PERJUANGAN HMI MPO CABANG YOGYAKARTA MASA ORDE BARU: 1986-1998

RUSDIYANTO , NIM. 09120059 (2014) PERJUANGAN HMI MPO CABANG YOGYAKARTA MASA ORDE BARU: 1986-1998. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERJUANGAN HMI MPO CABANG YOGYAKARTA MASA ORDE BARU: 1986-1998) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (43MB) | Preview
	Text (PERJUANGAN HMI MPO CABANG YOGYAKARTA MASA ORDE BARU: 1986-1998) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang membahas perpecahan HMI yang terjadi pada tahun 1986. Perpecahan tersebut di dahului oleh peristiwa eksternal yang menuntut HMI untuk ikut serta menanggapinya, yaitu kebijakan pemerintah Orde Baru tentang penerapan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi massa. Kebijakan yang kontroversial tersebut tidak bisa disikapi HMI dengan dewasa, sehingga perbedaan pendapat antar anggotanya dalam menanggapi kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya konflik internal yang kemudian melahirkan perpecahan HMI menjadi dua kubu, yaitu HMI MPO yang menolak asas tunggal Pancasila dan HMI Dipo yang menerima asas tuggal Pancasila dijadikan asas organisasi HMI menggantikan asas Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang keterlibatan dan peran besar HMI Cabang Yogyakarta dalam terjadinya perpecahan HMI dan terbentuknya HMI MPO pada tahun 1986. HMI Cabang Yogyakarta adalah salah satu cabang terbesar pada waktu itu yang menentang kebijakan pemerintah sekaligus menolak kebijakan PB HMI menerima Pancasila sebagai asas organisasi, sehingga Cabang Yogyakarta bersama cabang lain membentuk sebuah forum yang disebut Majelis Penyelamat Organisasi HMI. Pilihan Cabang Yogyakarta berafiliasi dengan HMI MPO berakibat pada terjadinya konflik internal yang secara khusus melibatkan PB HMI di satu pihak dan HMI Cabang Yogyakarta di pihak lain. Sebagai bagian dari HMI MPO yang dianggap anak haram Orde Baru dan anak haram HMI, konsekuensinya HMI Cabang Yogyakarta di satu sisi berhadapan dengan tekanan PB HMI Dipo (yang merima asas Pancasila), dan di sisi lain juga berhadapan tekanan dari rezim Orde Baru yang tidak mengakui legal-formal keberadaan HMI MPO. Posisi tersebut menjadikan HMI MPO memperoleh stigma negatif sebagai organsasi fundamentalis yang anti Pancasila yang kemudian mengharuskan organisasi ini selama masa Orde Baru tidak bebas dan leluasa dalam melakukan gerak dan aktivitas organisasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item