47258This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/472582021-12-01T07:17:24ZKEPASTIAN HUKUM BUKTI SEMENTARA HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDULThe sale and purchase of land according to positive law are carried out before the Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), and a deed of sale and purchase is made to be used as registration of land certificates or the process of transferring the name from the old landowner to the new landowner to ensure legal certainty of the position of the land and the validity of the transfer land rights. In Gunungkidul Regency, the sale and purchase of uncertified land are still common. The sale and purchase are carried out based on customary law in which information on land parcels is only seen from old documents or temporary evidence of land rights and without a deed of sale and purchase drawn up before the PPAT. The purpose of this research is to identify and explain: (1) Implementation of the use of temporary land rights as a basis for buying and selling land that has not been registered and (2) legal certainty of temporary rights to land as a basis for buying and selling land.
This research is field research (field study). The approach in this research is juridical-empirical, with data collection methods in the form of interviews and literature study. This research is qualitative, processes data, and correlates with the information in the literature.
The results of this study are: First, in its implementation, many land sales and purchases in Gunungkidul Regency use conventional methods, and to avoid disputes or problems, buying and selling is carried out in front of the local village government. Second, in carrying out land registration for the first time, the National Land Agency of Gunungkidul Regency encountered many discrepancies between the information written in temporary land titles and the conditions in the field after research on the land parcels. There is no guarantee or guarantee against the mismatch of land purchased before land registration. Therefore, the only letter that guarantees legal certainty is a Freehold Title.NIM.: 17103040090 Nur Afita Sari2021-11-25T08:09:49Z2021-11-25T08:09:49Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47218This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/472182021-11-25T08:09:49ZKEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT LETTER C DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 33/PDT.G/2014/PN.PNG)The practice of using letter C as proof of ownership of a plot of land in civil cases is still found in the community. Letter C is a tax letter for agricultural products which before the enactment of the Basic Agrarian Law was indeed proof of ownership of land rights. However, after the enactment of the UUPA letter C is no longer proof of ownership of land rights but only as a certificate of object on land. As happened in the Civil Case Number 33/Pdt.G/2014/Pn. png Where in this case, the Plaintiff wanted to carry out the certification process for his land but was surprised to find out about this in advance by the Defendant. The land is inherited from the Plaintiff's father (Misrati) who has not been registered and is still using letter C as proof of land ownership. Based on this case, the plaintiff submitted letter C as evidence at the trial which showed the ownership of land rights. This study wants to answer the question of how the strength of evidence from letter C evidence in civil cases and how the judge's consideration in the application of letter C in the land ownership dispute case Number 33/Pdt.G/2014/Pn. Png
The problem to be investigated is how strong the proof of letter C is in the process of proving civil cases in Decision Number 33/Pdt.G/2014/PN.Png and how is the legal certainty for letter C holders according to Decision Number 33/Pdt.G/2014/PN. Png. This research was conducted using a normative juridical approach supported by interviews, where the method was to examine issues related to legal norms and rules as well as several studies by experts on science.
The results of the research and discussion show that letter C cannot be used as evidence of land ownership if it is not accompanied by other evidence. The strength of proof of letter C submitted in court has perfect power like an authentic deed. The judge's consideration in this application for land ownership is based on a civil decision that proves the defective certificate so that it is null and void because it was issued against the law.NIM.: 17103040043 Ainun Thahira Ramadhani2021-11-25T08:06:30Z2021-11-25T08:06:30Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47198This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/471982021-11-25T08:06:30ZIMPLEMENTASI IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019Ketika terjadi jual beli tanah pertanian oleh pembeli yang berdomisili di luar kecamatan tanah tersebut, maka jual beli tanah pertanian tersebut harus terlebih dahulu dimintakan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian atau disebut juga dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kepemilikan tanah secara absentee. IPPT mempunyai kemungkinan diterima dan ditolak. Hal tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan proses jual beli tanah pertanian.Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) proses jual beli tanah yang memerlukan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman dan (2) implementasi izin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam proses jual beli tanah di Kabupaten Sleman.
