KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MARHENDRA HANDOKO, 04370076 (2008) KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindugan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam sidang paripurna DPR-RI tanggal 24 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No. 4445. Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permasalahan penempatan TKI di luar negeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI ke luar negeri secara illegal atau permasalahan perdagangan manusia (trafficking) pada saat proses penempatan TKI di luar negeri. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya UU No. 39 Tahun 2004, dengan harapan agar proses penempatan TKI di luar negeri memiliki payung hukum dan memberi kekuatan hukum para TKI, agar kemudian para pahlawan devisa (sebutan untuk TKI) mampu menuntut hak jikalau dikemudian hari terjadi permasalahan antara TKI dengan user (pemakai jasa TKI atau perusahaan yang memperkerjakan TKI). Pokok permasalahan yang disajikan penulis didalam pembahasan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 (UU PPTKILN) adalah: (1). Perbuatan apa sajakah yang dikriminalkan dalam UU PPTKILN? atas dasar apakah kebijakan kriminalisasi di tetapkan dalam UU PPTKILN? (2). Bagaimanakah bentuk atau rumusan atau formulasi pertanggungjawaban pidana yang di terapkan dalam UU PPTKILN? apa ukuran pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku pidana dalam UU PPTKILN? (3). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang di berlakukan dalam UU PPTKILN? atau apakah penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU PPTKILN sesuai dengan hukum Islam? Penulis melakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris atau confirmatory research, yang dalam hal ini penulis mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah ditetapkan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana didalam UU PTKILN (untuk mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU PTKILN), selain itu juga penelitian berupaya menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PTKILN, yang terakhir adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan didalam UU PTKILN. Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan Normatif atau yuridis, yaitu penulis didalam melakukan pendekatan terhadap masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dengan mendasarkannya pada teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah ini. Akhir kata, permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004, bahwasanya hukum Islam memandang tinggi sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal ini sudah dengan baik di intepretasikan dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item