TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PENENTUAN JAMINAN DALAM HAL ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk)

UMROH MAKHFUDHOH - NIM. 04350086, (2009) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PENENTUAN JAMINAN DALAM HAL ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract

ABSTRAK Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun masih ada upaya hukum banding ataupun kasasi. Untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah terpenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 Rbg. Apabila dilihat secara sekilas nampaknya Pasal 180 ayat 1 HIR, dan Pasal 191 ayat 1 Rbg serta SEMA-SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah cukup mengatasi masalah, akan tetapi dalam realisasinya apabila pemohon eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut tidak mampu menyediakan jaminan senilai barang yang akan dieksekusi maka putusan tersebut tidak ada artinya. Dengan adanya hal ini jaminan menjadi satu hal yang urgen dalam eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), akan tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dalam putusan perkara Nomor:112/Pdt.G/2000/PN.Yk. Sedangkan tujuan diadakannya jaminan adalah untuk mengembalikan keadaan semula apabila putusan yang lebih tinggi ternyata berbalik.ode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan yuridis adalah suatu pedekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasar norma-norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari uraian penelitian tentang putusan Nomor 112/Pdt.G/2000/PN.Yk dapat disimpulkan bahwa cara penentuan jaminan terkait dengan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah dengan mempercayakan kepada kebijakan ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menentukan besarnya jumlah jaminan yang harus disediakan. Dalam tinjauan hukum Islam, cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) termasuk dalam kategori maslahat tahsiniyah yang bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan eksekusi dari suatu putusan demi kemaslahatan yang akan dicapai, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu lil ikhtiyat yang berarti lebih berhati-hati.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item