Jenis penelitian ini adalah field research (studi lapangan), sifat penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini adalah normatif-empiris, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, dan teknik analisis penelitian ini dengan deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, proses jual beli tanah yang membutuhkan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman diawali dengan pembuatan Akta Perikatan Jual Beli (PJB) di hadapan Notaris. Diajukan izin pertimbangan teknis pertanahan ke Kantor Pertanahan. Apabila izin pertimbangan teknik pertanahan ditolak maka jual beli tanah batal dan apabila izin pertimbangan teknik pertanahan diterima maka dilanjutkan dengan mengajukan IPPT ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). IPPT sebagai dasar untuk mengajukan pencatatan perubahan status tanah pertanian (sawah atau tegal) menjadi tanah pekarangan di Kantor Pertanahan. Setelah itu dilakukan pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT. Dilakukan pendaftaran balik nama sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan dan terakhir terbit sertifikat hak atas tanah atas nama pembeli. Kedua, jual beli tanah yang membutuhkan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas perjanjian.NIM.: 17103040033 Muhammad Nurrohman Afifuddin2021-11-25T08:05:45Z2021-11-25T08:05:45Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47196This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/471962021-11-25T08:05:45ZANALISIS YURIDIS KEKUATAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI PUTUSAN NO: 3/PDT.G/2015/PN.BTL DAN PUTUSAN NO: 12/PDT.G/2018/PN.BTL)Ownership of land rights can be owned by individuals or legal entities provided that the publicity system is used in the implementation of land registration. The reality of law enforcement is that it is often found that land title certificates that have been issued for more than 5 (five) years can be brought to court to be canceled. This research was conducted to determine and explain the strength of land certificates as a means of proof in court in terms of Article 32 of Government Regulation No. 24 of 1997. In addition, to find out judges' considerations in deciding land disputes based on evidence of land title certificates. Some of the theories that are used as a guide for this research include the theory of evidence in Civil Procedure Law, and land registration theory, the theory of the legal system of Lawrence Friedman.
This research is descriptive-analysis in nature, by examining judgments in a juridical (normative) juridical manner, namely looking at practices in decisions through a legal norm approach. The decisions studied were Decisions No: 3 / Pdt.G / 2015 / Pn.Btl and Decisions No: 12 / Pdt.G / 2018 / Pn.Btl. To examine the strength of land certificates as evidence in court with the primary legal material which is used as the basis, namely Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.
The results of this study conclude that the strength of the certificate as a means of proof in court in terms of Government Regulation Number 24 of 1997 in the Study of Decision No: 3 / Pdt.G / 2015 / Pn.Btl and Decision No: 12 / Pdt.G / 2018 / Pn.Btl It is strong, this is in line with the publication system in Indonesia which uses a negative publication system that has a positive tendency, because it can still be canceled if it can be proven otherwise through a court. To prove ownership rights over a land parcel, it can be proven by means of evidence as specified in the HIR / RBg and the Civil Code. Judges' considerations in deciding land disputes based on evidence of land title certificates in the study of Decision No: 3 / Pdt.G / 2015 / Pn.Btl and Decision No: 12 / Pdt.G / 2018 / Pn.Btl which essentially question legality sale and purchase deed drawn up before PPAT, because it has an impact on the validity of the land certificate. The two decisions were that the judge did not use Article 32 Paragraph (2) PP No. 24/1997 as a basis for deciding cases, even though the submitted certificate was more than 5 years old, in seeking formal and material truth the judge preferred to carry out an examination of the case written evidence and witness statements.NIM.: 17103040024 Siti Amanah2021-11-19T02:39:51Z2021-11-19T02:39:51Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46994This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/469942021-11-19T02:39:51ZKEBIJAKAN PENILAI PERTANAHAN DALAM PERALIHAN ALIH FUNGSI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUMOne arising problem in a private-to-public land use conversion
concerns compensation. It is mentioned in article 33 of Law No. 2 of
2012 concerning Land Acquisition for Public Use Establishment that
a land estimator roughly calculates the amount of compensation,
comprising land, above and underneath the surface, buildings, plants,
land-related items and other disadvantages. In practice it is delegated
to a licensed land estimator to judge in order to reach the most
reasonable value on which the amount of compensation given is based,
as stated in article 34 paragraph 3 of Law number 2 of 2012. This
research is trying to answer two questions. First, what considerations
are employed by a licensed land estimator while estimating the value
of a converted object of land? Second, does the decision of the object
determined by a licensed land estimator meet maslahah and justice
principles? To answer them, a sociological juridical approach
supported by secondary data is used. The approach is under the
principles of maslahah by al-Ghazali and of justice by John Rawls.
