STRATEGI PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA TAMBAK DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH

WARDATUL ASRIYAH - NIM. 03230033, (2008) STRATEGI PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA TAMBAK DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (STRATEGI PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA TAMBAK DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH ) BAB 1, BAB IV, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (932kB) | Preview
	Text (STRATEGI PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA TAMBAK DI DESA BABALAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH ) BAB II, BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (362kB)

Abstract

ABSTRAK Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur masalah yang demikian penting. Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkahlangkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi. Menurut Mubyarto, Ekonomi masyarakat dewasa ini berada dalam persimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang semakin terbuka, karena seluruh bangsa sangat menyadari mutlak perlunya pemerataan sebagai pra kondisi perwujudan keadilan sosial. Artinya ekonomi masyarakat kecil yang selama ini tergusur atau tertekan. Perlu benarbenar digarap jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung berformalisasi karena segala sesuatunya telah ditetapkan dan diatur dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut semua perencanaan keputusan dan pelaksanaan dilakukan masyarakat sendiri. Ekonomi masyarakat bukan istilah baru lagi di Indonesia, istilah itu bukan baru saja dimunculkan setelah kegagalan ekonomi pertumbuhan yang memihak kepada konglomerat yang ternyata rapuh, setidaknya Muhammad Hatta, dalam konferensi di Yogyakarta pada tahun 1946, telah menegaskan bahwa dasar politik perekonomian republik Indonesia terancang pada bab kesejahteraan sosial pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan social yang bunyinya: Pertama, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisinsi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item