SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)

EGIPRAYOGI, NIM. 0037 0174 (2005) SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Lahimya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan sungguh-sungguh menjamin terselenggaranya demokrasi di daerah,dan daya tarik terpenting dalam undang-undang ini adalah tentang diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung yang tertera pada Pasal 24 ayat ( 5) undang-undang No 32/2004 yang menyebutkan bahwa:kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan. Pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat karena dengan metode ini kemungkinan kolusi antar anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meloloskan calon kepala daerah tertentu yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dapat di eliminasi. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan hal yang barn, karenanya diperlukan kajian apakah sistem tersebut sesuai dengan fiqih siasah. Untuk itu skripsi ini akan mencoba menganalisa sistem PILKADA langsung pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 persfektip fiqih siyasah Jenis pembahasan dalam skripsi ini adalah kajian pustaka. Pene1itian yang dilakukan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dan dati pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan nirmatif-yuridis yang bertujuan men~kaji pennasalahan dengan hukum atau perundan~-undangan yan~ berlaku.Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dati dati segi substansi sudah sesuai dengan fiqih siyasah tidak bertentangan dengannya dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura yang bertumpu pada: persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, dan kebersamaan. Dan perbedaan terdapat hanya pada tataran teknis, karena harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada demi tercapai kemaslahatan umat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item