The study reveals two findings. Firstly, when doing his job, a
licensed land estimator has to abide by the Indonesian Estimation
Standard (Standar Penilaian Indonesia – SPI-204), which comprises
three points: 1) an estimation of a small scale (<5 hectares) of
converted land to public use which is not bound to a particular location
based on market value considerations, 2) an estimation of a small scale
(<5 hectares) of converted land to public use which is bound to a
certain location based on particular value considerations, 3) an
estimation of a big scale (>5 hectares) of converted land to public use
by reasonable compensation value considerations. Secondly, the
determination of the value of the converted land by the above three
considerations meets the principles of maslahah by Al-Ghazali. The
object’s value established by a land estimator can bring benefits
(kemaslahatan) as indicated by the best estimation value it can reach.
The establishment also keeps harm (kemudaratan) away as indicatedby the absence of the authority’s despotism over land owners with
respect to compensation. Thus, the value determination goes with the
goals of maslahah, in particular, property safeguards (hifz mal). In
addition, it is in accord with justice principles by John Rawls as the
value of the object assures the land owners’ rights receive fair
reasonable compensation, and, at the same time, brings them benefits.NIM.: 1430017010 H. Ahmad Yubaidi2021-06-14T06:21:09Z2021-06-14T06:21:09Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42308This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/423082021-06-14T06:21:09ZPERSPEKTIF YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIASaat ini Indonesia memiliki banyak potensi dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tentunya membutuhkan bantuan dana dari luar, yakni dengan adanya bantuan penanaman modal asing. Salah satu cara untuk menggait pemodal asing yakni diberikannya fasilitas berupa kepemilikan tanah. Menurut perundang-undangan WNA yang keberadaannya memberikan manfaat di Indonesia diberikan kesempatan untuk memiliki atau penguasaan hak atas tanah dengan status Hak pakai. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum Hak pakai atas tanah bagi WNA melalui penanaman modal asing di Indonesia.
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian pustaka (Library Research) dengan mengelola data dari berbagai literatur berupa perundang-undangan, buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penelitian ini bersifat dekripstif-analitis dengan menjelaskan perundangan-undangan yang mengatur terkait masalah yang diangkat penulis kemudian menganalisis aturan tersebut dengan bahan-bahan berupa teori dari buku dan karya ilmiah yang penulis temukan.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah untuk menjaga hak WNI dalam pemilikan Hak Milik atas tanah dari WNA yakni pemberian penguasaan hak atas tanah dengan status Hak pakai serta pemilikan rumah tinggal atau hunian diatas tanah Hak pakai. WNA yang dapat memiliki hak atas tanah tersebut menurut ketentuan PP Nomor 103 Tahun 2015 yakni WNA yang berkedudukan di Indonesia dan memberikan manfaat bagi pembangunan di Indonesia, salah satunya melalui penanaman modal asing. Pada dasarnya pemerintah telah berupaya mengeluarkan kebijakan demi menjaga tanah Hak Milik dari WNA. Namun beberapa penyuludupan hukum masih tetap terjadi seperti adanya praktek perjanjian pinjam nama yang tanpa sepengatahuan pemerintah, penguasaan tanah tersebut dimiliki oleh WNA.NIM.: 16340068 Astri Isima2021-06-11T02:30:39Z2021-06-11T02:30:39Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42306This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/423062021-06-11T02:30:39ZPRAKTIK PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMIndonesia sebagai negara yang mengadopsi konsep negara kesehjateraan selalu berupaya untuk meningkatkan kesehjateraan rakyatnya. Hal itu telah diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tanah, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari amanat UUD 1945 tersebut, negara diberi hak untuk menguasai atas tanah, melalui hak itulah kemudian negara menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum demi mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tentunya tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan yang dipegang teguh dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan lalu dikonstruksikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak. Akan tetapi, dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah, masih jauh dari apa yang diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Dari proses penetapan dan pemberian ganti rugi masih belum mencerminkan spirit yang layak, adil, dan humanis.
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengatahui nilai-nilai filosofis dalam ketentuan proses pemberian ganti kerugian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu merupakan penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan teori. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yang menggunakan sumber dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, dengan kemudian mempelajari pandangan dan doktrin tersebut sehingga dapat diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat.
Dari penelitian kepustakaan yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian proses pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih diwarnai dengan kasus pelanggaran HAM terhadap warga terdampak. Pemberian ganti kerugian secara filosofis belum secara utuh mencerminkan atau mematuhi daripada prinsip, asas, dan konsep yang dianut yang berkembang untuk mewujudkan suatu keadilan. Proses musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besaran ganti kerugian tidak memberikan ruang dialogis bagi warga terdampak. Prosesnya cenderung represif dengan penggunaan TNI dan POLRI untuk menekan dan mempengaruhi kondisi psikologis warga. Sehingga bentuk dan besaran ganti kerugian tidak didasarkan kesepakatan atas kebebasan berkehendak. Ganti rugi dalam bentuk uangpun yang pada akhirnya diberikan, walaupun secara esensi uang tidak serta merta menjadi keinginan/kebutuhan warga yang dapat menjamin kesejahteraan mereka dikemudian hari.NIM.: 16340067 Seylin Bihroy Muhammad2020-10-13T02:19:16Z2020-10-13T02:19:26Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38611This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/386112020-10-13T02:19:16ZHAK MILIK ATAS TANAH WARGA NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAHABSTRAK
“HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NON-PRIBUMI DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR‟IYAH”
Pada dasarnya, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan
salah satu ciri dari negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Oleh sebab itu
pemenuhan hak atas setiap orang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh negara selama orang tersebut menjadi warga negara yang sah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya diskriminasi
oleh pihak manapun.
Namun demikian, berbeda halnya dengan yang terjadi di Yogyakarta
tentang instruksi wakil Gubernur terkait pertanahan. Instruksi wakil gubernur
tersebut menyebutkan bahwa keturunan warga non-pribumi dilarang untuk
memiliki hak milik atas tanah terlepas dari bagaimana sejarah terbentuknya
kebijakan tersebut. Larangan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat
Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan
Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (meneliti Bahan
Pustaka/Library Research) yang bersifat deskriptif-analisis dengan melihat
landasan yuridis, historis serta mengungkapkan pandangan Siyasah Syar‟iyah
terhadap permasalahan ini dengan menggunakan metode analisis Kaidah-Kaidah
Kulliyah Fiqhiah yang bersumber pada buku, jurnal, naskah, maupun artikel
terkait.
Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan
pendekatan diatas, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, tindakan yang
diambil oleh Gubernur melalui Wakil Gubernur yang dituangkan dalam surat
Instruksi, semata-mata adalah untuk melindungi warga dari pemodal besar.
Tindakan ini dibenarkan oleh undang-undang, meskipun kedudukan surat
Instruksi itu merupakan sebuah aturan kebijakan yang berada di luar Peraturan
Perundang-undangan. Kedua, keputusan yang ditempuh oleh Gubernur untuk
menerbitkan surat Instruksi tersebut merupakan keputusan yang bijak sebagai
Gubernur, sebab keputusan itu dapat dikategorikan sebagai kemashlahatan
menurut pandangan Siyasah Syar‟iyah.14370060 M. SULTON ADIBI2020-06-05T06:52:10Z2020-06-05T06:52:24Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37780This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/377802020-06-05T06:52:10ZPERAN KIAI DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH SANGKOL
(Studi Atas Maraknya Penjualan Tanah di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep)Tanah memiliki makna yang kompleks, di dalamnya tidak hanya memuat hubungan antara manusia dengan tanah, tetapi juga ada manifestasi antara manusia dengan manusia, juga antara manusia dengan leluhurnya. Sederhananya masyarakat agraris menganggap tanah tidak hanya menjadi faktor produksi, tetapi juga memiliki makna mendasar, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Di masyarakat Madura, tanah memiliki ikatan kuat dengan budaya, sehingga mereka mengidentikkan tanah dengan posaka (pusaka). Pusaka merujuk pada kesakralan dan nilai-nilai tanah, sehingga tanah mesti diwariskan kepada orang yang tepat ketika pemilik sahnya meninggal, masyarakat Madura mengenalnya dengan istilah tanah sangkol.
