INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM

SHOFFAN HANAFI, NIM. 99383395 (2007) INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM) BAB I, V DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (16MB) | Preview
	Text (INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (16MB)

Abstract

Syariat Islam diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia secara kcseluruhan. Tujuan syariat tersebut terimplementasi melalui ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnya tcrkandung nilai tentang penarikan kebaikan (jalb al masalih), maupun nilai yang berisi tentang menjauhi serta menolak kerusakan (daf'u al-mafasid). Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi yang melibatkan pula aspek politik. Dalam masalah ekonomi, Islam telah menanarnkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil. Dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terjadi tukar-menuk.ar yang melibatkan harga atas suatu pasar. Berbicara tentang keadilan ekonomi secara Jangsung juga menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Hal ini berdfti bahwa keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari scjauh mana harga atas suatu barang mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil juga menjadi penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi pelik ketika dikaitkan dengan boleh tidaknya intervensi pemerintah dalam penentuan harga. Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, ia Jebih menekankan pada kekuatan penawaran dan pcrmintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya dengan cara yang normal (al- Wajh al-Ma'ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil. Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendckatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pcndekatan mclalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga pendekatan Usul fiqh, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalildalil syar'iyyah dari segi dalalahnya terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi pengambilan dalilnya. Pendekatan usul fiqh yang dimaksud yaitu teori al maslahah al-Mursalah dengan rumusan bahwa Maslahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mcncegah terjadinya kerusakan. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa menurut lbnu Qayyim pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, berhak untuk melakukan, meletakkan dasar regulasi harga, terutama apabila terjadi perbedaan harga pasar yang diakibatk.an oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, penimbunan (ihtikar) yang diistilahkan dengan zulm. Penetapan harga dalam kondisi demikian berhukum wajib, karena hakikat penentuan harga adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item