INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 323/Pdt.G/2005/PA Smn)

SAIFUL ANAM NIM: 05350059/04, (2009) INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 323/Pdt.G/2005/PA Smn). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 323/Pdt.G/2005/PA Smn)) BAB 1, V.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (INTERVENSI DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 323/Pdt.G/2005/PA Smn)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (333kB)

Abstract

ABSTRAK Saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai akan menimbulkan beberapa konsekuensi di antaranya mengenai pembagian harta bersama. Permasalahan timbul ketika salah satunya baik suami atau istri menuntut bagiannya yang ternyata bukan menjadi haknya atau bahkan harta tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga yang belum dibagi. Salah satu kasus yang ditemui adalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman yaitu kasus antara Novida Rimayani dan Halim Condro Widagdo yang ternyata harta bersama yang diajukan ke Pengadilan ternyata masih ada kaitannya dengan pihak ketiga dan oleh karena itu, pihak ketiga tersebut untuk menyelamatkan hartanya maka ikut andil dalam proses di persidangan yang dalam hukum acara disebut dengan intervensi. Adapun intervensi ini diatur dalam pasal 279-282 Rv. Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang pembagian harta gono-gini dalam perkawinan, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga. Ini dapat dilihat dari diakuinya persekutuan antara suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut dengan syirkah. Mengenai keberadaan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII Pasal 35-37, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII Pasal 85-97. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang intervensi dalam perkara harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan pembagian harta bersama yang masih ada kaitannya dengan pihak ketiga melalui beberapa tahapan yang harus dilalui dalam persidangan. Adapun keputusan Majelis Hakim dalam perkara intervensi di Pengadilan Agama Sleman karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti bahwa harta tersebut benar-benar masih ada kaitannya dengan pihak ketiga maka harus dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan menurut hukum Islam perkara intervensi ini termasuk dalam maslahah mursalah yaitu maslahat doruriyyat karena perkara intervensi ini termasuk dalam salah satu lima unsur pokok dalam maslahat doruriyyat yaitu pemeliharaan harta, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang dimaksudkan adalah untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan manusia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item