FATWA MUI PROPINSI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHSONEF NIM: 01370892, (2009) FATWA MUI PROPINSI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (FATWA MUI PROPINSI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (FATWA MUI PROPINSI DIY TENTANG ALIRAN AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (554kB)

Abstract

Menurut istilah, fatwa adalah suatu penjelasan hukum syari’at dalam menjawab suatu perkara yang diajukan seseorang yang bertanya. Penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan, individu dan masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, fatwa juga bertujuan untuk menentramkan ummat baik internal ummat Islam sendiri maupun hubungannya dengan non muslim. Fatwa memberikan petunjuk mana yang seharusnya dikerjakan dan mana yang tidak baik dalam ibadah mahdoh maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Dan tentu saja, fatwa haruslah dibuat dan dikeluarkan oleh ahlinya baik perorangan maupun kelompok. Di sinilah arti penting keberadaan MUI sebagai pemberi fatwa (mufti) keagamaan agar menjadi pedoman yang pasti bagi masyarakat, penerang antara yang benar dan yang salah. Adalah aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengejutkan ummat di akhir tahun 2007 dengan ajaran-ajaran dan praktek keagamaannya yang bertentangan dengan mayoritas ummat Islam baik Indonesia maupun dunia. Ahmad Musadeq sebagai pemimpinnya mengaku sebagai rasul, shalat lima waktu tidak wajib, mengaku berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah rasul tetapi berbeda dengan pengamal Al-Quran dan Sunnah kelompok lain. Keberadaan Al-Qiyadah yang mengusik sebagian ummat yang kemudian meminta pendapat MUI tentang ajaran ajarannya, membuat MUI melalui Komisi Fatwa segera menggelar rapat khusus untuk membahas Al-Qiyadah. Setelah melalui prosedur yang lazim dalam berfatwa, akhirnya MUI DIY mengeluarkan fatwa tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Bahwa aliran baru tersebut telah keluar dari Islam, serta sesat dan menyesatkan. Permasalahan kemudian muncul lantaran ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan fatwa MUI sebagai SK legitimasi untuk bertindak anarkis terhadap anggota Al-Qiyadah. Sesuatu yang pada awalnya bertujuan baik, ternyata bisa berefek negatif di masyarakat. Hal inilah yang penting untuk dikaji agar dapat menganalisa mengapa hal yang tidak perlu ini terjadi. Kajian ini menggunakan perspektif hukum Islam dengan pendekatan normatif dan sosio-historis. Pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana fenomena ini dilihat dari norma-norma Islam. Sementara sosio-historis untuk mengetahui bagaiamana latar belakang MUI serta fatwa sesat tentang Al-Qiyadah. Sedangkan dalam pembahasannya, deskriptif analisis digunakan sebagai pilihan. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa fatwa tersebut dikeluarkan dengan sesegera mungkin karena tuntutan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu MUI juga khawatir kalau makin banyak ummat yang bergabung dengan Al-Qiyadah. Di sisi lain, kondisi masyarakat muslim yang emosional tidak dapat mensikapi fatwa dan perbedaan paham dengan bijaksana sehingga menimbulkan anarkisme. Segi kemaslahatan ummat dengan demikian harus dikaji lebih detil oleh MUI sebelum mengeluarkan fatwa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item