Penelitian ini merupakan Penelitian Fenomenologi, untuk mengungkap kesamaan makna dengan apa yang tampil ke permukaan (yang biasa disebut fenomena). Sumber data primer didapatkan melalui wawancara langsung kepada kiai dan warga yang terdampak langsung dari pembangunan tambak udang di Desa Andulang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang membahas tentang isu-isu agraria di Sumenep. Untuk menganalisis problem tersebut, Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dipopulerkan oleh Blumer.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kiai dibutuhkan untuk merevitalisasi pemahaman masyarakat akan pentingnya mempertahankan tanah sangkol. Tanah sangkol merupakan visi jangka panjang yang dicanangkan nenek-moyang untuk kehidupan generasi per-generasi. Tanah merupakan komoditas yang menjadi ruang gerak dan ruang kreasi masyarakat. Akan tetapi, proses industrialisasi di Desa Andulang berakibat pada banyaknya pelepasan tanah kepada para investor. Dengan demikian, kiai menjadi figur yang memiliki peran penting dalam segala liku kehidupan masyarakat Desa Andulang, termasuk figur yang berperan dalam mempertahankan tanah sangkol.
Kata Kunci : Kiai, Interaksionisme Simbolik, Tanah SangkolNIM. 11720035 ABD. AZIZ2019-12-06T07:45:52Z2019-12-06T07:45:52Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36857This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/368572019-12-06T07:45:52ZPERSENTASE ZAKAT MENURUT YUSUF AL-QARADAWI DAN URGENSINYA BAGI PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIAYusuf al-Qaradawi with his master piece Fiqh al-Zakah is closely related to BAZNAS, a zakat-management institution, in Indonesia especially after BAZIS DKI –a primordial BAZNAS –requested the Indonesia Translaters Association to translate Fiqh al-Zakah into Indonesian. After being published, the translation entitled Hukum Zakat becomes the main reference in managing zakat in Indonesia. In terms of zakat percentage, however, BAZNAS does not take Yusuf al-Qaradawi into consideration. Yusuf al-Qaradawi offers a dynamic percentage while BAZNAS applies fixed one. This discrepancy underlies the study, al-Qaradawi’s calculations on the percentage of zakat, and its urgency to zakat management conducted by BAZNAS, in the point of view of maqasid asy-syari’ah.
Under normative philosophical approach, especially in theory of maqasid asy-syari’ah, primary data covering views from al-Qaradawi and the percentage of zakat determined by BAZNAS Indonesia were analysed qualitatively.
The study showed that the dynamic zakat percentage calculation by al-Qaradawi was based on the fact that the policiesissued by the prophet Muhammad (p.b.h.) the leader or chief were always set for the best upon current condition. Consequently, the policies were in one time obligatory in nature, but they were not in another depending on the situation. And this is in line with maqasid asy-syari’ah as syariah is meant for a better life both on earth and after. To BAZNAS, this view is urgent especially to broaden its outlook, to meet the most likely potency of the people’s zakat, to be better positioned of BAZNAS before Indonesian moslem’s view.
