DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KASUS-KASUS STATUS ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014

AHSIN DINAL MUSTAFA, SHI, NIM. 1320311065 (2016) DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KASUS-KASUS STATUS ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KASUS-KASUS STATUS ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014) 1320311065_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (32MB) | Preview
	Text (DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KASUS-KASUS STATUS ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014) 1320311065_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Uji materi yang dimohonkan Machica kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan baik dari para akademisi maupun berbagai institusi keagamaan. Machica mengajukan permohonan tersebut karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) tentang hak keperdataan anak luar kawin. MK mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Putusan MK tersebut tentu berdampak langsung terhadap putusan-putusan di PA. Hal ini karena UUP yang diuji materi merupakan UU yang menjadi landasan pokok dalam putusan-putusan seputar perkawinan di PA. Namun, seperti apa dampak tersebut hanya dapat diketahui lewat putusan yang dihasilkan oleh PA. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal ini. Penelitian dengan pendekatan normatif-sosiologis ini meneliti dampak putusan MK tersebut terhadap putusan-putusan terkait yang ada di PA Yogyakarta. Polemik yang terjadi pada putusan MK tersebut tidak lepas dari biasnya pemaknaan dalam istilah hak keperdataan. Penelitian ini menggunakan maqasid asy-syari'ah dalam membahasnya, terutama dalam bahasan hak keperdataan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ranah hak keperdataan seperti apa yang boleh diberikan kepada anak luar kawin menurut maqasid asy-syari'ah. Di sisi lain, putusan PA Yogyakarta memaknai hak keperdataan terbatas pada hak nafkah dan hak pendidikan. Putusan PA Yogyakarta tidak memasukkan nasab, hak waris, dan perwalian nikah dalam memaknai hak keperdataan. Terdapat penyesuaian dari pemaknaan fasa "hak keperdataan" yang diusung dalam putusan MK dengan apa yang ada dalam putusan di PA. Dalam penelitian ini hal tersebut digali menggunakan teori law as a means an end (hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan). Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dampak putusan MK tersebut di PA Yogyakarta. Lebih jauh, teori ini menjabarkan mengapa hak keperdataan yang ada dalam putusan MK pemaknaannya disesuaikan dalam putusan di PA. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan menggunakan maqasid asysyari' ah, pengertian hak keperdataan pada anak luar kawin, sebagaimana putusan PA Yogyakarta, hanya sebatas hak nafkah dan hak pendidikan. Ketika harus diperluas, cakupannya dapat bertambah sebatas wasiat wajibah. Dampak putusan MK terhadap putusan di PA adalah PA memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin hanya sebatas hak nafkah dan pendidikan. Penyesuaian pemaknaan frasa "hak keperdataan" dari MK ke PA, sebagaimana menurut teori law as a means an end, tidak lepas dari tujuan yang diusung oleh masing-masing hakim MK dan hakim PA. Hakim MK memperjuangkan yang ada pada konstitusi. Hal ini tidak lepas dari adanya konsep the rule of law dan good governance. Sedangkan hakim PA memutus demikian karena merupakan ujung tombak dalam menjalankan fikih tradisional di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item