KEBIJAKAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN SUKOHARJO

Bejo Muioko, NIM: 00520428 (2005) KEBIJAKAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (KEBIJAKAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN SUKOHARJO) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN ALIRAN-ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KABUPATEN SUKOHARJO) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Secara urn urn, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikenal sebagai manifestasi budaya, yakni budaya yang memiliki titik tekan pada persoalan-persoalan spirituaL Penyertaan aspek spiritual ini, bukan sekedar untuk membedakan antara kepercayaan sebagai budaya dengan budaya lainnya, tetapi memang oleh para tokoh "pend1ri" aliran tersebut, ajaran yang terkandung memiliki makna yang dalam dan lebih bersifat spiritual. Disamping itu, karena ajaran pada setiap aliran kepercayaan diyakini oleh para penghayatnya sebagai wahyu dari Tuhan. Dalam kontek kelndonesiaan aliran kepercayaan ini selanjutnyua dikenal sebagai salah satu manifestasi tata nilai ketuhanan disamping agama. Pengakuan ini kemudian dikompilasikan kedalam salah satu pasal dalam undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2). Yang menarik kemudian adalah bagaimana pemerintah merespon persoalan itu. Yakni mengenai regulasi, sistem penataan, serta disposisi terhadap aliran kepercayaan yang notabene juga merupakan "pengejawantahan" tata-nilai ketuhanan. Dengan mendasarkan pada persoalan tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pemerintah terhadap aliran kepercayaan serta keharusan sikap "penghayatan" keagamaan masyarakat penghayat kepercayaan, yang tercermin melalui berbagai kebijakannya, serta implikasinya terhadap keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan, sebagai akibat diundangkannya berbagai kebuijakan keagamaan pemerintah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam ( indepth interview), pengamatan, serta dokumentasi. Hasil penelaahan dalam kajian ini selanjutnya dapat mengungkapkan bahwa pemerintah dengan berbagai kebijakannya melihat aliran kepercayaan sebagai semata-mata budaya. Dalam pandangan pemerintah, aliran kepercayaan bukanlah merupakan agama dan bukan pula sebagai agama baru. Hal demikian, pada akhimya merembes pada aspek penghayatan terhadap aliran kepercayaan dan keharusan sikap keagamaan mereka. Berbagai kebijakan keagamaan pemerintah tersebut, selanjutnya mencenninkan kehendak pemerintah agar masyarakat penghayat didalam menghayati kepercayaannya tidak lebih dari hanya sekedar menghayati sebagai penghayatan terhadap budaya. Adapun sikappenghayatan keagamaan mereka pun harus disandarkan kepada keenam agama resmi, agama yang diakui oleh negara. Sementara itu, implikasi yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan keagamaann tersebut setidaknya dapat diketahui dalam dua bentuk. pertama, memungkinkan terjadinya kematian aliran kepercayaan. penelaahan lebih lanjut membuktikan bahwa kematian itu di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya adalah peminggiran aspek nilai aliran kepercayaan serta peemaungan yang tidak proporsional. Kedua, terbukanya laban konflik horizontal agama-agama. komflik ini di antaranya disebabkan oleh penerapan kerangka pikir standar ganda serta dijadikannya masyarakat penghayat sebagai salah satu sasaran rnisi pengkabaran agama dakwah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item