The writer strengthens the dynamic percentage, and finds three typical dynamism in zakat percentage that the writer sumarizes in the theory of progressive-proportional-limitative (numuw-‘adalah-hudud). Progressive means that zakat is taken from growing wealth and there is a guarantee that the it keeps growing. Proportional means that zakat must be fair without burdening muzakki (those who are obliged) and mustahiq (those who receive). Limitative means that its dynamismNIM. 12300016037 Gusnam Haris2019-01-29T06:54:58Z2019-01-29T06:54:58Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32831This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/328312019-01-29T06:54:58ZNEGOSIASI DAN AGENSI MASYARAKAT URBAN TERHADAP KEBIJAKAN HERITAGE IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANA IBADAH DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PENDIRIAN MASJID QUWWATUL ISLAM)Negosiasi merupakan bentuk dari interaksi sosial untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Model atau cara yang dilakukan agar mencapai titik kesepakatan melalui diskusi dan dialog sebagai bingkai negosiasi sekaligus mediasi. Prosesnya dilakukan untuk dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan cara kerjasama meskipun dengan kompetisi yang berbeda. Komunikasi dan kerjasama serta saling memengaruhi termasuk tujuan dalam bernegosiasi tentunya. Urgensi negosiasi dalam konflik itu untuk menemukan solusi yang selalu tidak ketemu, sehingga denga bernegosiasi maka termasuk bagian dari kehidupan sehari-hari dalam mencegah konflik atau ketidaksepemahaman. Pada dasarnya negosiasi untuk meredam adanya konflik yang berkepanjangan atau yang tidak berkesudahan, sehingga metode negosiasi dalam konflik menggunakan mediasi termasuk jalan kelaurnya. Dalam bernegosiasi tentu tidaklah mudah, butuh proses dan perjuangan dalam meyakinkan serta memberikan kepercayaan yang besar. Kebijkaan heritage atau bangunan cagar budaya seusai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia.10 Pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui uapaya pemnfataan dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.NIM. 1620010053 As’ad Bukhari, S.Sos2017-10-06T07:40:20Z2017-10-06T07:44:02Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27471This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/274712017-10-06T07:40:20ZHUKUM AGRARIA DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQHKetika Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan menghentikan
pembagian tanah rampasan perang (fay’), banyak sahabat yang mempertanyakan dan
bahkan menentang keputusan tersebut. Mereka berargumen bahwa Khalifah Umar
menyalahi ketentuan hukum yang sudah berjalan sejak masa Rasulullah hingga
pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Apa yang diputuskan oleh Umar dianggap
keputusan yang sepihak, yang tidak hanya menyalahi aturan hukum yang ada tetapi
juga melanggar prosedur penetapan hukum. Keputusan ini bukanlah keputusan
kontroversial pertama yang dilakukan Umar, karena sebelumnya dia juga tidak
menjalankan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan tidak memberikan bagian
zakat kepada para muallafAli Sodiqin2023-08-16T01:42:54Z2023-08-16T01:44:02Zhttp://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6689This item is in the repository with the URL: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66892023-08-16T01:42:54ZTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH YANG DIBAYAR DENGAN BANGUNANABSTRAK Skripsi ini merupakan penelitian lapangan tentang sewa menyewa tanah dengan menggunakan bangunan sebagai bentuk pembayarannya. Namun, pembayaran dengan menggunakan bangunan tersebut dirasa kurang sesuai dengan sewa menyewa yang ada pada umumnya. Praktik yang terjadi di lapangan adalah mengenai pembayaran sewa menggunakan bangunan yang didirikan oleh penyewa setelah masa sewa tersebut berakhir. Selanjutnya, hasil dari penelitian skripsi ini bersifat normatif dan dalam penjabarannya berusaha mempreskriptifkan atau menilai tentang Tinjauan hukum Islam terhadap sewa tanah yang dibayar dengan bangunan (studi kasus yang dilakukan di warnet Atom Kasihan, Bantul).
Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan teori pada ketentuan-ketentuan mengenai jenis, hak dan kewajiban, serta ujrah yang ada dalam sewa menyewa sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field Research) dengan metode yang bersifat normatif dan pencarian data langsung ke lapangan yang dihimpun melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memberikan petunjuk dan informasi yang bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif dan metode induktif, yaitu dengan berangkat dari norma umum tentang muamalah untuk melihat fakta sehingga dapat ditemukan kesimpulan khusus berupa pernyataan boleh atau tidak boleh. Setelah itu, data secara logis yang diperoleh dari lapangan atau bukti-bukti umum kemudian disinkronisasikan dengan kebenaran-kebenaran atau kesimpulan yang khusus. Sehingga memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik sewa menyewa yang terjadi di warnet atom, Kasihan, Bantul tersebut adalah boleh. Hal tersebut didasarkan oleh hak dan kewajiban telah memenuhi kaidah dan syarat yang ada. Serta wujud atau benda yang digunakan sebagai ujrah (upah) pembayaran sewa adalah bangunan yang didirikan oleh penyewa merupakan benda yang jelas wujud dan keberadaanya, selain itu dari kedua pihak telah memenuhi unsur kerelaan atau saling ridha berdasarkan kesepakatan atau syarat oleh kedua belah pihak yang berakad. divNIM.: 07380025 NURUL HUDA