KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014

HAIRULLAH , NIM. 10340123 (2014) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (874kB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menerapkan affirmative action dirasakan penting untuk meningkatkan keberadaan perempuan di parlemen. Akan tetapi isu mengenai affirmative action masih berada pada kuantitas para calon legislatif perempuan, bukan pada kualitas calon legislatif perempuan. Karena itu, menarik mengangkat persoalan bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam menerapkan affirmative action dalam pencalonan anggota legislatif pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menerapkan affirmative actiondalam pencalonan anggota legislatif. Karena itu, penyusun mencoba melihat realisasi kebijakan pemerintah di ranah pemilu yang spesifik pengaturannya di tubuh partai politik. Untuk mengetahui, apakah hal tersebut terealisasi dengan baik. Maka penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologis yuridis . Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen, dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil kuisioner kepada para responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan affirmatif action di bidang pencalonan anggota legislatif sudah cukup baik dengan menerapkan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun hal itu sebatas kuantitatif, sementara secara subtantif belum mengarah pada peningkatan kualitas keterwakilan perempuan. Ada beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian yaitu budaya patriarkhi, dimana tatanan masyarakat yang masih memposisikan perempuan pada kelas dua dari laki-laki. Sikap partai politik yang melembagakan politik dalam bingkai oligarkis yang pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite, dan politik berbiaya tinggi dimana adanya paradigma bahwa perjuangan meraih kursi legislatif itu mahal. Oleh karena itu perlu adanya faktor yang lain untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang berkualitas, pertama; partai politik sebagai alat pematangan kualitas perempuan dimana partai politik harus mempersiapkan perempuan yang berkualitas dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik, kedua; peran media massa dengan mengkampanyekan pentingnya perempuan di parlemen yang diharapkan lebih memberikan porsi berita yang berimbang untuk caleg perempuan dan caleg laki-laki, caleg perempuan dan kalangan aktivis perempuan harus makin memperbanyak membuat kegiatan yang cerdas agar dilirik media, dan caleg perempuan juga harus mampu membangun sinergi dengan asosiasi jurnalis perempuan, ketiga; dana partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan, keempat; perlunya organisasi perempuan mempersiapkan perempuan berpotensi, kelima; besarnya dukungan untuk keterwakilan perempuan yang representatif, keenam; sistem pemilu tentang penekanan pendidikan politik, ketujuh; metode nominasi dengan mengembalikan pada bentuk nomor urut untuk terpenuhinya kuota 30% perempuan. Kedelapan; Sistem Kuota yang semula hanya 30% dirubah menjadi 50% keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu legislatif dengan argumentasi perempuan dan laki-laki dalam hal jumlah caleg berimbang. Karena itu, dari faktor tersebut diharapkan dapat mewujudkan anggota legislatif perempuan yang berkualitas sehingga mewakili aspirasi perempuan dan dapat membuat perbedaan dalam hal regulasi yang menjamin hak-hak perempuan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item