KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (STUDI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI)

ROYYAN MAHMUDA AL-ARISYI DAULAY, NIM. 13370003 (2017) KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (STUDI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (STUDI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI))
13370003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (8MB) | Preview
[img] Text (KARTU TANDA KERJA LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (STUDI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI))
13370003_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri masih menjadi polemik bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Mulai dari tindak kekerasan yang dialami oleh beberapa Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga pro-kontra tentang Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). Problematika Kartu Tanda Kerja Luar Negeri ini menjadi pembicaraan hangat dimasa awal pemerintahan Presiden Jokowi, tepatnya akhir tahun 2014. KTKLN merupakan amanah UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang terdapat pada pasal 62 ayat 2. Secara filosofis, kewajiban memiliki KTKLN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM kepada seluruh warganya termasuk TKI di Luar Negeri. Namun implementasi KTKLN dalam mayarakat tidak sebaik apa yang sudah dirumuskan. Upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM tidak nampak dikarenakan perilaku beberapa oknum dari para birokrat. Fungsi KTKLN pun dipertanyakan, apakah masih mencerminkan cita-cita konstitusi atau tidak. Dalam rangka memperjelas posisi KTKLN maka penelitian ini menggunakan teori politik profetik untuk membedah problematika tersebut. Teori tersebut merupakan rumusan konsep teori sosial yang digagas oleh Kuntowijoyo dengan tiga unsur fundamental Humanisasi, Liberasi dan Transendensi. Dalam penelitian ini politik profetik memandang bahwa Kartu Tanda Kerja Luar negeri cukup mencerminkan nilai-nilai profetik. Karena ada hal fundamental dan filosofis yang tercermin dari kebijakan ini, tidak hanya spirit penjagaan jiwa yang tercermin, tetapi pengupayaan melindungi serta mengayomi warga Indonesia khususnya TKI yang bekerja di luar negeri terlihat cukup jelas. Rentannya tindakan dehumanis yang diterima oleh TKI di luar negeri memperlihatkan pentingnya kebijakan ini. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai lembaga yang diberi amanah oleh rakyatnya untuk mengelola mereka dirasa harus melakukan upaya untuk menjaga para warganya, termasuk TKI.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. NIP. 19700816 199703 1 002
Uncontrolled Keywords: TKI, KTKLN dan Politik Profetik.
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 06 Apr 2017 10:02
Last Modified: 06 Apr 2017 10:02
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24975

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum