PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

IMRON, NIM. 10370011 (2017) PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 10370011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 10370011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak merupakan produk kebijakan pemerintah dibidang perpajakan. Pembentukan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan dibarengi menurunnya penerimaan dalam sektor pajak sebagai dampak dari lesunya perekonomian Indonesia, Selain itu banyak harta warga Indonesia berada di luar negeri yang belum dilaporkan oleh para wajib pajak. Padahal keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung dari sektor penerimaan pajak. Hadirnya pengampunan pajak, sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk menambah penerimaan negara, untuk menanggulangi defisit Negara. Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni apakah undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pemhampunan pajak sesuai dengan asas-asashukum dalam Islam; dan bagaimanakah pengampunan pajak dilihat dari politik profetik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis. Sumber hukum yang dipakai, yaitu hukum primer yang bersumber dari Perundangan-Undangan mengenai pengampunan pajak di Indonesia, sementara sumber hukum sekunder bersumber dari publikasi hukum, buku teks, penelitian terdahulu ataupun data-data lain terkait pengampunan pajak. Hasil penelitian ini bahwa undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan, pada prakteknya kebijakan pengampuan pajak telah memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak (masyarakat). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijikan ini sesuai dengan asas-asas hukum dalam Islam yaitu beransur-ansur, mensedikitkan pembuatan undang-undang, memberikan kemudahan dan keringanan,berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dan keadilan mutlak. Pada sisi lain dilihat dari politik profetik kebijakan pengampunan pajak ini merupakan suatu solusi yang baik, dalam kebijakannya terkandung nilai-nilai humanis, liberatif, transendensi hal ini terlihat dalam tujuan program pengampunan pajak ini yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, rekonstuksi ekonomi dengan repatriasi harta yang berada diluar negeri, mendorong reformasi perpajakan, dan juga meningkatnya penerimaan pajak dalam menunjang program pemerintah sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) UU No 11 Tahun 2016.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item