INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN KEKA Y AAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PASAL 33 UUD 1945)

AI YAYAHJUARIAH, 03380481 (2007) INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN KEKA Y AAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PASAL 33 UUD 1945). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (18MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan pertarna dan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut -<lalam beberapa kurun waktu dalarn sejarah-pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tcrkait pennasalahan ekonomi ncgara, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bisa saja dengan memperluas atau mcmpersempit peranannya. Dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar J 945 menytakan bahwa (2) Cahang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3 )Bumi dan air dan kekayaan a/am yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sehesarbesar kemakmuran rakyat. Berdasar pada undang-undang tersebut di atas, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan dan mendirikan banyak perusahaan negara yang dianggap penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat yang --baik dalam masalah pennodalan maupun operasionalnya-- dikuasai sepenuhnya oteh negara. Mengacu pada PasaJ 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa (1) segala bentuk kekayaan yang terkandung di alam baik di bumi, darat maupun !aut yang menguaai hajat hidup orang banyak menjadi kekayaan negara dan secara penuh dikuasai oleh negara. (2) kekayaan negara tersebut digunakan sematamata untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang-seorang. Dengan demikian ada dua hal yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yaitu pertama masalah pengelolaan kekayaan negara. Kedua masalah distribusi kekayaan negara terhadap masyarakat. Kemudian yang menjadi pennasalahan adalah bagaimana pola distribusi kckayaan negara di Indonesia dan bagaimana pandangan Hukum Islam? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historisyuridis dimana Pasal 33 UUD J 945 menjadi sumber data khusus dalarn penelitian ini. Penyususn mencoba mendeskripsikan bagimana pandangan Islam terhadap intervensi pemerintah terhadap distribusi kekayaan negara yang terjadi di Indonesia. Derdasarkan penelitian yang telah dilakukan, intervensi pemerintah terhadap distribusi kekayaan negara di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Kemaslahatan umat (masyarakat) menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaannya. Walaupun intervensi pemerintah terhadap pendistribusian kekayaan negara di indonesia dilakukan dengan dua cara, namun keduanya tidak bertentangan dengan hukum lslam, karena islam pun mengakui secara pasti bahwa intervensi pemerintah diperbolehkan sepanjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item