ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN UJRAH/FEE DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH BIL UJRAH

AHMAD KHOIRUDIN, LC, NIM. 1320310040 (2016) ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN UJRAH/FEE DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH BIL UJRAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN UJRAH/FEE DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH BIL UJRAH) 1320310040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN UJRAH/FEE DALAM FATWA DSN NO: 58/DSN-MUI/V/2007 TENTANG HAWALAH BIL UJRAH) 1320310040_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Salah satu objek material dalam penelitian agama yang paling mencerminkan substansi pemikiran hukum Islam adalah fatwa. Terlebih, apabila fatwa itu diterbitkan oleh lembaga yang telah mendapat wewenang dari pemerintah untuk menetapkan fatwa-fatwa yang bersifat mengikat bagi pihak tertentu. Di sini, fatwa DSN-MUI merupakan fatwa yang mengikat untuk diterapkan pada kegiatan operasional LKS, karena selain fatwa tersebut dijadikan sebagai rujukan (atribusi) oleh peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syari’ah, muatan fatwa itu juga telah banyak diserap dan ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sementara itu, tidak sedikit masyarakat yang masih meragukan/mempertanyakan label syari’ah yang disandang LKS, apakah syari’ah itu pada sebatas nama dan label saja, atau benar telah diaplikasikan pada kegiatan operasional dan produk-produknya? Di sini, penelitian pustaka yang mengkaji validitas muatan fatwa dan metode perumusannya, menjadi lebih penting nilainya daripada penilitian lapangan yang mengkaji sinkronisasi antara produk-produk LKS dengan fatwa-fatwa DSN yang mengaturnya. Fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah menarik untuk dikaji, karena fatwa ini melegalkan pengambilan fee/ujrah atas kesediaan dan komitmen bank untuk membayarkan utang nasabahnya dalam akad hawalah yang merupakan akad tabarru’. Padahal, dalam teori pembagian akad, pengambilan ujrah atas akad tabarru’ yang menimbulkan aktivitas ribawi adalah haram. Oleh karena itu, perlu dicari tahu dalil-dalil dan metode perumusan hukum yang dipakai DSN dalam menetapkan fatwa tersebut untuk kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pengambilan ujrah atas hawalah dalam fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif filosofis, yaitu mengkaji objek penelitian yang berupa pengambilan ujrah atas hawalah dalam fatwa DSN tersebut, dengan mengacu pada teori Ushul Fiqh (filosofis) dan Fiqh (normatif). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalil-dalil, arah dan metode perumusan hukum (wajh al-istidlal ) DSN dalam menetapkan fatwa yang melegalkan pengambilan ujrah hawalah atas dasar kesediaan dan komitmen untuk membayarkan utang muhil adalah invalid. Dan di dalam penelitian ini, ditawarkan dua solusi untuk menyelamatkan produk dan jasa perbankan yang menggunakan akad hawalah bil ujrah dari keharaman. Penelitian ini berkontribusi menambah khazanah kepustakaan dari segi pemikiran hukum Islam (Fiqh) dan teori hukum Islam (Ushul Fiqh) dalam pembahasan yang komprehensif mengenai hawalah bil ujrah, yang belum dapat diberikan oleh penelitian-penelitian yang serupa sebelumnya di kampus ini. Sekaligus penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah dan para pelaku bisnis syari’ah jika ingin menggunakan atau mengaplikasikan akad hawalah bil ujrah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item