STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (MENURUT MAZHAB HANAFIYYAH DAN MALIKIYYAH)

AHMAD HABIBI, NIM. 09360029 (2016) STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (MENURUT MAZHAB HANAFIYYAH DAN MALIKIYYAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (MENURUT MAZHAB HANAFIYYAH DAN MALIKIYYAH)) 09360029_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (MENURUT MAZHAB HANAFIYYAH DAN MALIKIYYAH)) 09360029_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Anak perempuan hasil zina semua ulama’ sepakat tentang tidak berlakunya hak waris, hak nafkah serta hak wali nikah bagi bapak biologisnya. Yang kemudian menimbulkan perdebatan adalah mengenai status mahram anak perempuan tersebut sehingga boleh atau tidak dinikahi oleh bapak biologisnya. Ulama’ Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat boleh dinikahi. Sedang Ulama’ Hanafiyyah dan Hanabilah meski sama-sama berpendapat tidak boleh dinikahi namun keduanya berselisih paham mengenai pengertian zina itu sendiri. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme istinbaţ mazhab Hanafî dan Malikî. 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan terkait status mahram anak perempuan hasil zina menurut mazhab Hanafî dan Malikî beserta implikasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah, metode pendekatan perbandingan mazhab dengan meneliti kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum fiqh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘Ulama’ Hanafiyyah dan ‘Ulama Malikiyyah memiliki persamaan di dalam menetapkan pendapatnya dengan terputusnya hak waris, hak nafkah dan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina dengan bapak biologisnya. Perbedaan Pendapat dari Hanafî dan Malikî tersebut hanya membawa ujung pada perbedaan antara kebolehan untuk menikahi atau tidak boleh untuk menikahi. Hanafi tidak memperbolehkannya didasarkan pada tiga hal yaitu: Pertama, bahwa segala bentuk hubungan seksual baik yang halal maupun haram berakibat pada hubungan mahram, sebagaimana hubungan seksual pada saat ihram, atau di saat puasa. Kedua, secara biologis laki-laki tersebut merupakan bapaknya karena keberadaan anak berasal dari dua air mani yang bercampur, meskipun secara syar’i tidak diperbolehkan nasab-nya disandarkan kepada laki-laki tersebut. Ketiga, dengan ditetapkannya hubungan mahram tersebut dapat sebagai hukuman tambahan agar diketahui bahwa akibat dari zina yang dilakukan adalah bahwa spermanya menjadi sia-sia. Sedang istinbat hukum yang digunakan oleh ‘Ulama’ Hanafiyyah adalah umumnya nas al-Qur’an pada surat an-Nisa’ (4): 23 dan dari segi bahasa mengartikan lafaz nakaha pada nas al-Qur’an surat an-Nisa (4) ayat 22 dengan hubungan seksual (jima’) secara hakiki lalu mengartikan akad secara majazî. Malikî memperbolehkannya didasari pada dua hal yaitu: Pertama, bahwa hasil hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar akad berakibat pada terputusnya hubungan mahram. Kedua, Malikî lebih berpegang teguh terhadap basis otoritatif dengan menggunakan dalil yang jelas. Sedang istinbat hukum yang digunakan oleh ‘Ulama’ Malikiyyah adalah adanya kemungkinan pen-takhsis-an pada umumnya nas al-Quran surat an-Nisa’ (4): 23 dan dari segi kebahasaan mengartikan lafaz nakaha pada nas al-Qur’an surat an-Nisa (4): 22 dengan hubungan seksual (jima’) secara majazî dan mengartikan akad secara syar’i dan hakiki.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item